PDIP Berkilah Pertemuan Anies dan Rano Karno di DPP Hanya Diskusi

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Agustus 2024
PDIP Berkilah Pertemuan Anies dan Rano Karno di DPP Hanya Diskusi

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meminta restu kepada sang ibunda Aliyah Rasyid Baswedan di kediamannya di Lebak Bulus,

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - MerahPutih.com - Tersebar foto yang menunjukkan Anies Baswedan dan Rano Karno tengah duduk bersama di suatu ruangan.

Anies tampak mengenakan kemeja bermotif tenun berwarna merah, sedangkan Rano Karno tampak mengenakan seragam PDIP berwarna merah dengan lambang banteng di sebelah kiri. Keduanya kompak melemparkan senyum ke arah kamera.

Namun, setelah di DPP, Anies Baswedan menghilan dan tidak ada pengumuman untuk calon yang akan bertarung dipilkada. Dikabarkan, Anies tidak jadi diusung.

Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat mengatakan pertemuan Anies Baswedan dan Rano Karno di Gedung B, Kantor DPP PDIP, Jakarta, adalah untuk berdiskusi.

Baca juga:

Ketum PDIP Megawati Umumkan 60 Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

"Harus diingat bahwa Bung Rano ini adalah mantan Gubernur Banten. Pak Anies itu mantan Gubernur DKI Jakarta. Masa Gubernur Banten dan Gubernur DKI tidak boleh berdiskusi? Boleh, ‘kan?” kata Djarot ketika ditemui di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, pertemuan itu juga merupakan silaturahmi untuk membicarakan mengenai pandangan mereka terhadap masa depan Jakarta.

Terkait apakah Anies turut bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam kunjungannya ke DPP PDIP, Djarot mengaku tidak mengetahuinya.

"Saya belum sempat ketemu Pak Anies. Jadi, saya belum bertanya langsung ke Pak Anies. Takut salah," katanya.

Baca juga:

PDIP Disebut Batal Usung Anies di Pilkada Jakarta, Pramono Anung Maju

Ia enggan menanggapi terkait kemungkinan bahwa pertemuan Anies-Rano mengonfirmasi bahwa keduanya akan maju bersama untuk menjadi bakal calon pemimpin Jakarta selanjutnya.

"Itu (penunjukan calon) kewenangan hak prerogatif dari ketua umum. Maka, sabarlah sedikit satu sampai dua hari," katanya. (Pon)

#PDIP #Anies Baswedan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Bagikan