Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan modal kerja (BMK) dan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Pasar Sungai Duri, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (9/8).
Jokowi menjanjikan akan menghitung lagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menambah pemberian bantuan sosial (bansos).
Baca Juga:
3 Sektor Wujudkan Perekonomian Nasional yang Miliki Resiliensi dan Daya Saing
"Nanti kalau APBN-nya ada uang lebih, Insya Allah akan kami tambahkan," kata Jokowi dalam keterangan yang diterima di Jakarta.
Saat memberikan bantuan, Jokowi berpesan agar masyarakat memanfaatkan BMK senilai Rp 1,2 juta sebagai tambahan modal kerja atau modal usaha. Bantuan tersebut juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang produktif, tambahnya.
"Jangan ya, jangan dibelikan handphone. Kalau bisa, dipakai untuk tambahan modal kerja, modal usaha. Kalau enggak, ya dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang produktif. Jangan dipakai untuk beli pulsa," katanya.
Pemerintah tengah melakukan finalisasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023. APBN 2023 didesain fleksibel sehingga mampu meredam gejolak perekonomian global.
Sejumlah prioritas nasional di tahun 2023 adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN), dan penyelenggaraan pemilu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah masih akan memberikan subsidi dan kompensasi yang sangat besar pada 2023 untuk melakukan stabilisasi harga barang di masyarakat.
"Subsidi dan kompensasi yang tahun ini diperkirakan mencapai Rp 502 triliun, tahun depan juga masih akan sangat besar yang nanti angka finalnya akan disampaikan oleh Bapak Presiden," ungkapnya. (Knu)
Baca Juga:
Pertumbuhan Ekonomi Jakarta 5,59 Persen Didorong Meningkatnya Mobilitas Masyarakat
