Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1
Pilkada 2018

Panglima TNI Marsekal Hadi Menjawab Keraguan SBY

Eddy FloEddy Flo - Senin, 25 Juni 2018
Panglima TNI Marsekal Hadi Menjawab Keraguan SBY

Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto (kiri) bersama Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian (kedua kanan) (ANTARA FOTO/Ampelsa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Institusi TNI dan POLRI dalam sepekan terakhir ini mendapat sorotan tajam dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam pernyataannya kepada awak media di Bogor, SBY mengeluhkan dugaan adanya anggota TNI dan Polri yang tidak netral dalam Pilkada 2018.

Presiden keenam Indonesia itu mencontohkan tindakan penggeledahan rumah jabatan wagub Jabar yang juga Cagub dari Demorkat Deddy Mizwar oleh petugas kepolisian.

Menanggapi keraguan SBY terkait netralitas TNI dan Polri, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memastikan semua anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan memegang teguh prinsip netralitas dalam Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres 2019.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Tito Karnavian
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri) dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (tengah) tiba di Lanud Tarakan, Kalimantan Utara (ANTARA FOTO/Fachrurrozi)

"Kami ingatkan kembali kepada seluruh jajaran TNI hingga satuan bawah tentang netralitas TNI yakni Instruksi Panglima TNI Nomor Ins/1/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pedoman Netralitas TNI dalam Pemilu dan Pemilikada 2018," katanya kepada Antara di Jakarta, Senin (25/6).

Marsekal Hadi menekankan kepada jajarannya agar memedomani netralitas sebagai penjabaran maupun pelaksanaan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, sehingga tidak ada toleransi bagi pelanggar netralitas.

"Jika masyarakat menemukan prajurit yang tidak netral bisa melaporkannya kepada TNI bagian penerangan atau humas TNI," katanya.

Panglima TNI mengingatkan tugas TNI antara lain menjamin kelancaran, keamanan, dan kesuksesan pilkada serentak 2018 maupun tahapan Pemilu 2019.

Tentang netralitas TNI serta kemungkinan dukungan bagi purnawirawan TNI yang mengikuti bursa Pilkada 2018 dan Pilpres 2019, Panglima Hadi Tjahjanto menegaskan ,"Itu yang selalu saya ingatkan kepada seluruh jajaran, bahwa mereka sudah menjadi orang sipil, sudah terputus hubungan kedinasan".

Ketua Umum Partai Demokrat SBY
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan paparan saat pengukuhan Kogasma untuk Pemilukada 2018 dan Pilpres 2019 ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Melalui perintah hariannya, Panglima TNI mengingatkan jajarannya untuk memegang teguh komitmen netralitas dan jati diri TNI dengan tidak terlibat politik praktis serta tingkatkan kemanunggalan dengan rakyat.

Panglima TNI menegaskan, "Jaga kepercayaan rakyat kepada TNI-Polri, jangan sampai dinodai, dirusak atau dihancurkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab".

KPU menetapkan pemungutan suara pilkada serentak pada 27 Juni 2018. Terdapat 171 daerah akan berpartisipasi, yakni 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten.

Beberapa purnawirawan TNI tercatat mengikuti Pilkada 2018 antara lain Letjen TNI (Purn) Edy Rahmayadi (cagub Sumatera Utara), Brigjen TNI (Purn) Edy Nasution (cawagub Riau), Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin dan Mayjen TNI (Purn) Sudrajat (cagub Jawa Barat), serta Mayjen TNI (Purn) Tanribali Limo (cawagub Sulawesi Selatan).(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Ini Alasan Wiranto Dukung M Iriawan Jadi Penjabat Gubernur Jabar

#Partai Demokrat #Susilo Bambang Yudhoyono #Panglima TNI #Hadi Tjahjanto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pertemuan Kapolri, Jaksa Agung, dan Panglima TNI, Komisi III DPR: jangan Ada Narasi Keretakan
Kerja sama tersebut dibutuhkan, terutama dalam penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta penguatan pertahanan negara.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Pertemuan Kapolri, Jaksa Agung, dan Panglima TNI, Komisi III DPR: jangan Ada Narasi Keretakan
Indonesia
Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN Kumpul di Peringatan Harkopnas 2026
Mereka terlihat tersenyum sambil memperagakan salam komando sebagai simbol kebersamaan. 

Dwi Astarini - Minggu, 12 Juli 2026
Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN Kumpul di Peringatan Harkopnas 2026
Indonesia
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Berbagai aspirasi yang selama ini disampaikan kepada pengurus di tingkat atas tidak pernah diwujudkan dalam bentuk dukungan nyata.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Indonesia
Demokrat Balik Serang Deddy Sitorus: Terusik karena AHY Benar
Tak ada hasutan, AHY hanya menjelaskan peran partai politik dalam sistem demokrasi.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Juni 2026
Demokrat Balik Serang Deddy Sitorus: Terusik karena AHY Benar
Indonesia
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Partai Demokrat ikut mempertanyakan posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 22 Juni 2026
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Indonesia
SBY Bongkar Rahasia Kepemimpinan Kuat Hadapi Krisis Global, Belajar dari Tragedi Tsunami Hingga Krisis 2008
SBY mengingatkan kepemimpinan harus bersifat inklusif agar manfaat pembangunan tersebar merata kepada seluruh masyarakat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
SBY Bongkar Rahasia Kepemimpinan Kuat Hadapi Krisis Global, Belajar dari Tragedi Tsunami Hingga Krisis 2008
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Berita Foto
Raker Menhan dan Panglima TNI Bahas Perkembangan Dinamika Geopolitik Global
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (tengah) bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 19 Mei 2026
Raker Menhan dan Panglima TNI Bahas Perkembangan Dinamika Geopolitik Global
Indonesia
Kumpulkan Mantan Panglima TNI, Menhan Sjafrie Yakinkan Soal Prinsif Kepentingan Nasional
Dinamika strategi pertahanan negara yang baru tetap harus mengakar pada dua prinsip tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulkan Mantan Panglima TNI, Menhan Sjafrie Yakinkan Soal Prinsif Kepentingan Nasional
Indonesia
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Demokrat menolak usulan KPK terkait masa jabatan ketum parpol. Demokrat menilai, kebijakan itu merupakan urusan internal partai.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Bagikan