PDIP Cari Momentum Tepat Buat Bangun Koalisi Pilpres 2024

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juni 2022
PDIP Cari Momentum Tepat Buat Bangun Koalisi Pilpres 2024

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan pers, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (20/6/2022). ANTARA/Syaiful Hakim

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pembentukan koalisi untuk mengusung bakal calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024, sudah mulai mengemuka ke publik.

Setelah poros Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri Partai Golkar, PAN, dan PPP terbentuk, partai politik lain juga tengah dalam tahap pembicaraan bangun koalisi.

Baca Juga:

Sohibul Iman Sebut Pemilih PKS Dukung Anies jadi Capres 2024

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, menyebutkan, dalam mengusung capres pada Pemilu 2024, PDIP tidak bisa menentukan sendirian, namun harus berkomunikasi dengan partai-partai lain.

"Kami terus membangun komunikasi dengan para ketua umum partai sehingga kesamaan terhadap platform dan kerja sama dalam rangka Pilpres 2024 itu ujung-ujungnya kan pada penetapan calon. Itulah nanti kita lihat momentum yang tepat," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin, (20/6).


Tetapi, kata Hasto, partainya menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait nama calon presiden yang akan diusung pada Pemilu 2024.

"Nama itu ada di Ibu Megawati Soekarnoputri. Beliau terus mempertimbangkan," katanya.

Ketum PDIP Megawati, tegas Hasto, akan mencari momentum yang tepat untuk mengusung capres dan cawapres, termasuk rencana berkoalisi dengan partai lain.

Ia mengatakan, saat ini, skala prioritas bagi PDI Perjuangan,adalah bekerja ke bawah dan membantu Pemerintahan Presiden Jokowi dan KH Ma'ruf Amin sehingga dapat mencetak legasi yang sebaik-baiknya bagi masa depan.

"Skala prioritasnya saat ini adalah membantu rakyat dan turun ke bawah agar saat Pemilu 2024 rakyat betul-betul dalam suasana keberhasilan pemerintahan Pak Jokowi, dalam suasana kehidupan yang lebih baik," ungkapnya.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) belum mengumumkan calon presiden (capres) yang akan diusung pada Pemilu 2024.

Sementara, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengumumkan tiga nama yang akan diusung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Tiga nama tersebut yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (Pon)

Baca Juga:

Sambut 3 Capres NasDem, PKS Siap Kolaborasi Merestorasi Indonesia

#Pemilu 2024 #Pemilu #Pilpres #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Bagikan