PBB Inginkan Berbagai Negara Bikin Kebijakan Terbaik Kurangi Risiko Bencana

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 27 Mei 2022
PBB Inginkan Berbagai Negara Bikin Kebijakan Terbaik Kurangi Risiko Bencana

Pembukaan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 di BNDCC, Nusa Dua, Bali, Rabu (25/5/2022). (ANTARA/Wahyu Putro A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah negara-negara di dunia diminta untuk melakukan langkah-langkah mendesak dan dalam skala besar mengatasi peningkatan risiko bencana.

Deputi Sekretaris Jenderal PBB Amina J. Mohammed opsi kebijakan terbaik untuk beralih dari risiko ke ketahanan, dan mengambil langkah-langkah penting untuk memastikan pemulihan guna menempatkan kembali ke jalur untuk masa depan yang aman dan berkelanjutan.

Baca Juga:

Meski Rawan Bencana, Jokowi Klaim Indonesia Mampu Memitigasinya

Deputi Sekjen PBB itu mendesak adanya koherensi yang lebih besar dalam menangani kerentanan masyarakat sebelum, selama, dan setelah krisis pandemi dan bencana yang terjadi secara tumpang tindih.

"Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan 17 tujuannya telah menyediakan kerangka yang komprehensif untuk upaya menangani kerentanan masyarakat dan mengurangi risiko bencana," ujarnya dalam kegiatan Sesi ke-7 Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana (GPDRR) di Nusa Dua, Badung, Bali.

Ia menegaskan, diperlukan langkah atau tindakan dengan rasa urgensi dan tindakan dalam skala besar. Adapun langkah-langkah atau tindakan yang diperlukan itu, salah satunya adalah upaya mengambil pelajaran dari pandemi COVID-19 untuk membangun kesiapan menghadapi pandemi berikutnya di masa depan.

Selain itu, menurut Amina, pemerintah negara-negara perlu berinvestasi dalam kemampuan pendataan yang lebih kuat untuk memastikan bahwa tidak ada siapa pun yang tertinggal.

"Melalui instrumen multilateral baru termasuk Dana analisis kompleks risiko bencana PBB (CRAF'd), kami ingin mendukung ekosistem yang dapat mengantisipasi, mencegah, dan merespons risiko kompleks (bencana) dengan lebih baik sebelum berubah menjadi bencana besar," ujarnya.

Amina juga menekankan pentingnya upaya pengurangan risiko bencana untuk berfokus pada negara-negara berkembang dan negara kepulauan kecil yang akan sangat menderita ketika bencana datang.

"Bencana di negara-negara ini dapat merusak kemajuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi selama beberapa dekade dalam satu peristiwa dengan konsekuensi ekonomi dan sosial jangka panjang yang sangat serius," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Jokowi Tawarkan Konsep Resiliensi Berkelanjutan sebagai Solusi Hadapi Risiko Bencana

#Bencana Alam #Rawan Bencana #PBB
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
Nepal Hentikan Pencarian Ribuan Korban Banjir, Fokus pada Rehabiitasi
Sejauh ini, tim penyelamat telah menemukan setidaknya 1.455 jenazah, tetapi 5.285 orang lainnya masih dinyatakan hilang, termasuk ratusan warga negara asing.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Nepal Hentikan Pencarian Ribuan Korban Banjir, Fokus pada Rehabiitasi
Indonesia
2 Orang Meninggal Tertimbun Longsor di Pekalongan Jawa Tengah
Tim petugas gabungan termasuk dari BPBD Pekalongan saat ini sedang melakukan kaji cepat terhadap dampak dari longsor ini.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Oktober 2026
 2 Orang Meninggal Tertimbun Longsor di Pekalongan Jawa Tengah
Dunia
Longsor masih Mengintai Nepal, para Pendaki Dievakuasi dengan Helikopter
Ratusan pendaki di Jalur Annapurna, yang sangat krusial bagi perekonomian Nepal, harus menghentikan pendakian lebih awal untuk menyelamatkan diri.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Longsor masih Mengintai Nepal, para Pendaki Dievakuasi dengan Helikopter
Dunia
Perdana Menteri Nepal Sebut Banjir Bandang Peringatan bagi Dunia, Desak Kerja Sama Global untuk Hadapi Krisis
Pemanasan global telah merusak stabilitas ekologi Himalaya yang rapuh, melelehkan permafrost serta gletser, dan mempercepat timbulnya berbagai bahaya.
Dwi Astarini - Jumat, 25 September 2026
Perdana Menteri Nepal Sebut Banjir Bandang Peringatan bagi Dunia, Desak Kerja Sama Global untuk Hadapi Krisis
Indonesia
Di New York, Menlu Sugiono Galang Dukungan Indonesia untuk DK PBB 2029-2030
Menlu Sugiono memanfaatkan rangkaian Sidang Umum PBB di New York untuk menggalang dukungan bagi pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB 2029-2030.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 25 September 2026
Di New York, Menlu Sugiono Galang Dukungan Indonesia untuk DK PBB 2029-2030
Dunia
Indonesia Ikut Aksi Walk Out Saat Benjamin Netanyahu Pidato di Sidang ke-81 Majelis Umum PBB
Merespons jumlah delegasi yang walk out, Netanyahu justru berseloroh mempersilakan mereka keluar sebelum dia berpidato.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Indonesia Ikut Aksi Walk Out Saat  Benjamin Netanyahu Pidato di  Sidang ke-81 Majelis Umum PBB
Indonesia
Indonesia Bawa Isu Ketahanan Global dan Palestina ke Sidang Umum PBB ke-81
Menlu Sugiono akan menyampaikan National Statement Indonesia di Sidang Umum PBB ke-81, membawa isu Palestina, multilateralisme hingga Global South.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 September 2026
Indonesia Bawa Isu Ketahanan Global dan Palestina ke Sidang Umum PBB ke-81
Dunia
2 Kali Visa Presiden Mahmoud Abbas ke Sidang PBB Ditolak AS, Isu Palestina Tetap Jadi Bahasan
Debat umum PBB dijadwalkan berlangsung pada 22-26 September dan 28 September.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
2 Kali Visa Presiden Mahmoud Abbas ke Sidang PBB Ditolak AS, Isu Palestina Tetap Jadi Bahasan
Indonesia
PAM Jaya Paparkan Pengelolaan Air Jakarta di New York, Incar Target 100 Persen pada 2029
PAM Jaya mewakili Indonesia di New York, Amerika Serikat. PAM Jaya menargetkan pengelolaan air Jakarta selesai 2029.
Soffi Amira - Rabu, 23 September 2026
PAM Jaya Paparkan Pengelolaan Air Jakarta di New York, Incar Target 100 Persen pada 2029
Indonesia
Risiko Pembersihan Etnis Makin Menguat di Tepi Barat Palestina
Mahkamah Internasional (ICJ) telah mengeluarkan tindakan sementara yang mengikat secara hukum dalam perkara terkait penerapan Konvensi Genosida di Jalur Gaza.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Risiko Pembersihan Etnis Makin Menguat di Tepi Barat Palestina
Bagikan