PDIP Bersyukur Ada Kadernya di OTT KPK, Ini Alasannya

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 12 Februari 2018
PDIP Bersyukur Ada Kadernya di OTT KPK, Ini Alasannya

Bupati Ngada, Marianus Sae. (Foto: Facebook Marianus Sae)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira mengaku terkejut dengan penangkapan Calon Gubernur NTT, Marianus Sae oleh KPK.

Hugo mengaku dirinya baru mengetahui Mairanus di OTT ketika baru tiba di Jakarta sepulang dari NTT bersama Sekjen PDI Perjuanan Hasto Kristianto setelah 3 hari melakukan konsolidasi partai memenangkan MS-Emi Nomleni pada pilgub 2018.

"Ironisnya selama di NTT sejak hari Jumat di Maumere, Flores, Sabtu di Kupang-Timor dan Minggu di Weetabula-Sumba, tidak sekalipun kami bertemu dengan MS. Hanya Cawagub Emi Nomleni yg bersama saya dan Hasto di Maumere dan Kupang," ujar Hugo dalam keterangannya, senin (12/2).

Hugo mengaku sempat mengkontak Marianus atas permintaan Hasto via telepon maupun sms. Tetapi sama sekali tidak ada respon dari yang bersangkutan.

Terkait OTT MS ini sendiri, PDI Perjuangan memberikan dukungan kepada pihak penegak hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagai partai yang mendukung penuh pemberantasan korupsi, PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada KPK yang telah melaksanakan OTT terhadap Marianus.

"Karena bagaimanapun dengan tertangkapnya saudara MS sebelum penetapan oleh KPUD, menutup yang bersangkutan untuk melaksanakan praktek korupsi yang lebih jauh lagi," beber Hugo.

Akan lebih buruk situasinya apabila Marianus sudah ditetapkan menjadi Cagub atau bahkan terpilih dan kemudian melakukan korupsi, karena akan lebih menyusahkan rakyat NTT kedepannya.

"PDI Perjuangan selalu menghendaki pemimpin atau Kepala Daerah yg bersih dan melaksanakan pemerintahan dengan prinsip good and clean governance," ucap Hugo.

DPP PDI Perjuangan akan segera melakukan pengecekan apakah Marianus adalah anggota partai yang sah sebagai pemegang KTA PDI Perjuangan. Karena sebelumnya Marianus adalah Mantan Ketua Bupati Kab Ngada NTT, yang mendaftarkan diri ke PDI Perjuangan, dalam kapasitas diusung oleh PKB, bersama Bakal Cawagub Eni Nomleni yang merupakan kader PDI Perjuangan.

"Dan apabila kedepannya ditemukan bahwa MS adalah anggota sah pemegang KTA PDI Perjuangan, maka yang bersangkutan dengan OTT ini otomatis dipecat dari keanggotaan partai," tutup Hugo. (ayop

#Ott Kpk #KPK #PDIP
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Diperiksa KPK 7 Jam, Bos Maktour Fuad Hasan Bantah Ada Transaksi Kuota Haji Tambahan
Bos Maktour, Fuad Hasan, diperiksa KPK selama tujuh jam. Hal itu terkait kasus korupsi kuota haji.
Soffi Amira - Kamis, 18 Juni 2026
Diperiksa KPK 7 Jam, Bos Maktour Fuad Hasan Bantah Ada Transaksi Kuota Haji Tambahan
Indonesia
KPK Tegas, akan Tarik kembali Hibah yang tak Dirawat
Langkah pengawasan ini dilakukan guna memastikan setiap aset yang berhasil kembali dari para koruptor bermanfaat optimal bagi negara dan pelayanan publik.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
KPK Tegas, akan Tarik kembali Hibah yang tak Dirawat
Indonesia
Kericuhan Diskusi di UGM, PDIP: Akumulasi Kemarahan Mahasiswa Sulit Dihindari
Politisi PDI-P Deddy Sitorus menilai kericuhan dalam diskusi di UGM tidak lepas dari akumulasi kemarahan mahasiswa. Singgung posisi Budiman Sudjatmiko saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juni 2026
Kericuhan Diskusi di UGM, PDIP: Akumulasi Kemarahan Mahasiswa Sulit Dihindari
Indonesia
KPK Ikut Awasi Pelaksanaan SPMB di Jakarta, Cegah Orang Titipan dan Korupsi
Pelaksanaan SPMB telah berlangsung mulai 15 Juni hingga 9 Juli 2026.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
KPK Ikut Awasi Pelaksanaan SPMB di Jakarta, Cegah Orang Titipan dan Korupsi
Indonesia
KPK Periksa Bos Maktour sebagai Saksi dalam Dugaan Korupsi Kuota Haji Era Yaqut
Bos Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur, memenuhi panggilan KPK sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 era eks Menag Yaqut Cholil Qoumas.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juni 2026
KPK Periksa Bos Maktour sebagai Saksi dalam Dugaan Korupsi Kuota Haji Era Yaqut
Berita Foto
Raker Komisi III DPR Bahas Arah Kebijakan dan Program KPK-BNN dalam RKP 2027
Ketua KPK Setyo Budiyanto (kanan) dan Kepala BNN Suyudi Ario Seto (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 17 Juni 2026
Raker Komisi III DPR Bahas Arah Kebijakan dan Program KPK-BNN dalam RKP 2027
Indonesia
KPK Usulkan Tambahan Anggaran Rp 762,3 Miliar untuk Tahun 2027, Sahroni: Tanggung, Ajuin Rp 5 Triliun
KPK mengusulkan tambahan anggaran Rp762,30 miliar untuk Tahun Anggaran 2027. Ahmad Sahroni bahkan menyarankan KPK mengajukan anggaran hingga Rp 5 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Juni 2026
KPK Usulkan Tambahan Anggaran Rp 762,3 Miliar untuk Tahun 2027, Sahroni: Tanggung, Ajuin Rp 5 Triliun
Indonesia
KPK Cermati Nama Djaka Budhi Utama yang Muncul dalam Sidang Korupsi Bea Cukai
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan penyidik tengah mencermati fakta persidangan kasus korupsi Bea Cukai yang menyeret nama Djaka Budhi Utama dan sejumlah pejabat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Juni 2026
KPK Cermati Nama Djaka Budhi Utama yang Muncul dalam Sidang Korupsi Bea Cukai
Indonesia
Kelelahan Sepulang Haji, Dirut Maktour Tunda Pemeriksaan KPK Terkait Kuota Haji
Direktur Utama Maktour, Fuad Hasan Maksyur, belum memenuhi panggilan KPK dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 karena kondisi kesehatan menurun.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 Juni 2026
Kelelahan Sepulang Haji, Dirut Maktour Tunda Pemeriksaan KPK Terkait Kuota Haji
Indonesia
KPK Periksa Model Fitri Assiddikki dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR BI dan OJK
KPK memeriksa Fitri Assiddikki, mantan staf ahli Heri Gunawan, sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 Juni 2026
KPK Periksa Model Fitri Assiddikki dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR BI dan OJK
Bagikan