PBNU Apresiasi Pemerintah Yang Mulai Salurkan Bansos


Beras Bulog. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - PBNU mendukung perpanjangan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga 25 Juli. Kebijakan ini dinilai sudah tepat mengingat kasus penularan COVID-19 masih tergolong tinggi.
"Kami juga berdoa semoga pada tanggal 26 Juli, PPKM ini diperkirakan secara bertahap dibuka. Dan yang perlu diingat kuncinya harus disiplin menggunakan masker," ujar Helmy dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (22/7).
Baca Juga:
Jokowi Perintahkan Daerah Segera Cairkan Bantuan Sosial
Helmy menganggap kebijakan tersebut merupakan keputusan terbaik dan sudah mempertimbangkan berbagai unsur. Di sisi lain, ia mengapresiasi upaya pemerintah yang memberikan bantuan sosial sebagai jaring pengaman bagi masyarakat tidak mampu di tengah perpanjangan kebijakan PPKM ini.
"PBNU juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah karena telah memberikan bantuan langsung atau secara tunai kepada warga terdampak pandemi COVID-19," kata dia.
Mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal itu berharap, bantuan sosial dapat disalurkan dengan baik dan tepat sasaran sehingga bisa mengurangi beban ekonomi masyarakat.

"Selain itu para tenaga kesehatan juga perlu diberikan ruang dan kesempatan agar bisa melakukan pengobatan dengan maksimal," katanya.
Ia menegaskan, sematang dan sehebat apapun kebijakan yang telah dikeluarkan, tidak akan berhasil apabila tak ada partisipasi dari masyarakat. Maka dari itu, PBNU mengajak agar semua pihak turut andil dalam upaya mengakhiri pandemi ini.
"Mari bersama-sama sukseskan vaksinasi dengan ikut menerima vaksin dan jangan takut karena para ulama dan kiai telah memberikan contoh, hal ini merupakan ikhtiar dalam rangka memutus penularan COVID-19," katanya. (Knu)
Baca Juga:
Pemkot Bandung Cairkan Bantuan Sosial PPKM Darurat Rp 500 Ribu
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
ASN Serang Masuk Daftar Penerima Bansos, Parahnya Lagi Terindikasi Judol

PBNU Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji Biar tidak Jadi Bola Liar

KJP Plus tak Bisa Dicairkan Tiap Bulan, Pramono Ungkap Alasannya

KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji, Termasuk ke PBNU

[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Berikan Bansos Tahap 3 Sebesar Rp 7 Juta untuk Setiap Rakyat Indonesia
![[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Berikan Bansos Tahap 3 Sebesar Rp 7 Juta untuk Setiap Rakyat Indonesia](https://img.merahputih.com/media/f2/d7/f5/f2d7f53c65a06f47f3024600288e88c8_182x135.png)
Celios Desak Reset Ekonomi Indonesia, Copot Menkeu Sampai Pemberian Subsidi Tunai ke Rakyat

Tokoh Palestina Kecam PBNU Undang Pendukung Israel, Sikapnya tak Bisa Dibenarkan

Digitalisasi Bantuan Sosial Diujicoba di Banyuwangi, Jika Sukses Negara Bakal Hemat Rp 14 Triliun

PBNU Instruksikan Jaga Stabilitas Nasional, Tidak Terprovokasi Isu Memecah Belah

Digitalisasi Bansos Diklaim Bakal Kurangi 34 juta orang miskin, Data BPS Orang Miskin 23,85 juta Orang
