Pandangan Mantan Kabais soal Kerusuhan 22 Mei

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Kamis, 30 Mei 2019
Pandangan Mantan Kabais soal Kerusuhan 22 Mei

TNI Laksda TNI (Purn) Soleman B Ponto. (Antaranew)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Laksda TNI (Purn) Soleman B Ponto mengatakan kericuhan 21-22 Mei 2019 tidak muncul begitu saja, awal dari rangkaian kericuhan sudah terlihat dari pascapencoblosan pada 17 April 2019.

"Dia (kericuhan) pasti berawal dari 17 April, setelah ada quick count, dari situ kan pemanasan sudah mulai, (ada seruan) 'mari kita langgar aturan'. Muncul Pak Amien Rais 'mari kita muncul ke jalan'," ujar Soleman eperti dilansir Antara, Rabu (29/5).

Seruan itu, lanjut Soleman, bisa dikelompokkan menjadi tiga jenis. Pertama adalah klaim kemenangan oleh Prabowo-Sandi. Kedua, sikap tidak mau menempuh jalur Mahkamah Konstitusi (MK). Ketiga, seruan rencana demonstrasi di jalan.

Petugas mengamankan seseorang yang diduga provokator saat petugas membubarkan massa yang masih bertahan di depan kantor Bawaslu. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)
Petugas mengamankan seseorang yang diduga provokator saat petugas membubarkan massa yang masih bertahan di depan kantor Bawaslu. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Baca Juga:

Dua Orang yang Terlibat Kerusuhan Bawaslu Diduga Berafiliasi pada ISIS

"Seruan-seruan seperti ini ke bawah akan diterjemahkan macam-macam, salah satunya seperti itu (kericuhan)," ujarnya.

"Pada dasarnya, yang di atas ini tidak menghendaki untuk mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Yang di bawah kan langsung melakukan pelanggaran hukum, bakar sana bakar ini," tambah Soleman.

Namun demikian, lanjut Soleman, masih harus dibutikan apakah seruan-seruan dari Prabowo, Amien Rais, dan tokoh-tokoh lainnya terkait langsung dengan kerusuhan yang terjadi di lapangan.

"Apakah seruan ini betul-betul ada hubungan langsung dengan yang di bawah. Ini yang harus dibuktikan," ujar Soleman.

Selain itu, menurut Soleman, adanya seruan itu juga membuka peluang bagi mereka yang berniat membonceng demonstrasi untuk menciptakan kerusuhan. Mereka sudah berhitung apa yang dia dapatkan dari aksi massa tersebut. Dia menyebut pembonceng itu antara lain HTI dan Garis.

"Apakah pembonceng-pemboceng ini nanti akan punya acara sendiri atau dia yang akan diacarakan, itu kan pembuktian (di kepolisian) nanti," ujarnya.

Soleman mengatakan, untuk menemukan dalang kericuhan 21-22 Mei 2019 haruslah berdasar fakta-fakta hukum. Namun, menurutnya, ada indikasi-indikasi tentang siapa yang harus bertanggung jawab atas kericuhan tersebut.

"Indikasi kan jelas, bahwa dari awal sudah ada seruan mari kita langgar aturan. (Seruan) dari Pak Prabowo ada, dari Pak Amin Rais ada. Ini kan sangat mungkin diikuti oleh yang bawah, 'ayo kita langgar aja ramai-ramai'," kata Soleman.

Namun, kata Soleman, untuk menentukan dalang kericuhan tidak bisa dari indikasi, melainkan harus ditemukan lewat penyidikan dari bawah.

"Kalau indikasi tidak bisa, nanti salah. Kita tidak bisa memutuskan bahwa dalangnya ini dari indikasi, tidak bisa," ujarnya.

"Indikasi-indikasi itu mempermudah aparat penegak hukum untuk membuat keputusan. Dalang itu akan terkuak setelah polisi mendapat fakta yang cukup, pengakuan-pengakuan dari orang, baru ketemu dalangnya," tambah Soleman.

Sejauh ini, kata Soleman, kepolisian sudah mengantongi bukti-bukti di lapangan, seperti siapa yang membayar massa, dari mana massa didatangkan, sumber dan jenis senjata yang diselundupkan.

