Andika Pratama
MerahPutih.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menanggapi kabar Partai Amanat Nasional (PAN) mendapatkan jatah kursi menteri dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menganggap wajar bila PAN mendapatkan kursi menteri karena partai besutan Zulkifli Hasan itu sudah menjadi bagian dari koalisi partai pendukung pemerintah.
Baca Juga
Politisi PKB: Kabarnya Reshuffle Akhir Maret, PAN Dapat Satu Menteri dan Wamen
"Isu reshuffle sudah lama sebenarnya, meskipun PAN bergabung, yah wajar saja, namanya koalisi," ujar Awiek, sapaan karib Achmad Baidowi saat dikonfirmasi, Rabu (9/3).
Begitu juga, kata Awiek, jika PAN tidak mendapatkan jatah menteri kabinet. Pasalnya, pengangkatan dan pemberhentian menteri kabinet menjadi kewenangan penuh Presiden Jokowi.
"Soal reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi," ujarnya.
Baca Juga
Jokowi Siapkan Posisi Wakil Menteri Dalam Negeri tapi Belum Diisi
Menurut Awiek, waktu pengumuman reshuffle kabinet tergantung Presiden Jokowi. Termasuk, kata dia, menteri yang layak direshuffle karena Jokowi pasti sudah memiliki penilaian dan parameter untuk para pembantunya.
"Semuanya dari presiden termasuk juga parameter menteri yang akan direshuffle, semuanya ada di Presiden Jokowi," imbuhnya.
Lebih lanjut, Awiek meyakni jika reshuffle kabinet dilakukan, soliditas koalisi akan terjaga dan berjalan dengan baik. Kinerja pemerintah juga tidak akan terganggu karena reshuffle kabinet ini juga untuk meningkatkan kinerja pada menteri kabinet.
"Tidak (akan ganggu soliditas koalisi dan kinerja pemerintahan), karena itu domain presiden," tandasnya. (Pon)
Baca Juga
