Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Panitia seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri rekam jejak sembilan calon hakim konstitusi pengganti Maria Farida Indrati yang akan segera mengakhiri masa jabatannya pada 13 Agustus 2018.
Hal itu disampaikan Ketua Pansel calon hakim MK, Harjono, Sekretaris Pansel Cecep Sutiawan serta dua anggota lainnya, Mas Ahmad Santosa dan Zainal Arifin Muchtar kepada Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.
Laode mengatakan, Pansel calon hakim MK ingin memastikan bahwa sembilan calon yang telah lolos seleksi tahap awal bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
"Oleh karena itu maka mereka memintai tolong kepada KPK untuk melakukan semacam 'background check' terhadap para calon yang telah ada," kata Laode usai menerima Pansel di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/7).
Sembilan calon yang telah lolos seleksi yakni mantan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Anna Erliyana, pengajar ilmu hukum tata negara UGM Enny Nurbaningsih, pengajar ilmu hukum tata negara Universitas Surabaya Hesti Armiwulan, pengajar ilmu hukum tata negara Universitas Pattimura Jantje Tjiptabudy.
Kemudian, wakil ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Lies Sulistiani, profesor hukum tata negara UII Ni'matul Huda, guru besar ilmu hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Ratno Lukito, pengajar ilmu hukum tata negara UNPAD Susi Dwi Harijanti, dan mantan anggota Komisi Yudisial Taufiqurrohman Syahuri.
Menurut Laode, hal yang paling penting dilihat adalah integritas para calon hakim MK tersebut. Karena itu, dia mendukung kerja Pansel yang meminta KPK menelusuri rekam jejak sembilan calon yang akan mengikuti tes kesehatan dan tes wawancara bulan ini.
"Integritas ini enggak bisa ditawar agar pengalaman yang terjadi di masa lalu yang terjadi di MK tidak terjadi lagi di masa yang akan datang," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Pansel calon hakim MK Harjono mengatakan selain meminta masukan KPK, pihaknya juga meminta masukan Komisi Yudisial (KY), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Intelijen Negara (BIN), hingga Kejaksaan Agung.
"Itu yang kami tempuh untuk sumber-sumber formal. Sumber-sumber yang lain perorangan, media bisa memberikan masukan kepada calon yang sudah kami seleksi," kata Harjono. (Pon)
