PBB Inginkan Berbagai Negara Bikin Kebijakan Terbaik Kurangi Risiko Bencana


Pembukaan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 di BNDCC, Nusa Dua, Bali, Rabu (25/5/2022). (ANTARA/Wahyu Putro A)
MerahPutih.com - Pemerintah negara-negara di dunia diminta untuk melakukan langkah-langkah mendesak dan dalam skala besar mengatasi peningkatan risiko bencana.
Deputi Sekretaris Jenderal PBB Amina J. Mohammed opsi kebijakan terbaik untuk beralih dari risiko ke ketahanan, dan mengambil langkah-langkah penting untuk memastikan pemulihan guna menempatkan kembali ke jalur untuk masa depan yang aman dan berkelanjutan.
Baca Juga:
Meski Rawan Bencana, Jokowi Klaim Indonesia Mampu Memitigasinya
Deputi Sekjen PBB itu mendesak adanya koherensi yang lebih besar dalam menangani kerentanan masyarakat sebelum, selama, dan setelah krisis pandemi dan bencana yang terjadi secara tumpang tindih.
"Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan 17 tujuannya telah menyediakan kerangka yang komprehensif untuk upaya menangani kerentanan masyarakat dan mengurangi risiko bencana," ujarnya dalam kegiatan Sesi ke-7 Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana (GPDRR) di Nusa Dua, Badung, Bali.
Ia menegaskan, diperlukan langkah atau tindakan dengan rasa urgensi dan tindakan dalam skala besar. Adapun langkah-langkah atau tindakan yang diperlukan itu, salah satunya adalah upaya mengambil pelajaran dari pandemi COVID-19 untuk membangun kesiapan menghadapi pandemi berikutnya di masa depan.
Selain itu, menurut Amina, pemerintah negara-negara perlu berinvestasi dalam kemampuan pendataan yang lebih kuat untuk memastikan bahwa tidak ada siapa pun yang tertinggal.
"Melalui instrumen multilateral baru termasuk Dana analisis kompleks risiko bencana PBB (CRAF'd), kami ingin mendukung ekosistem yang dapat mengantisipasi, mencegah, dan merespons risiko kompleks (bencana) dengan lebih baik sebelum berubah menjadi bencana besar," ujarnya.
Amina juga menekankan pentingnya upaya pengurangan risiko bencana untuk berfokus pada negara-negara berkembang dan negara kepulauan kecil yang akan sangat menderita ketika bencana datang.
"Bencana di negara-negara ini dapat merusak kemajuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi selama beberapa dekade dalam satu peristiwa dengan konsekuensi ekonomi dan sosial jangka panjang yang sangat serius," katanya. (Asp)
Baca Juga:
Jokowi Tawarkan Konsep Resiliensi Berkelanjutan sebagai Solusi Hadapi Risiko Bencana
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
7 Kecamatan di Medan Dilanda Banjir, Sumatera Utara Rawan Bencana Hidrometeorologi Basah

BMKG Warning 'Bencana Basah' Jelang Masuk Bulan November, Masyarakat di Daerah-Daerah Ini Diminta Waspada

Banjir Meksiko Tewaskan 47 Orang, Presiden Rapat Daring dengan 5 Negara Bagian Terdampak

Gempa M 7,6 Guncang Filipina, Waspada Sulawesi Utara dan Papua Berpotensi Tsunami

Armada Global Sumud Flotilla Diserang Israel, PBB Ingatkan Keselamatan Aktivis Kemanusian

Israel Blokade Armada Global Sumud, Komisi I DPR: Serangan Terhadap Nilai-Nilai Kemanusiaan

Kubah Masjid Agung Sukoharjo Patah Diterjang Angin Ribut

166 Kali Gempa Susulan Guncang Sumenep, Fokus Penanganan Bencana Kini Beralih ke Kaji Cepat dan Penyaluran Bantuan Logistik

Gempa Magnitude 6,9 Guncang Filipina, 20 Orang Dilaporkan Tewas

Pulang dari Lawatan Luar Negeri, Presiden Prabowo Bawa Oleh-Oleh Investasi Rp 380 Triliun hingga 30 Ribu Benda Bersejarah
