PDIP Harus Berhentikan Jokowi dan Gibran jika Tak Mau Dianggap Mainkan Dramaturgi Politik

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 31 Oktober 2023
PDIP Harus Berhentikan Jokowi dan Gibran jika Tak Mau Dianggap Mainkan Dramaturgi Politik

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Manuver Gibran Rakabuming yang menerima mandat sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto menuai kontroversi. Pasalnya, saat ini Gibran masih berstatus kader PDI Perjuangan (PDIP).

PDIP diminta tegas dalam menanggapi peristiwa politik tersebut dengan memberhentikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta putranya sulungnya, Gibran dari keanggotaan partai.

Baca Juga

Jamuan Makan Jokowi dengan 3 Capres Hanya Gimik Politik

Sebab, jika partai berlambang banteng moncong putih tak mengambil langkah itu maka publik akan menilai PDIP sedang melakukan dramaturgi politik.

“Jika PDIP tidak memberhentikan keanggotaan Jokowi dan Gibran dari anggota partai maka PDIP dengan mudah dinilai publik sedang melakukan dramaturgi politik,” ujar Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun Selasa,(31/10).

Ubed menjelaskan dramaturgi politik adalah sikap PDIP yang mengaku sedih dan terluka hatinya lantaran ditinggal Jokowi. Namun, di sisi lain partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut sedang tertawa melihat manuver Jokowi dan Gibran.

Baca Juga

Makna di Balik Pertemuan Jokowi dengan 3 Bacapres

“Tetapi jika PDIP tegas memberhentikan Jokowi dan Gibran dari statusnya sebagai anggota PDIP menjadi bukan lagi anggota PDIP maka penilaian bermain dua kaki menjadi batal karena terbantahkan. Maknanya PDIP benar-benar kecewa terhadap Jokowi,” ujarnya.

Ubed menegaskan PDIP akan benar-benar menipu rakyat apabila berpura-pura terluka atas sikap Jokowi dan Gibran. Dia menekankan PDIP justru terlihat memainkan strategi playing victim yang seolah-olah ditipu oleh Jokowi.

“Padahal dulu menjadikan Jokowi petugas partai. Dalam konteks itu sesungguhnya membuat publik muak,” ungkapnya.

Menurut Ubed, strategi playing victim bisa berjalan efektif jika memiliki kekuatan argumen yang dapat diterima publik. Tetapi jika argumennya lemah maka publik akan menolak segala pernyataan PDIP terkait Jokowi dan Gibran.

“Maknanya strategi itu tidak efektif,” tutup Ubed. (Pon)

Baca Juga

DPR Apresiasi Presiden Jokowi Segera Kirim Bantuan ke Gaza

#PDIP #Gibran Rakabuming #Presiden Joko Widodo
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Indonesia
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Hari Santri merupakan waktu yang tepat untuk menggali kembali gagasan-gagasan Islam Bung Karno yang berakar pada spiritualitas dan nasionalisme.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Indonesia
Hari Santri 2025, Megawati Titip 3 Pesan Resolusi Jihad untuk Tanamkan Cinta Tanah Air
Peringatan Hari Santri 2025 dimaknai PDIP sebagai momentum untuk membangkitkan kekuatan moral dan rasa percaya diri bangsa.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri 2025, Megawati Titip 3 Pesan Resolusi Jihad untuk Tanamkan Cinta Tanah Air
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Indonesia
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Isu-isu tersebut meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi, peningkatan kesehatan, serta pendidikan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Indonesia
KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan
KPK mendorong agar Kemnaker dan para pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan melakukan langkah-langkah perbaikan sistem layanan publik
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan
Indonesia
Warga Solo Boleh Ikut Demo 1 Tahun Prabowo-Gibran Berkuasa, Tapi Ada Syaratnya
Pemkot Solo menyaratkan para pendemo dalam aksinya harus berlangsung damai dan tidak merusak fasilitas umum.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Warga Solo Boleh Ikut Demo 1 Tahun Prabowo-Gibran Berkuasa, Tapi Ada Syaratnya
Indonesia
Jam 12 Siang, BEM UI Bergerak ke Jakarta Tagih Janji Kampanye Prabowo-Gibran
Aksi dimulai pukul 12.00 WIB dengan titik kumpul di Lapangan FISIP UI, Depok.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Jam 12 Siang, BEM UI Bergerak ke Jakarta Tagih Janji Kampanye Prabowo-Gibran
Indonesia
Dicecar Gibran Soal Pemotongan Anggaran Pemda, Menkeu Purbaya: Dia Menyuarakan Keresahan
Purbaya mengakui bahwa solusi jangka pendek untuk masalah ini masih terbatas
Angga Yudha Pratama - Jumat, 17 Oktober 2025
Dicecar Gibran Soal Pemotongan Anggaran Pemda, Menkeu Purbaya: Dia Menyuarakan Keresahan
Indonesia
Ketua Fraksi PDIP: Pemerintahan Prabowo-Gibran Menuju Sosialisme ala Indonesia
Perlu perbaikan di level pelaksana kebijakan.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Oktober 2025
Ketua Fraksi PDIP: Pemerintahan Prabowo-Gibran Menuju Sosialisme ala Indonesia
Bagikan