PDIP Ancam Coret Anggaran Formula E APBD DKI


Ketua Fraksi DPRD DKI Gembong Warsono usai rapat paripurna interpelasi di gedung DPRD DKI, Selasa (28/9. (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mengancam akan mencoret anggaran terkait Formula E dalam pembahasan APBD Perubahan 2021 dan APBD 2022.
"Sinyal belum resmi sikap fraksi, tapi itu sinyal alokasi untuk (anggaran) Formula E diperintahkan untuk dicoret. Diperintahkan seperti itu, ini sinyal kuat, sinyal kuat yang tentunya ada sinyal seperti itu di paripurna interpelasi," ucap Ketua Fraksi DPRD DKI Gembong Warsono usai rapat paripurna interpelasi di gedung DPRD DKI, Selasa (28/9.
Gembong menuturkan, jika dari lima komisi yang ada di DPRD, hanya Komisi C yang tidak memuat anggaran terkait penunjang Formula E. Dari empat komisi itu, diyakini Gembong, tidak akan diloloskan anggaran Formula E.
"Jadi Pembiayaan Formula E itu tidak hanya kita lihat di Dispora dan PMD Jakpro. Karena di luar itu semua komisi dimasukkan. Komisi A misalkan, ada Satpol PP, Damkar di situ banyak. Tugas kita adalah menyisir itu ke depan agar tidak dilekatkan kegiatan atau biaya penyelenggaraan Formula E," ujarnya.
Baca Juga:
Ketua DPRD DKI Sebut Diskusi Interpelasi Formula E di Restoran Bentuk Parlemen Jalanan
Sinyal pencoretan itu pertama kali digaungkan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Manuara Siahaan saat sesi hak bicara anggota saat agenda rapat paripurna (rapur) interpelasi Formula E.
Hal itu diancam Manuara, agar Pemprov DKI Jakarta bisa memberikan dokumen terkait perbaikan kajian dan kelayakan secara ekonomi terkait ajang Formula E ini.

"Saya mengharapkan supaya dalam rapat-rapat pembahasan APBD nanti semua anggaran yang dialokasikan untuk Formula E kita coret saja," papar dia.
Manuara menegaskan, anggaran di APBD merupakan amanat rakyat yang harus dikawal DPRD DKI.
Baca Juga:
Cuma PSI-PDIP di Interpelasi Formula E, Tujuh Fraksi Kenyang Ditraktir Makan Anies?
"Maka supaya tak terjadi penikungan nanti di dalam pembahasan APBD, pintu masuk TAPD adalah di rapim. Maka saya minta tolong pada para pimpinan supaya ini diwanti-wanti ketika usulan ini masuk di anggaran perubahan ataupun anggaran murni 2022," pungkasnya. (Asp)
Baca Juga:
Tak Hadir Interpelasi Formula E, Anies Lebih Milih Datang Kegiatan Rabies di Ancol
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
