Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pemerintah Indonesia menawarkan kepada dunia tentang konsep resiliensi berkelanjutan sebagai solusi untuk menjawab tantangan risiko menghadapi semua bentuk bencana. Termasuk menghadapi pandemi COVID-19 dan mendukung implementasi pembangunan berkelanjutan.
Pertama, kata Presiden Joko Widodo (Jokowi), Indonesia harus memperkuat budaya dan kelembagaan siaga bencana yang antisipatif, responsif, adaptif, menghadapi bencana, pendidikan aman bencana, serta kelembagaan pemerintah dan sosial yang sinergis yang tanggap terhadap bencana.
"Ini harus jadi prioritas kita bersama," ucap Presiden Jokowi saat pidato saat kegiatan Global Platform for Disaster Risk Reduction, Bali melalui siaran virtual, Rabu (25/5).
Baca Juga:
Polri Klaim Command Center Kebencanaan Bakal Dijadikan Rujukan Negara Lain
Lalu, lanjutnya, setiap negara harus berinvestasi dalam sains, teknologi, dan inovasi termasuk dalam menjamin akses pendanaan dan transfer teknologi. Sebab akses pendanaan merupakan isu yang penting yang harus ditangani secara serius.
"Indonesia menyusun strategi pendanaan dan asuransi bencana dengan membentuk dana bersama, serta penggunaan dana pembangunan di tingkat desa melalui dana desa untuk mendukung upaya mitigasi dan kesiapsiagaan," paparnya.
Baca Juga:
Jokowi Hadiri Pertemuan Dunia Kurangi Bencana di Bali
Ketiga, membangun infrastruktur yang tangguh bencana dan tangguh terhadap perubahan iklim. Selain mitigasi infrastruktur fisik seperti DAM, pemecah ombak, waduk, dan tanggul, infrastruktur hijau seperti hutan mangrove, cemara udang di pantai, dan vetiver untuk anti longsor, serta pembangunan ruang terbuka hijau harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan infrastruktur.
Sementara itu juga, perlindungan kepada masyarakat kelompok rentan yang bertempat tinggal di wilayah berisiko tinggi harus mendapatkan perhatian serius.
"Keempat kita harus berkomitmen untuk mengimplementasikan global di tingkat nasional sampai tingkat lokal," ungkapnya. (Asp)
Baca Juga:
Forum Penanggulangan Bencana Dunia di Bali Bakal Diikuti 193 Negara
