PDIP Harus Berhentikan Jokowi dan Gibran jika Tak Mau Dianggap Mainkan Dramaturgi Politik

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 31 Oktober 2023
PDIP Harus Berhentikan Jokowi dan Gibran jika Tak Mau Dianggap Mainkan Dramaturgi Politik

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Manuver Gibran Rakabuming yang menerima mandat sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto menuai kontroversi. Pasalnya, saat ini Gibran masih berstatus kader PDI Perjuangan (PDIP).

PDIP diminta tegas dalam menanggapi peristiwa politik tersebut dengan memberhentikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta putranya sulungnya, Gibran dari keanggotaan partai.

Baca Juga

Jamuan Makan Jokowi dengan 3 Capres Hanya Gimik Politik

Sebab, jika partai berlambang banteng moncong putih tak mengambil langkah itu maka publik akan menilai PDIP sedang melakukan dramaturgi politik.

“Jika PDIP tidak memberhentikan keanggotaan Jokowi dan Gibran dari anggota partai maka PDIP dengan mudah dinilai publik sedang melakukan dramaturgi politik,” ujar Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun Selasa,(31/10).

Ubed menjelaskan dramaturgi politik adalah sikap PDIP yang mengaku sedih dan terluka hatinya lantaran ditinggal Jokowi. Namun, di sisi lain partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut sedang tertawa melihat manuver Jokowi dan Gibran.

Baca Juga

Makna di Balik Pertemuan Jokowi dengan 3 Bacapres

“Tetapi jika PDIP tegas memberhentikan Jokowi dan Gibran dari statusnya sebagai anggota PDIP menjadi bukan lagi anggota PDIP maka penilaian bermain dua kaki menjadi batal karena terbantahkan. Maknanya PDIP benar-benar kecewa terhadap Jokowi,” ujarnya.

Ubed menegaskan PDIP akan benar-benar menipu rakyat apabila berpura-pura terluka atas sikap Jokowi dan Gibran. Dia menekankan PDIP justru terlihat memainkan strategi playing victim yang seolah-olah ditipu oleh Jokowi.

“Padahal dulu menjadikan Jokowi petugas partai. Dalam konteks itu sesungguhnya membuat publik muak,” ungkapnya.

Menurut Ubed, strategi playing victim bisa berjalan efektif jika memiliki kekuatan argumen yang dapat diterima publik. Tetapi jika argumennya lemah maka publik akan menolak segala pernyataan PDIP terkait Jokowi dan Gibran.

“Maknanya strategi itu tidak efektif,” tutup Ubed. (Pon)

Baca Juga

DPR Apresiasi Presiden Jokowi Segera Kirim Bantuan ke Gaza

#PDIP #Gibran Rakabuming #Presiden Joko Widodo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Indonesia
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Kelompok yang dinilai perlu menjadi prioritas, lanjutnya, meliputi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang berisiko mengalami gangguan gizi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Bagikan