Panglima TNI Utamakan Pendekatan Persuasif dalam Pembebasan Pilot Susi Air
Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono (tengah) berjalan santai di kompleks Kesatria Praja Raksaka Denpasar, Bali, Rabu (22/2/2023). ANTARA/Rolandus Nampu
MerahPutih.com - Pembebasan pilot Susi Air yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) masih terus diupayakan. Penyanderaan terjadi setelah pembakaran pesawat Susi Air pada Selasa (7/2), di Paro, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan.
Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan, pembebasan pilot maskapai Susi Air, Philips Mark (37), mengutamakan persuasif.
"TNI masih berupaya bersama dengan Polri. Ini adalah penegakan hukum, tidak langsung operasi militer. Hal ini tentunya tetap mengedepankan penegakan hukum. Karena ini orang asing yang disandera KKB, tetap diupayakan dengan cara-cara persuasif," kata Laksamana TNI Yudo Margono usai melaksanakan olahraga bersama di GOR Praja Raksaka, Denpasar, Bali, Rabu (22/2).
Baca Juga:
DPR Ingatkan Aparat Jangan Sampai Ada Korban Jiwa saat Pembebasan Pilot Susi Air
Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) tersebut mengatakan bahwa upaya penyelamatan tanpa kekerasan tersebut mengedepankan peran pemerintah daerah setempat, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.
Sejauh ini, menurut dia, negosiasi tersebut terus berjalan degan perantaraan bupati, tokoh adat, dan tokoh masyarakat sambil memberikan pengamanan kepada masyarakat di daerah tempat penyanderaan tersebut.
"Kita harus melaksanakan dengan negosiasi. TNI utamakan tokoh-tokoh daerah dan tokoh masyarakat. TNI tidak bisa selesaikan masalah ini dengan cara militer karena ini dalam situasi damai, dan di Papua ini ada masyarakatnya juga. Jangan sampai masyarakat ini terdampak," kata Panglima TNI, dikutip Antara.
Panglima mengatakan bahwa pihaknya tidak menambah pasukan untuk melakukan penindakan terhadap KKB pimpinan Egianus Kogoya yang menyandera Kapten Philip.
"TNI tidak mengerahkan pasukan. Itu kemarin pergantian pasukan yang sudah ada di sana yang memang ditugaskan di sana," katanya menjelaskan.
Selain mengamankan warga sekitar, TNI/Polri juga melakukan penjagaan ketat di sejumlah fasilitas publik agar tidak ada lagi perusakan yang diakibatkan oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut.
Baca Juga:
Politikus Yakin TNI-Polri Bisa Bebaskan Pilot Susi Air
Yudo Margono pun meminta agar KKB tidak dibesar-besarkan sebagai sebuah gerakan mayoritas masyarakat yang ingin supaya Papua merdeka.
Ia meyakini masyarakat Papua menginginkan situasi yang kondusif untuk mendukung kehidupan mereka sendiri.
"Yang ini jangan dibesar-besarkan, nanti dia (KKB) makin senang. Masyarakat Papua saya yakin mayoritas menginginkan kedamaian, ingin hidup yang layak, ingin membesarkan putra/putrinya pada masa depan mereka," kata dia.
Bahkan, Yugo Margono menyebutkan bahwa KKB adalah kelompok kecil yang bertindak seperti preman yang melakukan tindakan memeras masyarakat dengan teror.
Pola yang dibangun oleh kelompok tersebut, kata dia, terus berulang ketika kehabisan dana.
"Ini kelompok kecil, jangan terlalu dibesar-besarkan kadang-kadang. Jadi, kalau di Jawa atau di luar daerah itu kayak preman," kata Panglima yang didampingi oleh Kepala Kepolisian Daerah Bali Inspektur Jenderal Polisi Putu Jayan Danu Putra dan Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Sonny Aprianto.
Panglima melanjutkan, "Mereka menekan masyarakat, meminta uang. Nanti kalau sudah kehabisan duit, naik lagi, bakar-bakar, menekan masyarakat lagi. Begitu terus. Menurut saya jangan dibesar-besarkan." (*)
Baca Juga:
TNI-Polri Segera Lakukan Tindakan Hukum Bebaskan Pilot Susi Air
Bagikan
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA]: Donald Trump Pindahkan 1 Juta Orang Israel ke Papua, Prabowo Sudah Oke
Freeport McMoRan Berencana Ajukan Perpanjangan Izin Tambang Usai Rampungkan Pembangunan Smelter
Gempa M 5,5 Maluku Tengah Getarannya Terasa Hingga Papua
Panglima TNI Mau Bentuk Batalyon Olahraga, Atlet Sipil Bakal Direkrut
Serangan Terhadap Warga Sipil Terjadi Jelang Natal di Yahukimo, Polisi Duga Pelaku KKB
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Kejar Swasembada Energi, Prabowo Minta Papua Tanam Sawit hingga Singkong
Anggaran Makan Begizi Gratis di Papua Rp 25 Triliun, Lebih Mahal Dibandingkan Jawa
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan