PAN Tagih Janji Disdik DKI Beri Bantuan Siswa yang Bersekolah di Swasta
Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - Puluhan orang tua murid bersama anak-anaknya mendatangi kantor Fraksi PAN DPRD DKI, Jakarta Pusat untuk berdiskusi dengan anggota dewan partai itu mengenai seleksi pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Menanggapi keluhan warga itu, Penasihat Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengaku akan mendukung perjuangan para orang tua murid tersebut. Zita akan menyarankan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta untuk mengulang seleksi PPDB Jalur Zonasi yang dianggap diskriminatif dengan mengutamakan usia dibandingkan prestasi dan zonasi.
Baca Juga:
Kecewa dengan Pemprov DKI, Orang Tua Siswa: PPDB Kejamnya Melebihi Corona
"Kalau memang itu tidak bisa dilakukan, ulang saja (PPDB) zonasinya. Kalau afirmasi kan untuk anak tidak mampu sudah oke, nah yang zonasi ini yang bermasalah dan itu 40 persen diulang saja," kata Zita di ruang Fraksi PAN DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (6/7)
Koordinator Komisi E ini juga mengaku akan menagih janji Disdik DKI untuk memberikan bantuan bagi siswa yang gagal mendapatkan sekolah negeri dan bersekolah di swasta.
Pasalnya, DKI masih memiliki anggaran yang cukup besar untuk membiayai pendidikan. Meskipun sejumlah anggaran telah ada yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19.
"Dinas Pendidikan janji mau kasih solusi administrasi atau pun keuangan untuk anak-anak yang tidak mampu dan tertolak di PPDB dan terpaksa masuk swasta," terang dia.
Baca Juga:
[HOAKS atau FAKTA]: PPDB DKI Picu Kekisruhan, Anies Malah Ngumpet
Zita menyampaikan, pada orang tua murid untuk mendaftarkan dahulu buah hatinya untuk ke sekolah swasta. Jangan sampai kecewa dengan PPDB anak tidak didaftarkan ke sekolah swasta yang nantinya putus sekolah.
"Sekarang ibu dan bapak daftarin saja dulu anaknya di sekolah swasta, kita akan perjuangan PPDB DKI ini. Jangan sampai anak-anak ga sekolah," tutupnya. (Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas