Pakar Ekonomi Pangan: Data Pangan Tidak Konsisten

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Sabtu, 28 November 2015
Pakar Ekonomi Pangan: Data Pangan Tidak Konsisten

Petani menjemur jagung hasil panennya di Mranggen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa (3/11). (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Pakar ekonomi pangan Bustanul Arifin mengatakan sektor pertanian tidak hanya memikirkan untuk selalu bisa surplus. Sementara, data terkait pangan saat ini kurang valid, dan Menteri Pertanian sendiri menganggap agar bisa surplus tidak terpaku oleh data.

"Mungkin beda, saya akademisi bagaimana kiba bisa bilang surplus jika memang datanya gak bener. Bagi saya, data itu simbol yang amat sangat penting," kata Bustanul Arifin kepada merahputih.com, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/11).

Ia menjelaskan, persoalan data pangan untuk tujuan kesejahteraan adalah hal yang paling sentral. Keakuratannya menentukan hasil analisis yang sempurna.

"Memang beda mungkin birokrasi sama akademisi, bagi kami datalah yang sentral. Bagaimana mungkin kita bisa menghasilkan kesimpulan yang baik jika datanya saja tidak benar. Menganalisis informasi yang salah hasilnya juga salah," tegas Bustanul.

Ia juga menyayangkan terhadap lembaga-lembaga yang memiliki data tidak akurat dan tidak konsisten. Tentu, lanjutnya, masyarakat juga harus ikut berpartisipasi dalam mengawasi dan memantau perkembangan data di lapangan.

"Saya sebagai pengguna data sangat terganggu kalau datanya tidak konsisten. Saya memantau setiap hari perkembangan data, terasa sekali jika ada yang aneh yang anomali. masyarakat harus tetap sensitif terhadap hal-hal ini," tutupnya.

Sementara itu, kemarin (27/11), pihak Kementerian Pertanian melalui Direktur Jenderal Tanaman Pangan Hasil Sembiring menyatakan, data pangan yang dilakuakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengawur dan tidak sesuai dengan validitas di lapangan. "Hal ini, sangat berbahaya," kata Hasil. (dit)

 

BACA JUGA:

  1. Mulai Tahun Depan, BPS Ubah Perhitungan Produksi Pangan
  2. Pengamat: Harga Pangan Terkendali, Buruh Dijamin Tak Demo
  3. Rachmat Gobel: Sepuluh Bulan Menjabat Urus Produksi Pangan
  4. BI: Oktober Deflasi 0,08 Persen Didorong Harga Bahan Pangan
  5. Antisipasi El Nino, Pemerintah Siapkan Rencana Pangan Nasional
#Badan Pusat Statistik (BPS) #Data Pangan #Bustanul Arifin
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
BPS Catat Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,87 Persen pada Triwulan III 2026
Rangkaian kereta LRT Jabodebek melintas jalur layang di Kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 05 November 2026
BPS Catat Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,87 Persen pada Triwulan III 2026
Indonesia
33 Provinsi di Indonesia Alami Inflasi, Tertinggi di Papua Selatan
Besaran inflasi yang tercatat yakni 0,22 persen.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
33 Provinsi di Indonesia Alami Inflasi, Tertinggi di Papua Selatan
Indonesia
Inflasi Tahunan Indonesia 3,23, Tertinggi Disumbang Komponen Bahan Pokok dari Beras Sampai Cabai Merah
Selama periode setahun, kondisi inflasi tertinggi justru tertinggi berlangsung pada Februari 2026, yakni mencapai 4,76 persen.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
Inflasi Tahunan Indonesia 3,23, Tertinggi Disumbang Komponen Bahan Pokok dari Beras Sampai Cabai Merah
Indonesia
Pengangguran Indonesia Turun ke 4,65 Persen, Angkanya Mendekati Level 1994
Pemerintah menyebut TPT Indonesia mencapai 4,65 persen pada 2026. Jumlah angkatan kerja mencapai 155,41 juta orang, disertai dorongan pelatihan vokasi dan peningkatan keterampilan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Pengangguran Indonesia Turun ke 4,65 Persen, Angkanya Mendekati Level 1994
Indonesia
BPS Ungkap Kinerja Perdagangan Indonesia hingga Agustus 2026, Surplus USD 7,25 Miliar
BPS mencatat perdagangan Indonesia surplus USD 7,25 miliar sepanjang Januari-Agustus 2026. Ekspor USD 193,64 miliar dan impor USD 186,39 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
BPS Ungkap Kinerja Perdagangan Indonesia hingga Agustus 2026, Surplus USD 7,25 Miliar
Indonesia
Jamin Bantuan Pemerintah Tetap Diberikan, Data Desil Diperbaharui Tiap 3 Bulan
Guna memastikan validitas data secara berkelanjutan, pemerintah membuka luas akses partisipasi publik melalui berbagai kanal pemutakhiran mandiri.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Jamin Bantuan Pemerintah Tetap Diberikan, Data Desil Diperbaharui Tiap 3 Bulan
Indonesia
DTSEN Terus Dimutakhirkan, BPS Pastikan Keluarga Penerima Bansos Tercatat Akurat
BPS memperkuat DTSEN untuk memperbaiki akurasi data bantuan sosial. Warga dapat mengajukan perbaikan data melalui sejumlah kanal resmi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
DTSEN Terus Dimutakhirkan, BPS Pastikan Keluarga Penerima Bansos Tercatat Akurat
Indonesia
Mayoritas Daerah Alami Kenaikan Harga Pangan
Komoditas yang turut memberikan tekanan di wilayah tersebut antara lain cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan daging sapi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
Mayoritas Daerah Alami Kenaikan Harga Pangan
Indonesia
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
BPS dan Bank Dunia menggunakan sumber data yang sama, yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Namun, cara pengukuran kemiskinan yang digunakan berbeda karena memiliki tujuan yang berbeda.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 11 September 2026
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
Indonesia
Data Desil Tak Sesuai Kondisi Warga, DPR Minta Kemensos dan BPS Bergerak Cepat
DPR menyoroti ketidaksesuaian data desil yang berpotensi membuat warga miskin kehilangan bansos, subsidi energi, hingga bantuan pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 04 September 2026
Data Desil Tak Sesuai Kondisi Warga, DPR Minta Kemensos dan BPS Bergerak Cepat
Bagikan