PAN Dorong Pemilu Tanpa Kegaduhan Politik Identitas

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 19 Desember 2022
PAN Dorong Pemilu Tanpa Kegaduhan Politik Identitas

Sekjen PAN, Eddy Soeparno. Foto: Humas PAN

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Harapan Pemilu 2024 agar tak picu kegaduhan muncul dari berbagai kalangan. Salah satunya dari partai politik peserta ajang pemilihan lima tahunan ini.

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno berharap kontestasi Pemilu 2024 tidak memunculkan kegaduhan seperti di Pemilu tahun 2019.

Baca Juga:

Jokowi Ingatkan Bawaslu soal Politik Identitas dan Politisasi Agama Jelang Pemilu 2024

Menurutnya, kegaduhan yang muncul saat pemilu membuat masyarakat pemilih menjadi korban. Sebab, saat politik mulai gaduh, masyarakat akan melihat elite parpol tidak punya waktu untuk mengurus warga.

"Kalau tokoh-tokoh kita di sana gaduh terus, kapan mereka punya waktu ngurus kita," kata Eddy di Jakarta, Senin (19/12).

Oleh karena itu dia bertekad, tahun-tahun menuju Pemilu 2024 perlu dibangun narasi yang beretika alih-alih narasi kebencian. Ia juga mendorong pemerintah menangani narasi kebencian yang kerap disebar oleh buzzer-buzzer.

"Sehingga Pemilu 2024 kita betul-betul mencerahkan dan mencerdaskan bangsa," jelas Eddy

Dia menyebut, tarung gagasan, ide, dan konsep akan memberikan pelajaran bukan hanya untuk internal partai, namun juga untuk masyarakat.

"Kita berikan pembelajaran yang lebih baik kepada masyarakat yang hari ini merasa bahwa kita harus melihat sebuah tontonan politik yang menyejukkan," ucap Eddy.

Baca Juga:

Jakarta Jadi Wilayah Paling Rawan saat Pemilu 2024

Eddy mengungkapkan, PAN juga sejalan dengan imbauan Presiden Joko Widodo agar tidak ada politik identitas.

Penggemar olah raga bersepeda itu mengakui, hal ini sudah didengungkan partainya sesaat setelah Pemilu 2019 selesai.

Pasalnya, politik identitas justru memecah belah masyarakat. Ketika elite partai sudah mulai mencair saat Pemilu 2019 selesai, masyarakat seolah masih terkotak-kotak.

"Nah, ini kita ingin mencegah jangan sampai kita terjeblos ke dalam lubang yg sama dua kali," ucap Eddy.

Seperti diketahui, pemilihan presiden, wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.

Sedangkan pilkada untuk memilih gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. (Knu)

Baca Juga:

20.565 Data Pribadi Warga Dicatut Parpol Jelang Pemilu 2024

#Pemilu #Pemilu 2024 #Partai Politik #PAN #Politik
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Pramono Perintahkan 2 Hari Setelah Acara Bendera dan Spanduk Partai Harus Diturunkan
Pria yang akrab disapa Pram itu pun mengaku tidak peduli jika ia dikritik terkait keputusannya untuk membersihkan spanduk dan bendera partai di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Desember 2025
Pramono Perintahkan 2 Hari Setelah Acara Bendera dan Spanduk Partai Harus Diturunkan
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Ketua Harian PSI Ahmad Ali mencontohkan sapaan Bro dan Sis tidak sesuai jika digunakan dalam konteks tertentu, misalnya saat berkunjung ke pondok pesantren.
Wisnu Cipto - Sabtu, 22 November 2025
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Indonesia
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengkritik Pemprov DKI karena memangkas subsidi pangan murah Rp 300 miliar dan menolak rencana utang Rp 2,2 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Indonesia
Tutup Dikbar, Cak Imin Ingin Perempuan Bangsa Banyak Mewarnai PKB
Hingga saat ini Perempuan Bangsa telah melaksanakan Dikbar di 28 provinsi seluruh Indonesia dengan total 144 angkatan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
Tutup Dikbar, Cak Imin Ingin Perempuan Bangsa Banyak Mewarnai PKB
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Bagikan