Cuma PSI-PDIP di Interpelasi Formula E, Tujuh Fraksi Kenyang Ditraktir Makan Anies?

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 28 September 2021
Cuma PSI-PDIP di Interpelasi Formula E, Tujuh Fraksi Kenyang Ditraktir Makan Anies?

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta kecewa dengan sikap tujuh fraksi lain yang tidak hadir dalam rapat paripurna (Rapur) hak interpelasi mobil balap Formula E, Selasa (28/9).

“Sudah kenyang ditraktir makan Gubernur Anies, sekarang malah bolos rapat. Kita ini bukan parlemen tempat makan tapi parlemen sesungguhnya yang bicara di forum terhormat yakni rapat paripurna DPRD DKI Jakarta,” ujar Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, Idris Ahmad, Selasa (28/9).

Baca Juga

Ketua DPRD: Mekanisme Penjadwalan Paripurna Interpelasi Formula E Tak Ilegal

Dalam rapat paripurna hak interpelasi Formula E, hanya dua fraksi yang hadir, yakni Fraksi PDI Perjuangan dan PSI. Sementara, tujuh fraksi lainnya yakni Gerindra, Golkar, Nasdem, PPP-PKB, PAN, PKS dan Demokrat absen.

Bolosnya sebagian besar fraksi di rapat Paripurna memperlihatkan bahwa para wakil rakyat tersebut tidak menghormati proses demokrasi. Menurutnya, seharusnya partai-partai memberikan kesempatan bagi pengusul menjelaskan alasan interpelasi, baru diputuskan menolak atau menyetujui sesuai mekanisme.

“Kalau memang mau menolak interpelasi, tolak saja dengan ksatria di forum rapat. Jangan tolak hanya di media dan di tempat makan di luar sana. Kenapa justru berkoar-koar di luar forum yang sudah ditetapkan? Formula E ini bukan persoalan Gubernur Anies saja tapi persoalan uang rakyat. Rakyat butuh makan bukan balapan,“ kata anggota Komisi E ini.

Ilustrasi Gedung DPRD DKI Jakarta. ANTARA/Ricky Prayoga
Ilustrasi Gedung DPRD DKI Jakarta. ANTARA/Ricky Prayoga

Idris menilai, sudah ada lobby politik yang sangat kuat untuk menggagalkan interpelasi, sehingga rapat paripurna dikondisikan untuk diboikot.

“Kami mau tanya soal commitment fee triliunan Rupiah yang Pemprov keluarkan. Tapi sepertinya komitmen politik Gubernur dengan fraksi-fraksi ini lebih besar dan kuat dibanding menanyakan commitment fee triliunan Rupiah uang rakyat,” kata Idris.

Idris menampik adanya kesalahan prosedur dalam penetapan jadwal paripurna karena usulan interpelasi tersebut sudah masuk ke meja DPRD dan tidak bisa hilang begitu saja. Ini menyangkut hak 33 anggota DPRD yang harus dituntaskan dan ditunaikan pada rapat paripurna.

Baca Juga

DPRD DKI Tetap Gelar Rapat Paripurna Interpelasi Formula E

“Bamus hanya berperan untuk menjadwalkan rapat DPRD, bukan menyetujui ataupun tidak menyetujui bergulirnya sebuah agenda rapat yang diamanatkan Undang-Undang. Di Rapat Bamus kemarin pun sudah disetujui, di sana hadir perwakilan partai-partai lain. Paripurna hari ini adalah forum yang sah,” tegasnya.

Meski tidak dihadiri oleh anggota fraksi lain, Idris mengungkap bahwa Fraksi PSI telah menyampaikan substansi pertanyaan-pertanyaan maupun sejumlah keganjilan yang ditemui terkait Formula E.

“Tadi sudah disampaikan banyak poin yang kami pengusul interpelasi harap bisa dijawab Gubernur. Poin itu sudah disampaikan di Rapat Paripurna, kami harap Gubernur jawab dan jangan menghindar lagi,” pungkasnya. (Asp)

#Formula E #Pansus DPRD DKI #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
Langkah ini diambil agar Pemprov DKI Jakarta memiliki payung hukum yang kuat dalam menangani persoalan mendesak yang bersentuhan langsung dengan rakyat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
Indonesia
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
BK Award 2025 DPRD DKI Jakarta digelar sebagai ajang apresiasi kinerja sekaligus penggalangan donasi bagi korban bencana di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 14 Desember 2025
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Bagikan