Pastikan Sejarah yang Dituliskan Tak ‘Direkayasa’ dan Dibelokkan, DPR Bentuk Tim Supervisi

MerahPutih.com - Rencana penulisan ulang sejarah Indonesia terus bergulir. DPR RI akan menugaskan tim untuk melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan Kementerian Budaya Republik Indonesia (Kemenbud RI).

Tim supervisi ini ditugaskan untuk memastikan sejarah ditulis ulang dengan baik.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR Puan Maharani.

"DPR akan membentuk menugaskan tim supervisi penulisan ulang sejarah," kata Dasco dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (6/7).

Dasco menyebut bahwa tim yang diturunkan terdiri Komisi III dan Komisi X DPR RI.

"Yang terdiri dari komisi hukum Komisi III dan komisi pendidikan Komisi X untuk melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan," ucapnya.

Ketua Harian Partai Gerindra itu berharap dengan supervisi ini, penulisan ulang sejarah yang digagas Kemenbud RI tidak lagi menjadi polemik.

Baca juga:

Rapat Komisi X DPR Ricuh, Koalisi Sipil Tolak Pemutihan Sejarah dan Gelar Pahlawan untuk Soeharto

"Sehingga hal-hal yang menjadi kontroversi itu akan menjadi perhatian khusus oleh tim ini dalam melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan tim yang dibentuk oleh Kementerian Kebudayaan," tegas Dasco

Penulisan buku sejarah Indonesia sebelumnya disebut sudah mencapai 70-80 persen. Penulisan ulang buku sejarah dilakukan para sejarawan dari 34 perguruan tinggi di Indonesia dan dipimpin langsung Guru Besar Ilmu Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Susanto Zuhdi.

Dalam proyek ini, rencananya akan diterbitkan 11 jilid buku sejarah yang akan mencakup berbagai aspek dari sejarah bangsa Indonesia.

Penulisan sejarah baru ini akan mencakup Sejarah Awal Nusantara, Nusantara dalam Jaringan Global: India dan Cina, Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah, Interaksi dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi, Respons Terhadap Penjajahan, Pergerakan Kebangsaan, Perang Kemerdekaan Indonesia, Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi, Orde Baru (1967-1998), Era Reformasi (1999-2024), dan yang terakhir Faktaneka dan Indeks. (Knu)