PAN Kritik Jokowi Mubazir Angkat 12 Wamen, Apa Motifnya?

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 28 Oktober 2019
PAN Kritik Jokowi Mubazir Angkat 12 Wamen, Apa Motifnya?

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Amanat Nasional (PAN) mengkritik penunjukkan 12 Wakil Menteri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mencerminkan pemerintahan yang efisien, alias keputusan yang mubazir.

"Pemerintah terlihat sangat gemuk. Jelas hal ini sangat menambah birokrasi dan anggaran. Juga tidak mencerminkan pemerintahan yang ramping dan efisien," kata Anggota Dewan Kehormatan PAN Drajad Wibowo, kepada wartawan, Jakarta, Senin (28/10).

Baca Juga:

Posisi Wamen Berpotensi Picu Konflik 'Matahari Kembar' di Kementerian

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo. (Net/Ist)

Drajad mengatakan, postur kabinet di Indonesia sendiri sudah gemuk. Hal tersebut mengacu pada UU Nomor 39 Tahun 2008, sebuah pemerintahan di Indonesia perlu memiliki 34 kementerian.

"Jadi, secara hukum postur kabinet memang dibuat lumayan gemuk. Alasannya demi Persatuan Indonesia, kabinet harus mengakomodasi keberagaman etnis dan wilayah Indonesia, selain kepentingan politik," ujar dia.

Baca Juga:

Ketum Projo Hingga Putri Harry Tanoe Datang ke Istana Jelang Pelantikan Wakil Menteri

Berkaca dari kabinet yang sudah gemuk, Drajad mengaku heran Presiden Jokowi masih menunjuk 12 Wamen. Politikus senior partai yang lahir era reformasi ini menduga penunjukan 12 Wamen hanya untuk mengakomodasi kepentingan politik.

"Jumlah 12 Wamen itu juga sangat kental akomodasi politisnya. Lihat saja latar belakang politik mereka. Jadi, kabinet sekarang memang lebih mementingkan 'pesta bagi kue' daripada efisiensi pemerintahan," tutup petinggi parpol besutan Amien Rais itu. (Pon)

Baca Juga:

Jabatan Wakil Menteri Tak Lebih Dari Upaya Bagi-Bagi Kue Kekuasaan

#PAN #Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Imbas Kemarahan Rakyat, PAN Ajukan Penghentian Gaji hingga Fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya
PAN telah mengajukan penghentian gaji hingga fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya. Hal itu imbas dari kemarahan rakyat atas komentar keduanya.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Imbas Kemarahan Rakyat, PAN Ajukan Penghentian Gaji hingga Fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya
Indonesia
PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya Sebagai Anggota DPR
Penonaktifan keduanya imbas dari pernyataan dan aksi joget Eko dan Uya Kuya di Gedung DPR yang memicu kemarahan rakyat.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Agustus 2025
PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya Sebagai Anggota DPR
Indonesia
PAN Puji Sikap PDIP ke Pemerintah Prabowo Jaga Kualitas Demokrasi
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan PDIP bersikap tidak masuk ke dalam kabinet, tetapi bakal mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang prorakyat.
Wisnu Cipto - Senin, 04 Agustus 2025
PAN Puji Sikap PDIP ke Pemerintah Prabowo Jaga Kualitas Demokrasi
Indonesia
PAN Bicara Potensi Polemik Gibran Pindah Kantor ke IKN, Minta Prabowo Turun Tangan
Usulan yang dilontarkan Partai NasDem agar Wapres berkantor di IKN tidak mudah direalisasikan.
Wisnu Cipto - Minggu, 20 Juli 2025
PAN Bicara Potensi Polemik Gibran Pindah Kantor ke IKN, Minta Prabowo Turun Tangan
Indonesia
Soal Penempatan Dubes, PAN Yakin Prabowo sudah Siapkan Kandidat di Momentum yang Tepat
Prabowo sudah mempersiapkan figur-figur terbaik dan momentum yang tepat untuk penempatan posisi tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 26 Juni 2025
Soal Penempatan Dubes, PAN Yakin Prabowo sudah Siapkan Kandidat di Momentum yang Tepat
Indonesia
Giliran Sekjen PAN Eko Patrio Temui Gubernur Pramono Anung Setelah Kaesang
Eko Patrio datang bersama pengurus dan Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta.
Frengky Aruan - Senin, 16 Juni 2025
Giliran Sekjen PAN Eko Patrio Temui Gubernur Pramono Anung Setelah Kaesang
Indonesia
Izin 4 Perusahaan Sudah Dicabut, PAN Bakal Terus Kawal Tambang Nikel di Raja Ampat
PAN akan terus mengawal pembangunan tambang nikel di Raja Ampat, meski izin empat perusahaan sudah dicabut Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Selasa, 10 Juni 2025
Izin 4 Perusahaan Sudah Dicabut, PAN Bakal Terus Kawal Tambang Nikel di Raja Ampat
Indonesia
Gerindra Terima Kasih PAN Dukung Prabowo untuk Pemilu 2029
Partai-partai koalisi mulai memikirkan kembali tentang bagaimana pencalonan Prabowo di 2029.
Dwi Astarini - Rabu, 23 April 2025
Gerindra Terima Kasih PAN Dukung Prabowo untuk Pemilu 2029
Olahraga
Waketum PAN Harap Timnas Indonesia Menang Lawan Bahrain Malam ini
Wakil Ketua Umum PAN, Saleh Partaonan Daulay berharap, Indonesia bisa menang lawan Bahrain, Selasa (25/3).
Soffi Amira - Selasa, 25 Maret 2025
Waketum PAN Harap Timnas Indonesia Menang Lawan Bahrain Malam ini
Bagikan