PDIP Bersyukur Ada Kadernya di OTT KPK, Ini Alasannya

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 12 Februari 2018
PDIP Bersyukur Ada Kadernya di OTT KPK, Ini Alasannya

Bupati Ngada, Marianus Sae. (Foto: Facebook Marianus Sae)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira mengaku terkejut dengan penangkapan Calon Gubernur NTT, Marianus Sae oleh KPK.

Hugo mengaku dirinya baru mengetahui Mairanus di OTT ketika baru tiba di Jakarta sepulang dari NTT bersama Sekjen PDI Perjuanan Hasto Kristianto setelah 3 hari melakukan konsolidasi partai memenangkan MS-Emi Nomleni pada pilgub 2018.

"Ironisnya selama di NTT sejak hari Jumat di Maumere, Flores, Sabtu di Kupang-Timor dan Minggu di Weetabula-Sumba, tidak sekalipun kami bertemu dengan MS. Hanya Cawagub Emi Nomleni yg bersama saya dan Hasto di Maumere dan Kupang," ujar Hugo dalam keterangannya, senin (12/2).

Hugo mengaku sempat mengkontak Marianus atas permintaan Hasto via telepon maupun sms. Tetapi sama sekali tidak ada respon dari yang bersangkutan.

Terkait OTT MS ini sendiri, PDI Perjuangan memberikan dukungan kepada pihak penegak hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagai partai yang mendukung penuh pemberantasan korupsi, PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada KPK yang telah melaksanakan OTT terhadap Marianus.

"Karena bagaimanapun dengan tertangkapnya saudara MS sebelum penetapan oleh KPUD, menutup yang bersangkutan untuk melaksanakan praktek korupsi yang lebih jauh lagi," beber Hugo.

Akan lebih buruk situasinya apabila Marianus sudah ditetapkan menjadi Cagub atau bahkan terpilih dan kemudian melakukan korupsi, karena akan lebih menyusahkan rakyat NTT kedepannya.

"PDI Perjuangan selalu menghendaki pemimpin atau Kepala Daerah yg bersih dan melaksanakan pemerintahan dengan prinsip good and clean governance," ucap Hugo.

DPP PDI Perjuangan akan segera melakukan pengecekan apakah Marianus adalah anggota partai yang sah sebagai pemegang KTA PDI Perjuangan. Karena sebelumnya Marianus adalah Mantan Ketua Bupati Kab Ngada NTT, yang mendaftarkan diri ke PDI Perjuangan, dalam kapasitas diusung oleh PKB, bersama Bakal Cawagub Eni Nomleni yang merupakan kader PDI Perjuangan.

"Dan apabila kedepannya ditemukan bahwa MS adalah anggota sah pemegang KTA PDI Perjuangan, maka yang bersangkutan dengan OTT ini otomatis dipecat dari keanggotaan partai," tutup Hugo. (ayop

#Ott Kpk #KPK #PDIP
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dugaan Korupsi RPTKA Kemnaker Capai Rp53 Miliar, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Hanif Dhakiri
Selain Heri Sudarmanto, KPK telah menetapkan tujuh nama lainnya sebagai tersangka dalam pusaran kasus ini.
Angga Yudha Pratama - Senin, 02 Februari 2026
Dugaan Korupsi RPTKA Kemnaker Capai Rp53 Miliar, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Hanif Dhakiri
Indonesia
PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah
DPP PDI Perjuangan (PDIP) mendesak pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap postur anggaran negara demi memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat daerah.
Frengky Aruan - Sabtu, 31 Januari 2026
PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah
Indonesia
KPK Dalami Aktivitas Ridwan Kamil di Luar Negeri hingga Penukaran Mata Uang Asing Miliaran Rupiah
Pendalaman tersebut difokuskan pada intensitas komunikasi serta perjalanan ke luar negeri yang kerap dilakukan Ridwan Kamil selama menjabat.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Januari 2026
KPK Dalami Aktivitas Ridwan Kamil di Luar Negeri hingga Penukaran Mata Uang Asing Miliaran Rupiah
Indonesia
KPK Beberkan Alasan belum Tahan Gus Yaqut di Kasus Kuota Haji
KPK menyebut penyidikan saat ini masih menunggu hasil penghitungan kerugian keuangan negara. ?
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Januari 2026
KPK Beberkan Alasan belum Tahan Gus Yaqut di Kasus Kuota Haji
Indonesia
Kaesang Yakin PSI Bisa Rebut Jateng dan Bali dari PDIP, Pengamat Sentil Terlalu Berkhayal dan Bermimpi
Faktanya, kedua wilayah itu sudah kuat menjadi kandang PDIP.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Kaesang Yakin PSI Bisa Rebut Jateng dan Bali dari PDIP, Pengamat Sentil Terlalu Berkhayal dan Bermimpi
Indonesia
Penuhi Panggilan KPK, Gus Yaqut Jadi Saksi untuk Gus Alex di Kasus Kuota Haji
Mantan Menag Gus Yaqut memenuhi panggilan KPK dan diperiksa sebagai saksi untuk Gus Alex dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 30 Januari 2026
Penuhi Panggilan KPK, Gus Yaqut Jadi Saksi untuk Gus Alex di Kasus Kuota Haji
Berita Foto
Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas Jalani Pemeriksaan Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji di KPK
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau akrab disapa Gus Yaqut saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 30 Januari 2026
Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas Jalani Pemeriksaan Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji di KPK
Indonesia
Pungli RPTKA Diduga Telah Berlangsung Lama, KPK Telusuri Era Hanif Dhakiri
KPK menduga praktik pungli pengurusan RPTKA di Kemnaker telah terjadi sejak era Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 30 Januari 2026
Pungli RPTKA Diduga Telah Berlangsung Lama, KPK Telusuri Era Hanif Dhakiri
Indonesia
KPK Kembali Periksa Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
KPK kembali memeriksa eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Hal itu terkait kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
KPK Kembali Periksa Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
Indonesia
Isi Curhatan KPK ke DPR: SDM Minim, Masalah Gaji, Hingga Butuh Alat Canggih
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan kendala utama lembaga antirasuah saat ini ke DPR.
Wisnu Cipto - Rabu, 28 Januari 2026
Isi Curhatan KPK ke DPR: SDM Minim, Masalah Gaji, Hingga Butuh Alat Canggih
Bagikan