Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pasokan batu bara kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk pembangkit listrik dipastikan tercukupi. Jaminan batu bara itu demi menjaga keandalan listrik nasional dan melindungi kepentingan nasional.
Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Agung Murdifi mengatakan, pemerintah tegaskan kebutuhan batu bara untuk seluruh pembangkit listrik merupakan kepentingan nasional yang harus didahulukan oleh setiap pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK).
Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait dalam rangka digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, termasuk dalam hal ini pemenuhan energi primer untuk keandalan operasi PLN.
Baca Juga:
DPR Dukung Kebijakan Larangan Ekspor Batu Bara
Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk memastikan kebutuhan energi primer PLN khususnya batu bara dapat terpenuhi.
"Berkat dukungan ini, potensi padamnya listrik 10 juta pelanggan PLN dapat dihindari," paparnya.
PLN sebagai instrumen negara siap memastikan tersedianya listrik untuk rakyat Indonesia dalam kondisi yang andal, tarif terjangkau, dan mudah untuk diakses.
PLN akan mengamankan kebijakan ini dengan bekerja keras pada sisi operasional dan merealisasikannya dengan upaya tercapainya standar cadangan pasokan batu bara konsolidasi minimal 20 hari operasi (HOP).
Baca Juga:
Negara-Negara COP26 Janji Berhenti Pakai Batu Bara, Paling Lambat 2040
Pembangkit listrik PLN saat ini telah siap menerima pasokan batu bara dan pada momen pergantian tahun ini. Sebanyak 48.179 petugas dari sektor pembangkitan sampai dengan pelayanan pelanggan telah disiagakan.
PLN akan bekerja secara efektif dan efisien dengan mengerahkan semua sumber daya yang dimiliki dan menjalin koordinasi dengan Kementerian ESDM serta para pemangku kepentingan lainnya yang terkait rantai pasok batu bara.
"Sebagai pelaksana dari kebijakan pemerintah di sektor kelistrikan, PLN akan menjalin kolaborasi dan koordinasi dengan semua pihak, sehingga kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dapat dilaksanakan dengan tempo sesingkat dan seefektif mungkin," pungkasnya. (Asp)
Baca Juga:
ADB Identifikasi PLTU Batu Bara Yang Bakal Ditutup di Indonesia
