Panggil KPU dan Mendagri, Komisi II DPR Tagih Laporan Evaluasi Pemilu 2024


Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang. Foto: Geraldi/nvl
MerahPutih.com - Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (25/3).
Rapat dengan agenda evaluasi tahapan Pemilu 2024 ini dihadiri Ketua KPU Hasyim Asyari dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Baca juga:
Hadapi Sidang Hasil Pemilu di MK, KPU Siapkan Konsolidasi 3 Hari
Wakil Ketua Komisi II DPR Junirmat Girsang mengatakan, pihaknya akan meminta laporan dari penyelenggara pemilu tentang proses dan pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 februari 2024.
"Terkait laporan penyelenggara, ada beberapa hal yang harus kita kritisi yang selama ini menjadi viral di masyarakat," kata Junimart di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Yang pertama, kata Junimart soal aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik KPU. Kemudian soal penyelenggara pemilu di daerah yang tidak bisa bersinergi antara KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Contohnya ketika Bawaslu meminta c1 pemilu, KPU tidak bisa memberikan tapi tidak untuk semua daerah," ujarnya.
Baca juga:
Junimart juga menyoroti tidak sinergisnya sesama komisioner KPU. Menurut dia, ada Ketua KPU daerah yang tidak bersedia memberikan C1 kepada Komisioner KPU.
"Mungkin yang paling menarik adalah bagaimana KPU tidak bisa memberikan jawaban tentang masuknya sirekap yang ternyata error dari daerah," ungkap politikus PDIP itu. (Pon)
Baca juga:
KPU Tunggu Putusan MK sebelum Tetapkan Caleg Terpilih Pemilu 2024
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring

DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas

Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029

Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi

Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa

Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS

Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik

Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik

KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
