Pangdam Ingatkan Jangan Ada Fasilitas TNI Dipakai untuk Kepentingan Pilkada

Merahputih.com - Kodam I/BB bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara menggelar sosialisasi netralitas TNI dalam Pilkada 2018 di wilayah Kodam I/BB, Selasa (9/1).

Salah satu bentuk netralitas yaitu tidak adanya fasilitas milik TNI yang dipergunakan untuk kepentingan politik pasangan calon (paslon).

Sosialisasi ini digelar di ruang Manunggal lantai 5 Makodam I/BB, Jalan Gatot Subroto. Sosialisasi ini dipimpin oleh Pangdam I/BB Mayjen (TNI) Cucu Somantri yang didampingi oleh Kasdam I/BB Brigjen (TNI) Teuku Beny Firmansyah dan Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan.

Kepada para danrem, dansat, staf ahli dan kabalak yang mengikuti sosialisasi tersebut, Pangdam I/BB mengingatkan kalau persoalan netralitas pada Pilkada merupakan hal yang kompleks.

Karena itu, Pangdam meminta para jajarannya untuk tidak memuat tulisan atau pun komentar mengenai gelaran pilkada di media sosial (medsos).

Selain itu, Pangdam I/BB meminta jajarannya untuk mewaspadai tamu yang masuk ke asrama maupun kantor yang memakai atribut kampanye.

"Karena nanti pemikiran orang kita bisa dibilang tidak netral," bilang mantan Kaskostrad tersebut.

Pangdam I/BB juga menyebut Kodam I/BB menurunkan 1.257 prajurit yang diperbantukan di Sumut. Sedangkan untuk keseluruhan wilayah Kodam I/BB yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau, pihaknya menerjunkan sekitar 5.500-an prajurit.

Sementara Ketua Bawaslu Syafrida R Rasahan menegaskan berdasarkan undang undang, prajurit TNI aktif tidak memiliki hak pilih.

Ia meminta agar tidak ada sikap yang kemungkinan dianggap menguntungkan atau merugikan salah satu calon.

Terlebih lagi, di Pilgub Sumut ada Letjen (TNI) Edy Rahmayadi yang merupakan bekas pejabat tinggi di TNI AD turut bertarung.

"Jangan lagi ada pengistimewaan terhadap mantan pejabat TNI yang terlibat Pilkada. Jangan ada upaya intimidasi calon lain atau masyarakat untuk pilih calon tertentu. Bersikaplah selayaknya TNI yang tidak memihak," sebutnya.

Syafrida berharap juga tidak ada sistem komando untuk melakukan upaya-upaya mendukung calon tertentu.

Terlebih lagi mempergunakan fasilitas khusus milik TNI untuk keperluan pelaksanaan pilkada.

"Soal netralitas pada Pilgubsu ini jadi lebih dilihat karena ada Bapak Edy Rahmayadi yang merupakan mantan Pangkostrad ikut bertarung. Saya minta tidak ada pengistimewaan terhadap beliau karena beliau sudah pensiun," bilangnya.

Bila nantinya Bawaslu Sumut melihat adanya pelanggaran, maka pihaknya akan melakukan peneguran. Kemudian diproses dan dilimpahkan ke instansi masing-masing. Terkecuali tindakan politik uang dan kampanye hitam.

Syafrida menyebut terkhusus temuan itu, Bawaslu akan melimpahkannya ke Polda Sumut.

"Jaga negeralitas itu. Tidak ada toleransi lagi terhadap pelanggaran. Karena akan ditindak sesuai undang-undang. Jangan orang yang jadi gubernur, kita yang sengsara," tandasnya. (*)

Berita ini merupakan laporan dari Amsal Chaniago, kontributor merahputih.com untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Baca juga berita lainnya dalam artikel: Siapa Calon Terberat di Pilgub Jabar Menurut Anton Charliyan?