"Tinggal (penyidikan) polisi naik ke atas dengan fakta-fakta yang sudah ditemukan," ujarnya. (*)

Baca Juga: Sosok Wanita Bercadar yang Dikira Teroris saat Kerusuhan di Bawaslu

#Aksi Massa #Bawaslu #Prabowo Subianto
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kemiskinan Naik di Tengah Pertumbuhan Ekonomi, Luhut: Bisa Jadi karena Kenaikan Harga
Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan penyebab ekonomi turun hingga penduduk miskin bertambah. Hal itu disebabkan kenaikan harga.
Soffi Amira - Rabu, 24 Juni 2026
Kemiskinan Naik di Tengah Pertumbuhan Ekonomi, Luhut: Bisa Jadi karena Kenaikan Harga
Indonesia
Pemerintah Tetap Pertahankan HET MinyaKita Rp 15.700 per Liter, ini Alasannya
Pemerintah memutuskan harga MinyaKita tetap Rp 15.700 per liter. Daya beli masyarakat tetap dijaga meski harga minyak sawit dunia naik.
Soffi Amira - Selasa, 23 Juni 2026
Pemerintah Tetap Pertahankan HET MinyaKita Rp 15.700 per Liter, ini Alasannya
Indonesia
Jokowi Ultah, Presiden Prabowo, Seskab Teddy hingga Gubernur DKI Jakarta Kirim Anggrek
Bunga anggrek milik Presiden Prabowo dan Seskab Teddy datang bersamaan.
Dwi Astarini - Senin, 22 Juni 2026
 Jokowi Ultah, Presiden Prabowo, Seskab Teddy hingga Gubernur DKI Jakarta Kirim Anggrek
Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Indonesia
Prabowo Instruksikan Persiapan Matang Timnas Indonesia untuk Kualifikasi Piala Dunia 2030
Presiden RI, Prabowo Subianto, menginstruksikan persiapan matang timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2030.
Soffi Amira - Jumat, 19 Juni 2026
Prabowo Instruksikan Persiapan Matang Timnas Indonesia untuk Kualifikasi Piala Dunia 2030
Indonesia
Prabowo Dukung Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2030, Erick Thohir: Harus Dipersiapkan secara Matang
Presiden RI, Prabowo Subianto, mendukung timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030. Ketum PSSI, Erick Thohir mengatakan, persiapannya harus matang.
Soffi Amira - Jumat, 19 Juni 2026
Prabowo Dukung Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2030, Erick Thohir: Harus Dipersiapkan secara Matang
Indonesia
Demo Mahasiswa di Jakarta, Jumat (19/6), Masyarakat Diimbau Hindari Lokasi
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk menghindari titik-titik lokasi yang menjadi lokasi aksi demonstrasi.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Juni 2026
Demo Mahasiswa di Jakarta, Jumat (19/6), Masyarakat Diimbau Hindari Lokasi
Indonesia
PN Jakarta Pusat Serahkan Lahan dan 15 Bangunan Hotel Sultan ke Pemerintah
PN Jakarta Pusat akhirnya menyerahkan 15 bangunan Hotel Sultan kepada pemerintah. Penyerahan itu sudah dilakukan usai proses eksekusi, Kamis (18/6).
Soffi Amira - Kamis, 18 Juni 2026
PN Jakarta Pusat Serahkan Lahan dan 15 Bangunan Hotel Sultan ke Pemerintah
Indonesia
Prabowo Terima 20 Poin Evaluasi Haji 2026, Syarat Kesehatan 2027 Bakal Lebih Ketat
Presiden Prabowo menerima 20 poin evaluasi haji 2026. Pemerintah akan memperketat syarat kesehatan jamaah haji 2027 untuk menekan angka kematian.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juni 2026
Prabowo Terima 20 Poin Evaluasi Haji 2026, Syarat Kesehatan 2027 Bakal Lebih Ketat
Indonesia
Perintah Langsung Prabowo, Skema Cicilan KPR 40 Tahun Bukan untuk Ditawar-tawar Lagi
Kebijakan tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi hingga 40 tahun bukan lagi sekadar wacana, melainkan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang harus dijalankan.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juni 2026
Perintah Langsung Prabowo, Skema Cicilan KPR 40 Tahun Bukan untuk Ditawar-tawar Lagi
Bagikan