DPR Kritik Pemotongan Anggaran Basarnas di Tengah Risiko Bencana Nasional yang Meningkat

Merahputih.com - Komisi V DPR RI menyetujui penyesuaian pagu anggaran tahun 2026 untuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara, Senayan, Rabu (28/1).

Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk evaluasi kinerja APBN 2025 serta upaya memperkuat sistem mitigasi bencana nasional di tengah meningkatnya risiko kebencanaan di berbagai wilayah Indonesia.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae memberikan apresiasi tinggi atas efisiensi kedua lembaga dalam mengelola keuangan negara. Berdasarkan data per 28 Januari 2026, BMKG mencatat realisasi fisik mencapai 100 persen dengan serapan keuangan 99,05 persen. Sementara, Basarnas berhasil membukukan realisasi fisik 99,90 persen dengan serapan keuangan sebesar 97,87 persen.

Baca juga:

BMKG Catat Angin Kencang, Layanan Kapal Cepat Kepulauan Seribu Disetop Sementara

Penguatan Program Berbasis Masyarakat

Komisi V DPR RI menegaskan bahwa dukungan anggaran harus berbanding lurus dengan dampak nyata bagi publik. Anggaran BMKG tahun 2026 disepakati sebesar Rp2.577.846.585.000, yang akan difokuskan pada program literasi kebencanaan dan penguatan sarana prasarana.

“Komisi V DPR RI mendukung BMKG dalam pelaksanaan Program Prioritas Nasional dan program berbasis masyarakat pada APBN TA 2026, antara lain melalui Sekolah Lapang Iklim, Sekolah Lapang Gempabumi, Sekolah Lapang Cuaca Nelayan, serta BMKG Goes to School,” tegas Ridwan Bae.

Selain BMKG, penguatan peran Basarnas dalam pembinaan potensi SAR juga menjadi poin utama. Program "SAR Goes to School" akan terus ditingkatkan guna membangun budaya siaga bencana sejak dini serta mempercepat waktu tanggap darurat (quick response time) di lapangan.

Baca juga:

Karhutla di Aceh Barat Berpotensi Terus Meluas, BMKG Ingatkan Masyarakat Waspada Sepekan Ke Depan

Polemik Pemotongan Anggaran Basarnas

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, melayangkan kritik tajam terhadap kebijakan efisiensi yang dianggap tidak relevan dengan kondisi geografis Indonesia yang rawan bencana.

“Untuk Basarnas bahwa harusnya Basarnas dapat tambahan, Pak. Bukan malah dapat berita ada potongan yang kita terima, dengan situasi yang sekarang,” ujar Lasarus.

Diketahui, anggaran Basarnas semula dipatok sebesar Rp1.553.675.969.000 pada September 2025. Namun, pasca keluarnya Surat Menteri Keuangan pada Desember lalu, anggaran tersebut mengalami penyusutan sebesar Rp69,3 miliar, sehingga pagu efektif untuk tahun 2026 menjadi Rp1.484.315.010.000. Kondisi ini berbanding terbalik dengan BMKG yang mendapatkan penambahan anggaran lanjutan pada Januari 2026.