Ketua DPRD DKI Sebut Diskusi Interpelasi Formula E di Restoran Bentuk Parlemen Jalanan

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi (MP/Asropih)
MerahPutih.com - Tujuh fraksi DPRD DKI penolak usulan hak interpelasi Formula E yang menggelar diskusi di restoran di kawasan Menteng Senin (27/9) kemarin mendapatkan komentar pedas dari Ketua DPRD, Prasetyo Edi Marsudi.
Prasetyo menilai aksi-aksi diskusi di luar ruang formal adalah bentuk parlemen jalanan. Ia pun menyayangkan pimpinan 7 fraksi yang tidak mengikuti aturan.
Baca Juga
Besok DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna Hak Interpelasi Formula E, Gerindra: Ngebet Banget
Politikus PDI Perjuangan ini juga menyesalkan dengan 7 Fraksi yang juga tidak ikut serta dalam rapar paripurna hak interpelasi Formula E yakni Gerindra, Golkar, Nasdem, PPP-PKB, PAN, PKS dan Demokrat.
"Tapi saya juga bingung nih kenapa mereka memberi pelajaran sahabat saya M. Taufik itu memberikan masukan kepada junior-juniornya memakai parlemen jalanan," ungkapnya.
Pras menegaskan forum formal untuk membahas sesuatu salah satunya melalui rapat paripurna. Disana, setiap anggota dewan bebas berdiskusi hingga berdebat.

"Jangan kita bermain di luar. Semua harus hadir kan semua terjadwal," kata Prasetyo.
Ia juga bingung begitu takutnya mereka terkait interpelasi Formula E. Padahal interpelasi merupakan hak bertanya pada Gubernur Anies.
"Sebetulnya di sinilah diskusinya, jangan diskusiknya di restoran lagi, di restoran lagi," ungkap Prasetyo.
Baca Juga
Diketahui, 7 fraksi yang menolak interpelasi sebelumnya menggelar konferensi pers di rumah makan di kawasan Menteng. Mereka menilai, rapat paripurna yang digelar bersifat ilegal karena melanggar tata tertib.
Prasetyo dianggap telah memasukan penjadwalan sidang paripurna di Badan Musyawarah (Bamus) tidak terdapat dalam pembahasan dalam agenda yang telah ditetapkan. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel

DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025

DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
