Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan energi pada tahun 2022 akan mencapai Rp 500 triliun. Kondisi ini akibat gejolak internasional, seperti perang Rusia-Ukraina yang mendorong harga minyak dan LPG di pasar dunia meningkat.
Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, subsidi energi tahun 2022 meningkat hampir 30 persen dari pendapatan APBN.
Baca Juga:
Jokowi Janji Kaji Tambahan Besaran Subsidi
Sehingga, usul Zulkifli, subsidi harus diberikan kepada rakyat dengan lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan menyejahterakan dengan pilihan subsidi energi beralih dari berbasis komoditas menjadi subsidi langsung serta mempercepat transformasi energi bersih.
"Subsidi langsung diberikan pada warga kita yang miskin," ujarnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, terdapat 26 juta orang yang diperkirakan memiliki kebutuhan konsumsi untuk dua motor dan mengonsumsi 2x3 kilogram LPG per bulan, sementara listrik membutuhkan hingga 900 watt.
Menurut Menteri Perdagangan itu, dengan subsidi BBM dan LPG, warga tidak mampu bisa diberikan Rp 500 ribu rupiah per orang per bulan. Dengan kondisi ini, pemerintah hanya akan menanggung Rp 15 triliun per bulan.
"Angka ini sekitar Rp 180 triliun per tahun. Pada saat yang sama, pemerintah masih dapat menghemat uang yang dibakar (subsidi BBM saat ini) untuk mempercepat Transformasi Energi Bersih," katanya lagi.
Ia menegaskan, cara lain yang bisa dilakukan pemerintah adalah, percepatan pemakaian kendaraan listrik; kedua, memperbanyak kompor listrik bagi rumah tangga.
"Transformasi Energi Bersih ini akan menggunakan banyak bahan yang berasal dari dalam negeri, sehingga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di Tanah Air. Artinya kesejahteraan meningkat," katanya pula.
Ia memaparkan, kebutuhan BBM kita per hari 1,6 juta barel, sementara produksi hanya 0,6 juta barel.
Selain itu, kebutuhan LPG per tahun mencapai sekitar 8 juta ton, dan hanya dipenuhi oleh produksi domestik kurang dari 1 juta ton, sehingga sekitar 7 juta ton harus impor.
"Padahal, semua impor energi, terutama minyak dan LPG, sangat menguras devisa," katanya. (Knu)
Baca Juga:
Subsidi di 2023 Makin Besar Untuk Stabilkan Harga
