PDIP Berang Bendera Partai Diturunkan Saat Jokowi Kunker ke Gunungkidul

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 01 Februari 2024
 PDIP Berang Bendera Partai Diturunkan Saat Jokowi Kunker ke Gunungkidul

Jajaran DPP PDIP menggelar jumpa pers. (MP/Dok PDIP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDIP merasa geram dengan insiden penurunan alat peraga kampanye (APK) partai berlogo Banteng moncong putih saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Gunungkidul, DI Yogyakarta, Selasa (30/1) lalu. Partai sudah menyampaikan keluhan resmi dan saat ini menunggu respons dari Jokowi.

"Karena ini tidak terjadi kali ini, sebelum-sebelumnya sudah terjadi, hanya kami menempuh jalan kesabaran," kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam konferesnsi pers di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/2).

Baca Juga:

Ketum Pemuda Katolik Mundur dari PDIP, Fokus Dampingi Prabowo-Gibran

Politikus asal Yogyakarta ini menyesalkan intimidasi yang dilakukan terhadap oknum aparat terhadap kader PDIP, pada tingkatan yang paling bawah. Apalagi, aksi tersebut berpotensi memicu gesekan dengan aparat

"Ketika ini sudah berkaitan dengan struktur kami di tingkat yang paling bawah dan mereka menyatakan akan membela bendera PDIP yang sudah dikibarkan dengan penuh militansi menjaga bendera itu, maka itu simbol gerakan rakyat," papar Hasto.

Baca Juga:

Atikoh Ikut Blusukan Bantu Pemenangan Ganjar, Tak Ada UU yang Dilanggar

Dalam kesempatan itu, Hasto juga menyinggung keberpihakan Jokowi pada salah satu pasangan capres-cawapres tertentu pada Pemilu 2024 berpotensi merugikan masyarakat di tingkat bawah.

"Kami menunggu tanggapan terlebih dahulu, kami menunggu tanggapan terhadap rakyat yang telah menjadi korban akibat tindak kekerasan yang tidak perlu, akibat bapak Jokowi," ujarnya. "Kalau mau berpihak sepeti itu buat apa dilaksanakan pemilu? Buat apa demokrasi kalau rakyatnya menjadi (korban) diskriminasi."

Lebih juah, Hasto lantas meminta agar Jokowi memperlihatkan sikap keteladanan sebagai negarawan yang tidak memihak salah satu pasangan calon di Pilpres 2024. “Kami mengharapkan, kami mohon, mohon dan mohon agar presiden Jokowi dapat mewujudkan keteladanan,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Hashim: Prabowo-Gibran Bakal Buat Aturan Perlindungan Hewan jika Menang Pilpres

#PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Indonesia
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Kelompok yang dinilai perlu menjadi prioritas, lanjutnya, meliputi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang berisiko mengalami gangguan gizi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Bagikan