Ketua DPRD DKI Sebut Diskusi Interpelasi Formula E di Restoran Bentuk Parlemen Jalanan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 28 September 2021
Ketua DPRD DKI Sebut Diskusi Interpelasi Formula E di Restoran Bentuk Parlemen Jalanan

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tujuh fraksi DPRD DKI penolak usulan hak interpelasi Formula E yang menggelar diskusi di restoran di kawasan Menteng Senin (27/9) kemarin mendapatkan komentar pedas dari Ketua DPRD, Prasetyo Edi Marsudi.

Prasetyo menilai aksi-aksi diskusi di luar ruang formal adalah bentuk parlemen jalanan. Ia pun menyayangkan pimpinan 7 fraksi yang tidak mengikuti aturan.

Baca Juga

Besok DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna Hak Interpelasi Formula E, Gerindra: Ngebet Banget

Politikus PDI Perjuangan ini juga menyesalkan dengan 7 Fraksi yang juga tidak ikut serta dalam rapar paripurna hak interpelasi Formula E yakni Gerindra, Golkar, Nasdem, PPP-PKB, PAN, PKS dan Demokrat.

"Tapi saya juga bingung nih kenapa mereka memberi pelajaran sahabat saya M. Taufik itu memberikan masukan kepada junior-juniornya memakai parlemen jalanan," ungkapnya.

Pras menegaskan forum formal untuk membahas sesuatu salah satunya melalui rapat paripurna. Disana, setiap anggota dewan bebas berdiskusi hingga berdebat.

Tujuh fraksi DPRD DKI penolak usulan hak interpelasi Formula E menggelar diskusi di kawasan Menteng, Senin (27/9) (MP/Asropih)

"Jangan kita bermain di luar. Semua harus hadir kan semua terjadwal," kata Prasetyo.

Ia juga bingung begitu takutnya mereka terkait interpelasi Formula E. Padahal interpelasi merupakan hak bertanya pada Gubernur Anies.

"Sebetulnya di sinilah diskusinya, jangan diskusiknya di restoran lagi, di restoran lagi," ungkap Prasetyo.

Baca Juga

DPRD DKI Tetap Gelar Rapat Paripurna Interpelasi Formula E

Diketahui, 7 fraksi yang menolak interpelasi sebelumnya menggelar konferensi pers di rumah makan di kawasan Menteng. Mereka menilai, rapat paripurna yang digelar bersifat ilegal karena melanggar tata tertib.

Prasetyo dianggap telah memasukan penjadwalan sidang paripurna di Badan Musyawarah (Bamus) tidak terdapat dalam pembahasan dalam agenda yang telah ditetapkan. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Formula E
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan