Mula Akmal
MerahPutih.com - Presiden Jokowi mengundang tiga bakal calon presiden (bacapres) makan siang di Istana Negara, Senin (30/10). Usai menyantap hidangan, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menginginkan agar Jokowi bersikap netral di Pilpres 2024.
Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Aria Bima mencermati betul permintaan Anies dan Ganjar. Menurutnya, kedua bacapres itu juga mengharapkan Jokowi tidak menggunakan aparat negara untuk memenangkan kandidat tertentu.
Baca Juga:
"Aparat jangan ikut memengaruhi atau menekan masyarakat untuk diarahkan untuk memilih salah satu kandidat. Sebab kalau itu dilakukan maka akan terjadi kemunduran demokrasi," kata Bima di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/10).
Bima menjelaskan semua penyelenggara negara harus memposisikan diri tidak memihak salah satu kontestan di kontestasi politik 2024. Dia menyebut netralitas penting ditegakkan oleh penyelenggara pemilu yakni KPU hingga KPUD dan TNI-Polri.
"Bu Mega telah mengembalikan marwah TNI dan Polri dalam posisi terhormat. Jangan sampai kini dipakai oleh kekuatan kelompok penguasa untuk kepentingan elektoral tertentu," ujar Bima.
Bima optimistis Jokowi akan menempatkan semua aparat, KPU dan Plt kepala daerah dalam posisi netral. Dia memastikan PDIP akan mengawasi jalannya pesta demokrasi.
"Kami tidak ingin toxin orde baru (orba) masuk dalam lingkaran orba. Kami akan ikut awasi. Kami tetap berharap Jokowi seorang yang baik. Kami tidak ingin Jokowi di akhir periode kedua ini jadi dapat citra buruk akibat toxin relationship orba," ucap Bima.
Baca Juga:
Jaga Netralitas Pilpres, Jokowi Diminta Berhenti Jadi Presiden
Sebaliknya, kata Bima, apabila Jokowi tidak netral maka akan membuat kemunduran dalam proses demokratisasi di Indonesia.
"Kami harapkan pemerintah ke depan menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," tuturnya.
Lebih lanjut Bima menyampaikan kesuksesan Pemilu 2024 diharapkan akan menjadi contoh pelaksanaan pemilu 2029. Namun, dengan catatan masyarakat tidak lagi dipertontonkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kontroversial.
"Mandat PDIP ke Jokowi selesai 2024. Ini harus dijaga. Juga presiden harus bertanggung jawab Pemilu yang bersih jujur dan adil," ucapnya.
Bima menambahkan saat ini terdapat 176 Plt kepala daerah, dan semua pejabat publik tersebut harus benar-benar netral dan tidak menggunakan pengaruhnya untuk kepentingan elektoral salah satu kandidat. (Pon)
Baca Juga:
