PDIP Bongkar Akar Masalah Rendahnya Serapan APBD di Era Anies

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 12 November 2018
PDIP Bongkar Akar Masalah Rendahnya Serapan APBD di Era Anies

Gubernur DKI Anies Baswedan. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono buka suara terkait rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta pada November 2018 yang baru mencapai 54,7 persen.

Menurut Gembong, rendahnya serapan anggaran APBD 2018 di Pemprov DKI karena di era kepemimpinan Anies Baswedan banyak Kepala Dinas yang statusnya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) sehingga kurang berani untuk menentukan kebijakan anggaran.

"Walaupun dia (Plt Kepala Dinas) diberikan tugas sama seperti pejabat definitif, tapi saya yakin bahkan haqqul yakin mereka tidak akan mau menggunakan kewenangan secara maksimal," kata Gembong saat dihubungi wartawan, pada Senin (12/12).

gembong
Ketua Fraksi Partai PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono. MP/Asropih

Gembong pun menyarankan kepada Gubernur Anies untuk secepatnya melantik para Plt itu resmi menjadi Kepala Dinas agar APBD DKI Jakarta dapat diserap lebih maksimal.

"Kenapa, karena nasib dia belum jelas, maka kalau mau penyerapan ini maksimal, segera dilantik Plt, Plt itu jadi pejabat definitif, itu langkah pertama yang harus dilakukan," tutur politikus asal Wonogiri, Jawa Tengah itu.

Tak hanya itu, Gembong menuntut Anies juga harus mendorong dan memberi motivasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta untuk bekerja keras dalam rangka penyerapan anggaran.

Politisi PDIP ini pun prihatin dengan serapan anggaran Pemprov DKI baru mencapai 54, 7 persen atau Rp41,1 triliun dari total Rp75 triliun.

"Sampai bulan November penyerapan hanya 54 persen misalnya, sementara rakyat menunggu, duit menumpuk. Ekonomi di bawah kan juga tidak gerak juga karena duit yang tidak bergerak di masyarakat," tutupnya. (Asp)

#APBD DKI #Anies Baswedan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Serapan Belanja APBD DKI 2026 Baru 54,39 Persen, Perangkat Daerah Diminta Gercep Selesaikan Kegiatan
Perangkat daerah diminta mempercepat penyelesaian kegiatan agar realisasi anggaran tidak menumpuk pada November dan Desember.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Oktober 2026
Serapan Belanja APBD DKI 2026 Baru 54,39 Persen, Perangkat Daerah Diminta Gercep Selesaikan Kegiatan
Indonesia
Kekurangan Gaji 10 Bulan PJLP DKI Jakarta Janji Dibayarkan Akhir Oktober
Persoalan tersebut bermula ketika pembahasan APBD 2026 dilakukan pada 2025. Saat itu, besaran UMP Jakarta 2026 belum ditetapkan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Kekurangan Gaji 10 Bulan PJLP DKI Jakarta Janji Dibayarkan Akhir Oktober
Indonesia
Perubahan APBD DKI 2026 Disepakati Rp79,56 Triliun, Layanan Dasar Tetap Dijaga
DPRD DKI dan TAPD menyepakati Perubahan APBD 2026 sebesar Rp 79,56 triliun. Layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan bansos tetap dijaga.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
Perubahan APBD DKI 2026 Disepakati Rp79,56 Triliun, Layanan Dasar Tetap Dijaga
Indonesia
Pramono: Pembangunan LRT Manggarai-Dukuh Atas Dimulai Paling Lambat Januari 2027
Gubernur DKI Pramono Anung menargetkan pembangunan LRT Manggarai-Dukuh Atas dimulai Januari 2027 dan rampung pada Agustus 2028.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
Pramono: Pembangunan LRT Manggarai-Dukuh Atas Dimulai Paling Lambat Januari 2027
Indonesia
Pertama Kali Digelar Tanpa APBD, JITEX 2026 Targetkan Transaksi Rp 16 Triliun
JITEX 2026 akan berlangsung pada 16–19 September 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran.
Yusuf Abdillah - Selasa, 01 September 2026
Pertama Kali Digelar Tanpa APBD, JITEX 2026 Targetkan Transaksi Rp 16 Triliun
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
Pengurangan Dana Bagi Hasil untuk Jakarta Berlanjut hingga 2027
Pemprov DKI dan DPRD Jakarta tetap optimistis hal tersebut tak mengganggu layanan kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 19 Mei 2026
Pengurangan Dana Bagi Hasil untuk Jakarta Berlanjut hingga 2027
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
Gratiskan 103 Sekolah Swasta, Jakarta Ambil Duit APBD Rp 253 Miliar
Program ini mencakup jenjang SD, SMP, SMA/SMK, hingga SLB yang tersebar di lima wilayah kota administrasi Jakarta.
Wisnu Cipto - Senin, 27 April 2026
Gratiskan 103 Sekolah Swasta, Jakarta Ambil Duit APBD Rp 253 Miliar
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,1 persen.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Bagikan