PAN Tagih Janji Disdik DKI Beri Bantuan Siswa yang Bersekolah di Swasta


Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - Puluhan orang tua murid bersama anak-anaknya mendatangi kantor Fraksi PAN DPRD DKI, Jakarta Pusat untuk berdiskusi dengan anggota dewan partai itu mengenai seleksi pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Menanggapi keluhan warga itu, Penasihat Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengaku akan mendukung perjuangan para orang tua murid tersebut. Zita akan menyarankan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta untuk mengulang seleksi PPDB Jalur Zonasi yang dianggap diskriminatif dengan mengutamakan usia dibandingkan prestasi dan zonasi.
Baca Juga:
Kecewa dengan Pemprov DKI, Orang Tua Siswa: PPDB Kejamnya Melebihi Corona
"Kalau memang itu tidak bisa dilakukan, ulang saja (PPDB) zonasinya. Kalau afirmasi kan untuk anak tidak mampu sudah oke, nah yang zonasi ini yang bermasalah dan itu 40 persen diulang saja," kata Zita di ruang Fraksi PAN DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (6/7)
Koordinator Komisi E ini juga mengaku akan menagih janji Disdik DKI untuk memberikan bantuan bagi siswa yang gagal mendapatkan sekolah negeri dan bersekolah di swasta.

Pasalnya, DKI masih memiliki anggaran yang cukup besar untuk membiayai pendidikan. Meskipun sejumlah anggaran telah ada yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19.
"Dinas Pendidikan janji mau kasih solusi administrasi atau pun keuangan untuk anak-anak yang tidak mampu dan tertolak di PPDB dan terpaksa masuk swasta," terang dia.
Baca Juga:
[HOAKS atau FAKTA]: PPDB DKI Picu Kekisruhan, Anies Malah Ngumpet
Zita menyampaikan, pada orang tua murid untuk mendaftarkan dahulu buah hatinya untuk ke sekolah swasta. Jangan sampai kecewa dengan PPDB anak tidak didaftarkan ke sekolah swasta yang nantinya putus sekolah.
"Sekarang ibu dan bapak daftarin saja dulu anaknya di sekolah swasta, kita akan perjuangan PPDB DKI ini. Jangan sampai anak-anak ga sekolah," tutupnya. (Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran

Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan

DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu

Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik

Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
