Headline

PAN Merapat ke Jokowi, DPW Jateng Minta Arah Koalisi Diputuskan Lewat Rakernas

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 04 Juli 2019
 PAN Merapat ke Jokowi, DPW Jateng Minta Arah Koalisi Diputuskan Lewat Rakernas

Sekretaris DPW PAN Jawa Tengah, Umar Hasyim memberikan keterangan terkait arah koalisi PAN pasca Pemilu 2019 di Solo, Jawa Tengah, Kamis (4/7). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Sekretaris DPW PAN Jawa Tengah, Umar Hasyim meminta pada elit politik PAN di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) agar tidak asal membuat komentar terkait PAN yang akan merapat ke Jokowi pasca Pemilu 2019 berakhir.

Hal itu menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi yang menyebut mayoritas pengurus wilayah menghendaki bersama pemerintahan Jokowi.

"Kami melihat pernyataan Wakil Ketua Umum PAN itu sebagai pernyataan yang berusaha menggiring opini kader di daerah," ujar Umar pada MerahPutih.com, Kamis (4/7).

Umar yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Solo ini nenjelaskan arah koalisi partai secara organisasi seharusnya di putuskan dalam rapat besar dalam forum apat kerja nasional (Rakernas).

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bersama Presiden Jokowi
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bersama Presiden Jokowi saat buka puasa bersama lembaga tinggi negara di Istana (Foto: antaranews)

"Rakernas saja belum digelar DPP PAN. Apalagi pada pertemuan semua DPW PAN se-Indonesia sebelumnya tidak membenarkan pernyataan Wakil Ketua Umum PAN itu," kata dia.

Umar berharap para elit PAN tidak lagi mengeluarkan pernyataan semacam itu karena dapat menggiring opini kader di daerah termasuk di Jawa Tengah.

"Ya jangan sampai ada kesan kader PAN kelompok satu dan dua. Semua polemik ini harus diakhiri dalam forum rakernas," tegas Umar.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi mengeluarkan pernyataan kalau PAN mayoritas pengurus wilayah (DPW) menghendaki bersama pemerintahan Jokowi pasca Pemilu 2019. Pernyataan itu menuai pro dan kontra dikalangan pengurus DPW diberbagai daerah.(*)

Berita ini ditulis berdasarkan laporan Ismail, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Jawa Tengah.

#Partai Amanat Nasional #Viva Yoga #PAN #Zulkifli Hasan
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Beredar informasi yang menyebut Zulkifli Hasan meminta dana tambahan untuk program Kopdes Merah Putih. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 24 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Indonesia
Harga Minyakita Mahal Akibat Masalah Distribusi
Harga Minyakita di Pulau Jawa dan Sumatera, diklaim relatif telah sesuai harga eceran tertinggi (HET), sedangkan sejumlah wilayah timur Indonesia masih menghadapi disparitas harga.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 13 Mei 2026
Harga Minyakita Mahal Akibat Masalah Distribusi
Indonesia
Kendalikan Harga Telur Ayam, Bulog Diperintahkan Gelontorkan Jagung Pakan ke Peternak
Langkah tersebut perlu segera dilakukan karena peternak telur menghadapi tekanan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 13 Mei 2026
Kendalikan Harga Telur Ayam, Bulog Diperintahkan Gelontorkan Jagung Pakan ke Peternak
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
Pemerintah Tegaskan tak Ada Jalur 'Ordal' Rekrutmen Koperasi dan Kampung Nelayan Merah Putih
Pemerintah menutup ruang bagi calon pelamar yang ingin masuk melalui koneksi pihak tertentu atau jalur tidak resmi lainnya.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Pemerintah Tegaskan tak Ada Jalur 'Ordal' Rekrutmen Koperasi dan Kampung Nelayan Merah Putih
Indonesia
Lowongan 30 Ribu Manajer Koperasi Merah Putih Dibuka 24 April, Statusnya PKWT 2 Tahun!
Pemerintah resmi membuka rekrutmen besar-besaran untuk mengisi 30 ribu posisi manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 April 2026
Lowongan 30 Ribu Manajer Koperasi Merah Putih Dibuka 24 April, Statusnya PKWT 2 Tahun!
Indonesia
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
PAN menegaskan tindakan yang dilakukan Fikri Thobari merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak mencerminkan nilai serta prinsip partai.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
Bagikan