PBNU Ingatkan Pemerintah Agar Hati-Hati Tangani Masalah Papua
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj (kiri). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
MerahPutih.Com - Langkah pemerintah dalam menyelesaikan masalah Papua mendapat perhatian khusus dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan sejumlah tokoh lintas agama.
Menurut Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, pemerintah dan aparat penegak hukum lebih hati-hati dan tidak menggunakan cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah di Papua.
Baca Juga:
Akademisi Papua Usulkan Langkah-Langkah Penyelesaian Masalah Papua
"Pemerintah harus mengambil langkah yang bijak agar tidak menimbulkan gejolak dan permasalahan baru," kata Said Aqil di Jakarta, Selasa (9/9).
Lebih lanjut, Kiai Said mengatakan peristiwa yang terjadi di Surabaya, Malang serta beberapa titik lainnya, yang berdampak pada gejolak di Tanah Papua telah menodai upaya pemerintah yang telah berusaha meningkatkan layanan kesejahteraan dasar bagi masyarakat Papua.
"Ini harus menjadi pelajaran bersama bahwa segala bentuk aksi kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi kepada siapa pun tidak dapat dibenarkan," kata Kiai Said.
Said Aqil juga sebagaimana dilansir Antara mengungkapkan segala upaya pengabaian atau upaya memperlambat penyelesaian masalah hanya akan menjadi sumber permasalahan baru di masyarakat.
Baca Juga:
Jaringan Damai Papua Sarankan Pemerintah Berdialog Dengan Masyarakat Adat
Pihaknya pun meminta pemerintah untuk mengutamakan dialog yang sudah dibangun sejak lama dan diinisiasi oleh Presiden RI Keempat Abdurrahman Wahid, yang salah satunya mengembalikan nama Papua dari sebelumnya Irian Jaya.
"Dialog itu harus terus dirawat dan dijadikan bekal serta komitmen kebangsaan bersama menuju terciptanya masyarakat yang adil dan beradab. Papua adalah kita dan kita adalah manusia-manusia yang memiliki harkat dan martabat," pungkasnya.(*)
Baca Juga:
Rohaniwan Katolik Anggap Peluang Papua Untuk Merdeka Sudah Tertutup
Bagikan
Berita Terkait
PBNU Sebut Insiden Al-Khoziny Sidoarjo 'Puncak Gunung Es' Masalah Infrastruktur Pesantren
KPK Dinilai Terlalu Tendensius ke Salah Satu Ormas Dalam Mengusut Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
KPK Buka Peluang Panggil Ketum PBNU Terkait Korupsi Kuota Haji
PBNU Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji Biar tidak Jadi Bola Liar
KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji, Termasuk ke PBNU
Tokoh Palestina Kecam PBNU Undang Pendukung Israel, Sikapnya tak Bisa Dibenarkan
PBNU Instruksikan Jaga Stabilitas Nasional, Tidak Terprovokasi Isu Memecah Belah
PBNU Bangun 1.000 Titik SPPG, 10 Dapur Diklaim Siap Beroperasi
Konferensi Pesantren Ditutup, Hasilkan Empat Rekomendasi Utama
Reaksi PBNU saat Tahu Pengurusnya Jadi Komisaris Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat hingga Dituding Terima Uang