PDI Perjuangan Tak Pandang Faktor X di Belakang Ahok

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 28 November 2018
PDI Perjuangan Tak Pandang Faktor X di Belakang Ahok

Ahok menghadiri acara malam pergantian tahun baru 2016 di Ancol (MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan mempersilakan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bergabung setelah menjalankan masa tahanan atas kasus penodaan agama di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

PDI Perjuangan juga tidak mempermasalahkan latar belakang Ahok yang merupakan seorang terpidana.

"Prinsip partai kita seperti itu. bahwa katakanlah ada faktor x di belakangnya Ahok itu adalah faktor x nya di Ahok kan ga ada urusan, itu perilaku yang bersangkutan, gitu," ujar Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (28/11).

Gembong menyatakan, partainya memiliki prinsip keterbukaan terhadap siapapun yang ingin menjadi kader tanpa membeda-bedakan latar belakang. "PDIP itu partai terbuka. siapa saja boleh masuk. Jadi siapa bisa masuk, siapa bisa keluar, prinsipnya itu," ucapnya.

"Tapi dalam konteks prinsip kepartaian PDIP adalah partai terbuka, bebas. Karena prinsipnya partai terbuka kita enggak boleh membeda-bedakan si A dan B nya. Kita tanpa membedakan ras suku agama dan lain sebagainya prinsip PDIP seperti itu," tuturnya.

Kabar bergabungnya Ahok ke PDI Perjuangan diutarakan Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat. Djarot mengklaim Ahok akan segera menjadi kader PDI Perjuangan usai menjalani masa tahanan terkait kasus penistaan agama.

"Dia (Ahok) bilang, 'kalau nanti saya masuk politik, saya akan pasti masuk PDI Perjuangan'," ujar Djarot dalam konsolidasi pemenangan Pemilu 2019 di DPC PDIP Sleman, Senin (26/11).

Ahok, dikatakan Djarot, berharap para pendukungnya untuk tidak golput dalam Pemilu 2019 dan memilih PDI Perjuangan serta pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Djarot bercerita turut merasakan derita yang dialami Ahok ketika diserang soal isu agama karena setelah Ahok dipenjara dan Djarot naik posisi menjadi gubernur, dirinya merasakan hal sama. (Asp)

#PDIP #Basuki Tjahaja Purnama # Djarot Syaiful Hidayat
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Bagikan