Parpol Pendukung UU Cipta Kerja Diprediksi Tenggelam di Pemilu 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 15 Oktober 2020
Parpol Pendukung UU Cipta Kerja Diprediksi Tenggelam di Pemilu 2024

Ketua DPR Puan Maharani berpidato dalam Rapat Paripurna DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat politik Jerry Massie menilai akan ada dampak politis yang akan terjadi di Pilpres 2024 mendatang, seiring dengan lahirnya Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh DPR RI.

Menurut Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) ini, para tokoh parpol itu akan kehilangan elektabilitasnya dan popularitas di mata publik.

“Selain Ketua Baleg Omnibus law dari Partai Gerindra, saya nilai Golkar dan PDIP bakal terpental pada Pilpres 2024 serta Pilkada serentak,” kata Jerry di Jakarta, Kamis (15/10).

Baca Juga

10 Perusuh yang Diamankan Saat Demo Tolak Cipta Kerja Positif COVID-19

Sejauh ini, yang menjadi keresahan publik menurut Jerry lantaran tak kunjung keluarnya draf resmi hasil pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU pada tanggal 5 Oktober 2020 hingga saat ini. Sehingga asumsi publik pun pada akhirnya akan liar.

“Pasalnya drafnya tak kunjung dipublish hingga main klaim ‘hoaks,” pun terjadi,” ujarnya.

Pertentangan UU Cipta Kerja ini menurut Jerry tidak hanya datang dari kalangan buruh saja, melainkan dari kelompok masyarakat sipil dari unsur kaum milenial.

Dan perlu diingat, bahwa kelompok milenial ini tengah banyak-banyaknya di Indonesia sehingga digadang-gadang sebagai bonus demografi.

Jerry Massie
Jerry Massie

Jika ini tidak dikelola dengan baik, ia memprediksi PDI Perjuangan dan Golkar tak akan secemerlang agenda politik elektoral sebelumnya

“Saya nilai PDIP dan Golkar tak seindah Pilpres 2019 dan Pilkada serentak 2018 silam. Karena dengan jutaan jumlah buruh dan 80 juta pemilih milenial atau sekitar 40 persen dari total 192 juta voters ada pilpres 2019 lalu menurut data KPU,” paparnya.

Kemudian karena posisi kedua partai politik di Senayan yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan dapatkan karpet merahnya.

“Jadi di antara para buruh saya yakin menyimpan bara api terhadap partai pendukung UU Ciptaker, belum lagi dari organasisi lainnya,” ucapnya.

“Nah ini keutungan bagi Demokrat yang menolak Undang-undang ini. Begitu juga PKS,” sambungnya.

Jerry menyarankan agar para Parpol pemerintah bisa menanggapi situasi ini dengan tepat. Jika tidak, dampaknya jelas ada di dua agenda politik elektoral, yakni Pilkada serentak di 9 Desember 2020 serta Pilpres 2024.

Baca Juga

Pelajar Rusuh Tak Paham Arti Omnibus Law, Kartu KJP Bakal Dicabut

“Jadi jangan mimpi bagi Airlangga dan Puan Maharani bahkan Prabowo menang pada Pilpres 2024. Apalagi kader Prabowo menjadi ketua Baleg UU Ciptaker. Apalagi Prabowo tak bersuara ini yang membuat dia akan ditinggalkan buruh mahasiswa dan organisasi lainnya,” tutupnya. (Knu)

#UU Ciptaker #UU Cipta Kerja #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Kemenangan tersebut memberi Lula masa jabatan presiden keempat yang tidak berurutan, setelah menang pada 2002, 2006, dan 2022.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
Tiga PP Turunan UU Cipta Kerja Didesak Dicabut, Termasuk Pesangon 0,5 Kali Ketentuan
Meminta agar RUU Ketenagakerjaan menghapus istilah outsourcing atau alih daya. Kalaupun tidak, menurut dia, sistem outsourcing itu perlu dibatasi sesuai arahan Mahkamah Konstitusi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
Tiga PP Turunan UU Cipta Kerja Didesak Dicabut, Termasuk Pesangon 0,5 Kali Ketentuan
Bagikan