Pandangan Prabowo Soal Revisi UU Polri, Diberikan Wewenang Yang Cukup

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 April 2025
Pandangan Prabowo Soal Revisi UU Polri, Diberikan Wewenang Yang Cukup

Presiden Prabowo Subianto. (Dok. Setpres)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dalam pertemuan bertajuk "Presiden Prabowo Menjawab", dengan para pemimpin redaksi, presiden menjawab beberapa hal persoalan yang ditanyakan. Salah satunya, terkait revisi UU Polri.

Prabowo menegaskan bahwa polisi memang membutuhkan kewenangan yang cukup untuk menjalankan tugasnya memastikan keamanan dan ketertiban, di luar itu menurutnya kewenangan polisi tidak perlu ditambah-tambahkan.

"Kalau polisi sudah diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, untuk memberantas kriminalitas, memberantas penyelundupan, narkoba, dan sebagainya, melindungi masyarakat, keamanan tertib, saya kira cukup. Kenapa kita harus mencari-cari? menurut saya," kata Prabowo.

Terkait dengan pembentukan RUU Polri yang dirasakan masyarakat kurang transparan dan menuai banyak respon negatif, Presiden menyatakan akan memberi perhatian secara khusus terutama pada akses draf-draf aturan sehingga masyarakat awam bisa lebih leluasa untuk memantau progres pembentukan aturan terkait.

Baca juga:

Dasco Sebut DPR Sudah Terima Surpres RUU Polri dan 3 RUU Lainnya

Hal ini juga untuk mengantisipasi adanya draf-draf aturan yang bersifat karangan atau fiktif dan berakhir membuat kekisruhan di antara masyarakat.

"Kita harus juga nanti, mungkin Mensesneg dan tokoh-tokoh kita itu untuk menunjukkan bahwa naskah yang sah itu diungkapkan kepada masyarakat. Ini yang sah naskahnya. Supaya nggak beredar macam-macam fiktif," ujarnya.

Prabowo mengatakan akan meminta pada para anggota parlemen khususnya yang merupakan bagian dari koalisi partai politiknya untuk bisa lebih melibatkan masyarakat awam sebagai mitra dalam pembentukan aturan-aturan di masa mendatang.

Dengan demikian masyarakat awam bisa lebih merasakan memiliki partisipasi publik yang bermakna dalam menyiapkan aturan-aturan yang menjaga pengelolaan tatanan bangsa dan negara.

"Nanti akan saya bicarakan dengan tokoh-tokoh koalisi supaya ada transparansi. Setiap undang-undang ya ada dengar pendapat, undang semua stakeholder dibahas," Prabowo. (Pon)

#RUU Polri #Prabowo #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
RUU itu pada Rabu ini telah resmi disetujui dan selesai pada tingkat satu dan kemudian akan dibawa ke tingkat dua dalam rapat paripurna terdekat, untuk disahkan menjadi undang-undang.
Alwan Ridha Ramdani - 1 jam, 33 menit lalu
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
Indonesia
Lingkaran Inti Prabowo Disterilkan Setelah Adanya Penyadapan
Kemensetneg membersihkan lingkar inti Presiden Prabowo dari orang-orang yang pernah direkomendasikan LSP.
Alwan Ridha Ramdani - 1 jam, 53 menit lalu
Lingkaran Inti Prabowo Disterilkan Setelah Adanya Penyadapan
Indonesia
Trump Puji Prabowo di KTT ASEAN Amerika Serikat dan Sebut Orang Pemalu
"Di mana Indonesia? Saya melihat teman saya di sini. Tolong berdiri. Dia orangnya sangat pemalu, ya," ujar Trump.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Trump Puji Prabowo di KTT ASEAN Amerika Serikat dan Sebut Orang Pemalu
Indonesia
Prabowo Ajak Jepang Garap Logam Tanah Jarang dan Mineral
"Di bidang logam tanah jarang dan mineral, kami juga menyambut baik kerja sama yang sangat erat dengan Jepang," ujarnya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Prabowo Ajak Jepang Garap Logam Tanah Jarang dan Mineral
Indonesia
Prabowo Ajak Asia Timur Hindari Gangguan Pasokan Energi dan Jalur Maritim
Prabowo menilai ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) merupakan kerangka penting untuk mendorong kerja sama di bidang maritim, konektivitas, dan ketahanan kawasan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Prabowo Ajak Asia Timur Hindari Gangguan Pasokan Energi dan Jalur Maritim
Indonesia
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Usulan tersebut mempertimbangkan batas usia anak yang berakhir pada usia 18 tahun serta praktik mayoritas negara di dunia yang menetapkan usia memilih pada batas tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Anggota DPR fraksi Partai Golkar Ferdiansyah (kiri) menyerahkan pendapat fraksi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 17 November 2026
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Indonesia
Tunggu Pulang Dari Luar Negeri, Prabowo Dipastikan Belum Setor Nama Cawapres ke MPR
Kepastian itu disampaikannya seiring disepakatinya pengunduran jadwal pemilihan Wakil Presiden dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Tunggu Pulang Dari Luar Negeri, Prabowo Dipastikan Belum Setor Nama Cawapres ke MPR
Indonesia
Presiden Prabowo Subianto Hadiri Jamuan Gala Dinner KTT Ke-49 ASEAN, Pakai Baju Barong Tagalog Motif Batik
Presiden Prabowo, yang tiba sekitar pukul 19.30 waktu setempat setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dan sebelum Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 16 November 2026
Presiden Prabowo Subianto Hadiri Jamuan Gala Dinner KTT Ke-49 ASEAN, Pakai Baju Barong Tagalog Motif Batik
Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Bagikan