Pasha Ungu Bertemu Mendagri, Bahas Apa?

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 12 Agustus 2019
Pasha Ungu Bertemu Mendagri, Bahas Apa?

Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo Syamsuddin Said menyambangi kantor Kemendagri (MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau akrab disapa Pasha menyambangi kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (12/8) pukul 10.15 WIB.

Didampingi sang istri Adelia Wilhelmina, Pasha datang ke Kemendagri untuk bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Setelah itu, Pasha menggelar pertemuan tertutup dengan Tjahjo sekitar 20 menit.

Baca Juga: Menteri Tjahjo Sentil DPRD Soal Wagub DKI Jakarta

Usai pertemuan, Pasha mengungkapkan tujuannya datang ke Kemendagri. Vokalis Band Ungu itu mengaku ingin berkoordinasi rutin dengan Tjahjo. Dalam pertemuan dengan Tjahjo, Pasha banyak berbicara tentang pemerintahan.

"Termasuk kondisi Kota Palu hari ini, persoalan administrasi pemerintahan, termasuk persoalan internal, ya," kata Pasha di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (12/8).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (MP/Kanu)

Kendati demikian, Pasha menyebut tidak membahas urusan politik dengan Tjahjo. Dia pun menegaskan tidak berbicara tentang kemungkinan dirinya maju sebagai Calon Wali Kota Palu di Pilkada 2020.

"Enggak mungkin kan di kantor, ya. Jadi enggak ada (pembicaraan politik di Pilkada 2020). Namun, sempat ngobrol persoalan tahun politik, ya, tahun depan. Hanya saja lebih fokus kepada persoalan pemerintahan," ujar dia.

Baca Juga: Menteri Tjahjo Tak Persoalkan Kepergian Anies ke Kolombia

Lebih lanjut, kata Pasha, pertemuan di Kemendagri terselenggara atas inisiatif dirinya. Pasha meminta Tjahjo meluangkan waktu untuk bertemu di kantor Kemendagri.

"Saya inisiatif menghubungi beliau kemarin, alhamdulillah meluangkan waktu," tutup Pasha. (Pon)

#Mendagri #Tjahjo Kumolo #Pasha Ungu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB
Sekitar 30 juta keluarga belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian yang tidak layak.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB
Indonesia
Mendagri Tito Desak Daerah Segera Gunakan Dana Rp 1,24 Triliun untuk Atasi Karhutla
Dukungan anggaran dari pemerintah pusat tidak boleh berhenti pada penyaluran dana, tetapi harus segera diwujudkan dalam langkah operasional di lapangan.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Mendagri Tito Desak Daerah Segera Gunakan Dana Rp 1,24 Triliun untuk Atasi Karhutla
Indonesia
Mendagri Perintahkan Operasi Pasar Jelang Akhir Tahun Buat Kendalikan Harga
Selain operasi pasar, Mendagri mendorong penyaluran bantuan sosial tunai, bantuan non tunai, serta bantuan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026
Mendagri Perintahkan Operasi Pasar Jelang Akhir Tahun Buat Kendalikan Harga
Indonesia
821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI
Tito Karnavian meminta Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran bedah rumah. BPS mencatat 821.840 rumah di Jakarta tidak layak huni pada 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Oktober 2026
821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI
Indonesia
Pemerintah Pastikan Transfer ke Daerah Rp 18,9 Triliun Buat Gaji PPPK
Kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah juga mendorong pemerintah daerah menjaga porsi belanja pegawai agar tidak terlalu mendominasi APBD.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 19 September 2026
Pemerintah Pastikan Transfer ke Daerah Rp 18,9 Triliun Buat Gaji PPPK
Indonesia
Mendagri Janji Tidak Ada PPPK Yang Dirumahkan, 3 Skema Anggaran Disiapkan
Khusus terkait tenaga pendidik dan guru, pemerintah pusat dapat mengambil langkah untuk menangani persoalan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
Mendagri Janji Tidak Ada PPPK Yang Dirumahkan, 3 Skema Anggaran Disiapkan
Indonesia
Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai
Pemerintah akan memeriksa apakah daerah tersebut masih memiliki hak atas Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan oleh Kementerian Keuangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai
Berita Foto
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Mendagri, Tito Karnavian, Mendes PDT, Yandri Susanto dan Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy mengikuti Rapat dengan Baleg DPR di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 09 Juli 2026
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Indonesia
Daerah Terdampak Bencana Sumatra Dapat Tambahan TKD
Tambahan dana tersebut terdiri atas Rp 1,65 triliun untuk Aceh; Rp 6,35 triliun untuk Sumatra Utara; dan Rp 2,63 triliun untuk Sumatra Barat.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Mei 2026
Daerah Terdampak Bencana Sumatra Dapat Tambahan TKD
Indonesia
Kepala Daerah Diperintahkan Antisipasi Gejolak Ekonomi Akibat Geopolitik Global
Mendagri memaparkan bahwa sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi bulanan tertinggi pada periode ini.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 18 Mei 2026
Kepala Daerah Diperintahkan Antisipasi Gejolak Ekonomi Akibat Geopolitik Global
Bagikan