Paket kebijakan Ekonomi Tahap IV Sentuh Tenaga Kerja
Karyawan pabrik rokok Tajimas berunjuk rasa menuntut pembayaran pesangon di Gedung Pemkab Kediri, Jawa Timur, Selasa (6/10). (Foto Antara/Prasetia Fauzani)
MerahPutih Keuangan - Pemerintah hari ini (15/10) kembali mengeluarkan paket kebijakan ekonomi tahap IV. Paket kebijakan ini lengsung menyentuh sektor tenaga kerja.
Menteri Koordintaor Bidang Perekonomian RI, Darmin Nasution mengatakan upah buruh akan tetap mengalami kenaikan setiap tahun. Namun formulasi kenaikannya tergantung pada angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi saat ini.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin pun mengapresiasi langkah tersebut. "Yah menurut saya cukup bagus kan sudah diakomodir kenaikannya ini berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di gabung," tuturnya di Gedung BPS, Jakarta Pusat, Kamis, (15/10).
Pria kelahiran Garut Jawa Barat itu menilai, hal tersebut merupakan solusi yang baik bagi pengusaha maupun tenaga kerja. Sebab dengan adanya kepastian kenaikan upah, diyakini dapat meminimalisir angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang meningkat tiap tahunnya. Bahkan adanya kepastian kenaikan upah dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak.
"Yah menurut saya, itu bisa meminimalisir angka PHK. Lalu produktifitas tenaga kerja juga jadi meningkat," pungkasnya. (rfd)
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
Emas Perhiasan Jadi Penyumbang Inflasi Terbesar Tahun 2025 di Indonesia
Kalah Gede Ketimbang Buruh Panci di Karawang dan Pekerja di Vietnam, Presiden KSPI: Harusnya Gaji UMP Jakarta Rp 6 Juta per Bulan
Serikat Pekerja Solo Ancam Demo Kecewa UMK, Walkot Respati: Semua Berhak Menyampaikan Pendapat
UMP Jakarta 2026 Dianggap Terlalu Kecil, Presiden Partai Buruh: Gaji di Sudirman Lebih Kecil dari Pabrik Panci Karawang
Hari Ini Buruh Turun ke Jalan Protes Hasil Ketusan Upah Minimum
Besaran Upah Minimum Diprotes Buruh, Ini Alasan Menko Perekonomian Soal Indeks Alfa
Begini Upah Minimum dan Sektoral di Jabar, Tertinggi Bekasi Rp 6 Juta
Pramono: Nominal UMP Rp 5.729.876 Tidak Puaskan Buruh dan Pengusaha
Bank Dunia Sebut Upah Riil Buruh di Indonesia Cenderung Turun
Gubernur Pramono: UMP 2026 Belum Final, Masih Ada Beda Pendapat