Pilpres 2019

PDI Perjuangan Bela KPU Terkait Aksi Walk Out SBY di Deklarasi Kampanye Damai

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 23 September 2018
PDI Perjuangan Bela KPU Terkait Aksi Walk Out SBY di Deklarasi Kampanye Damai

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) di Kantor KPU Pusat (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ikut mengomentari tindakan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang melakukan aksi WO saat deklarasi kampanye damai yang digelar di Monas, Minggu (23/9).

Hasto menyarankan, Partai Demokrat mengajukan keberatan ke KPU jika ada yang menyalahi aturan.

"Sebaiknya hal ini dikomunikasikan dengan KPU. Kalau menyampaikan keberatan, mungkin disampaikan ke KPU akan lebih baik," kata Hasto menganjurkan.

Namun demikian, Hasto menilai desain KPU yang memposisikan SBY berada di tengah Paslon sudah bagus.

SBY protes KPU
Ketum Partai Demokrat SBY (ANTARA FOTO/Rival Awal Lingga)

"Demokrat juga melihat desain dari KPU. Sebenarnya desain dari KPU itu bagus. Menaruh nomor satu dimulai dari ujung, sehingga Demokrat yang nomor 14 berada di tengah, bersekatan dengan Jokowi. Ini menurut saya positif, menempatkan pak SBY sebagai tokoh nasional," ujarnya.

Terkait alasan SBY yang keluar karnaval karena banyaknya atribut relawan Jokowi, Hasto menyebut sebaiknya di komunikasikan dengan KPU, karena PDIP sendiri hanya mengikuti desain dari KPU.

"Tapi ketika ada aspek-aspek lain ya kami tidak memahami. Yang penting kami mengikuti aturan main dari KPU. Yuridiksi KPU itu kan memang yang di dalam pagar, di luar itu memang menjadi public Space dari kami pun tidak menampilkan PDI Perjuangan hanya membawa satu bendera sesuai dengan ketentuan," imbuhnya.

Melanjutkan, Sekretaris TKN KIK itu pun mengimbau agar semua pihak berpikiran positif, kampanye damai ini sebagai komitmen dari para pemimpin, komitmen dari seluruh partai, komitmen seluruh tim kampane untuk tidak mengkampanyekan hal-hal yang sifatnya black campaign dan tidak mengumbar kebencian.

"Itulah harusnya menjadi landasan standar etika dan moral kita dalam kampanye semua harus diawali dengan hal yang positif seharusnya seperti itu," pungkasnya.(Fdi)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Pertemuan IMF-World Bank dan Dampak Positifnya Bagi Pariwisata Indonesia

#SBY #Partai Demokrat #PDI Perjuangan #Hasto Kristiyanto #Komisi Pemilihan Umum
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
SBY Singgung Potensi Perang Dunia III, Komisi I DPR: ini Bentuk Peringatan
Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menilai pernyataan itu patut dibaca sebagai peringatan dini dan bukan sekedar ramalan.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
SBY Singgung Potensi Perang Dunia III, Komisi I DPR: ini Bentuk Peringatan
Indonesia
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Ia menilai sangat mungkin konflik yang terjadi di dunia akan berujung pada Perang Dunia III.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Indonesia
SBY Cemas dan Khawatir Kondisi Geopolitik Picu Perang Dunia III
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini berharap semoga mimpi buruk terjadinya perang dunia disertai penggunaan senjata nuklir itu tidak terjadi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
SBY Cemas dan Khawatir Kondisi Geopolitik Picu Perang Dunia III
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Bagikan