Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo menyoroti belanja daerah dan bantuan sosial, yang belum disalurkan secara optimal oleh pemerintah daerah. Penyaluran bantua sosial, sampai pertengah tahun ini belum mencapai 50 persen.
"Padahal kita sekarang ini butuh sekali. Rakyat butuh sekali. Rakyat menunggu. Sehingga saya minta ini agar segera dikeluarkan. Perlindungan sosial ada anggaran di catatan saya Rp 12,1 triliun. Realisasi juga baru Rp 2,3 triliun. Belum ada 20 persen semuanya. Padahal rakyat menunggu ini," ujarnya di Jakarta, Senin (20/7).
Baca Juga:
Mensos Risma Blusukan Cek Penerima Bansos di Solo
Presiden menegaskan, beberapa bantuan terutama yang berkaitan dengan bantuan UMKM, dana bantuan sosial, dan Dana Desa agar segera disalurkan. Berdasarkan data yang diterima Presiden, anggaran UMKM untuk seluruh daerah ada Rp 13,3 triliun, sementara yang tersalurkan baru Rp 2,3 triliun.
Selain itu, halnya dengan Dana Desa di mana jumlah totalnya mencapai Rp72 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp28 triliun dipergunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Tetapi realisasi yang sudah disalurkan baru mencapai Rp 5,6 triliun atau kurang dari 25 persennya," katanya.
"Ini yang saya minta semuanya dipercepat. Sekali lagi, dengan kondisi seperti ini, percepatan anggaran sangat dinanti oleh masyarakat," tandasnya.
Selain anggaran, presiden juga meminta kepala daerah untuk merencanakan dan menyiapkan rumah sakit daerah, termasuk rumah sakit cadangan dan rumah sakit darurat. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi lonjakan sehingga kapasitas rumah sakit penuh.
"Paling tidak kita memiliki di dalam perencanaan itu bagaimana kalau rumah sakit itu penuh. Jangan (rumah sakit) sudah penuh baru menyiapkan. Akan terlambat," imbuhnya.
Presiden juga meminta agar para kepala daerah rajin turun ke lapangan untuk mengontrol langsung kondisi di lapangan, terutama menyangkut ketersediaan obat hingga kecukupan pasokan oksigen. Selain itu, para kepala daerah juga diminta untuk terus memantau kapasitas rumah sakit atau bed occupancy rate di setiap rumah sakit sehingga bisa dioptimalkan untuk penanganan pasien COVID-19.
"Saya lihat beberapa daerah, rumah sakit masih memasang angka 20 atau 30 persen dari kemampuan bed yang ada. Lha ini bisa dinaikkan. Bisa 40 (persen) atau seperti di DKI Jakarta sampai ke 50 (persen) yang didedikasikan kepada (pasien) COVID-19," katanya.
Ia memerintahkan para kepala daerah harus tahu data, misal jumlah kapasitas tempat tidur untuk pasien COVID-19, di setiap rumah sakit.
"Kalau ndak, nanti kelihatan rumah sakitnya BOR-nya sudah tinggi banget padahal yang dipakai baru 20 persen. Banyak yang seperti itu," paparnya. (Knu)
Baca Juga:
BTN Salurkan Rp 433,78 Miliar Bansos di Juni-Juli 2021
