Pakar Komunikasi: Kemenkominfo Harus Proaktif Perangi Hoax

Maraknya berita hoax dan serangan siber seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kinerja Rudiantara dan jajarannya dipertanyakan jika lamban menangani serangan siber seperti ransomware wannacry dan hoax.

Pakar komunikasi sebagaimana dilansir Antara mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sebaiknya bertindak lebih proaktif dan preventif melawan hoax untuk mengantisipasi dampak yang serius.

"Lebih cepat, lebih baik. Jangan sampai terlambat. Bila tidak, hoax akan semakin menguasai ruang publik kita di Tanah Air. Jika berita bohong menguasai ruang publik berpotensi besar menimbulkan dampak yang serius di tengah masyarakat," ujar Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (15/5).

Karena itu, jangan sampai terjadi semacam pembiaran dari para pihak, terutama dari instansi yang bertanggungjawab terhadap proses komunikasi di Indonesia, utamanya melalui sosmed.

Ia mengatakan Kemenkominfo harus menyusun dan melaksanakan strategi komunikasi berperang melawan hoax secara masif bukan dalam bentuk sporadis, terutama melalui sosmed.

"Setelah kita masuk era Sosial Media (sosmed), tidak jarang hoax mewarnai isi media ini. Tak terbantahkan, jika sosmed di tangan orang yang tidak bertanggung jawab, maka media tersebut digunakan sebagai saluran pesan hoax," kata dia.

Belum lagi, seseorang yang tidak bertanggung jawab tersebut mengendalikan sosmed lebih dari satu, atau bisa puluhan, atau bahkan ratusan dengan bantuan "mesin" pengganda.

"Bisa saja antar isi sosmed yang satu dengan isi sosmed yang lain saling mendukung untuk menciptakan opini publik yang menguntungkan kepentingannya semata," kata dia.

Padahal, sosmed-sosmed tersebut bisa jadi dikelola oleh satu orang, atau kekuatan tertentu. Situasi semacam itu tampaknya berpotensi besar terjadi ke depan, kalau tidak mau disebut sudah terjadi saat ini. Tujuannya semata-mata membentuk opini atau mengacaukan persepsi publik demi menguntungkan kepentingan dirinya atau kelompok tertentu.

Hal tersebut berpotensi menjadi ancaman serius bagi rasa kebangsaan. Karena itu, tidak heran bila isi sosmed yang mengandung hoax tersebut mengatasnamakan tokoh atau orang yang kredibel, misalnya.

Padahal, tokoh tersebut sama sekali tidak pernah berpendapat apalagi tidak pernah menulis tentang isi pesan yang mengandung hoax.

Sumber: ANTARA