PAN Kritik Jokowi Mubazir Angkat 12 Wamen, Apa Motifnya?

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 28 Oktober 2019
PAN Kritik Jokowi Mubazir Angkat 12 Wamen, Apa Motifnya?

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Amanat Nasional (PAN) mengkritik penunjukkan 12 Wakil Menteri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mencerminkan pemerintahan yang efisien, alias keputusan yang mubazir.

"Pemerintah terlihat sangat gemuk. Jelas hal ini sangat menambah birokrasi dan anggaran. Juga tidak mencerminkan pemerintahan yang ramping dan efisien," kata Anggota Dewan Kehormatan PAN Drajad Wibowo, kepada wartawan, Jakarta, Senin (28/10).

Baca Juga:

Posisi Wamen Berpotensi Picu Konflik 'Matahari Kembar' di Kementerian

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo. (Net/Ist)

Drajad mengatakan, postur kabinet di Indonesia sendiri sudah gemuk. Hal tersebut mengacu pada UU Nomor 39 Tahun 2008, sebuah pemerintahan di Indonesia perlu memiliki 34 kementerian.

"Jadi, secara hukum postur kabinet memang dibuat lumayan gemuk. Alasannya demi Persatuan Indonesia, kabinet harus mengakomodasi keberagaman etnis dan wilayah Indonesia, selain kepentingan politik," ujar dia.

Baca Juga:

Ketum Projo Hingga Putri Harry Tanoe Datang ke Istana Jelang Pelantikan Wakil Menteri

Berkaca dari kabinet yang sudah gemuk, Drajad mengaku heran Presiden Jokowi masih menunjuk 12 Wamen. Politikus senior partai yang lahir era reformasi ini menduga penunjukan 12 Wamen hanya untuk mengakomodasi kepentingan politik.

"Jumlah 12 Wamen itu juga sangat kental akomodasi politisnya. Lihat saja latar belakang politik mereka. Jadi, kabinet sekarang memang lebih mementingkan 'pesta bagi kue' daripada efisiensi pemerintahan," tutup petinggi parpol besutan Amien Rais itu. (Pon)

Baca Juga:

Jabatan Wakil Menteri Tak Lebih Dari Upaya Bagi-Bagi Kue Kekuasaan

#PAN #Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
PAN menegaskan tindakan yang dilakukan Fikri Thobari merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak mencerminkan nilai serta prinsip partai.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
Indonesia
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
PAN menghormati proses hukum terkait OTT Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari yang sedang berjalan di KPK
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
Indonesia
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Sekjen PSI Raja Juli Antoni menilai wacana yang digagas PAN sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Februari 2026
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Indonesia
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
PAN mengusulkan agar ambang batas pilpres dan parlemen dihapus dalam revisi UU Pemilu.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
Indonesia
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengkritik Pemprov DKI karena memangkas subsidi pangan murah Rp 300 miliar dan menolak rencana utang Rp 2,2 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Indonesia
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Diharapkan, Purbaya mampu memanfaatkan momentum dukungan publik untuk memperkuat kepercayaan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang konkret.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Bagikan