Outlook Utang Jadi Negatif, Airlangga Berkilah Karena Perang di Timur Tengah

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 05 Maret 2026
Outlook Utang Jadi Negatif, Airlangga Berkilah Karena Perang di Timur Tengah

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Sambangi KPK Bahas Tarif Resiprokal Amerika Serikat

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fitch Ratings dalam laporannya menyatakan revisi outlook utang Indonesia menjadi negatif mencerminkan meningkatnya kekhawatiran atas ketidakpastian kebijakan pemerintah.

Lembaga itu menilai sentralisasi pengambilan kebijakan yang semakin kuat berpotensi memengaruhi prospek fiskal jangka menengah, sentimen investor, serta ketahanan eksternal Indonesia.

Namun, penegasan peringkat di level BBB didukung oleh rekam jejak Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi, prospek pertumbuhan jangka menengah yang dinilai cukup baik, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) yang relatif moderat, serta cadangan devisa yang memadai.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai revisi outlook (prospek) peringkat utang Indonesia oleh Fitch Ratings tidak terlepas dari tekanan terhadap perekonomian global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

Baca juga:

Kenaikan 1 Dolar Harga Minyak Bikin Negara Defisit Rp 6,8 Triliun, dan Beban Utang Rp 1,9 Triliun

“Jadi memang (ekonomi) dunia ini outlook-nya lagi diperkirakan akan banyak perubahan dengan perkembangan di Timur Tengah. Tetapi yang penting kan Indonesia tetap investment grade. Nah ke depan tentu apa yang menjadi warning Fitch itu kita pelajari,” kata Airlangga dalam konferensi pers Pembekalan Nasional Talenta Semikonduktor 2026 di Jakarta, Kamis.

Airlangga memandang, laporan yang disampaikan Fitch menjadi pengingat bagi pemerintah untuk memperkuat sejumlah aspek fundamental ekonomi, terutama dari sisi penerimaan negara.

Guna meningkatkan dari segi penerimaan, Menko menyinggung Coretax sebagai salah satu strategi pemerintah.

Pihaknya bakal terus mengawal implementasi sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi tersebut agar rasio pajak (tax ratio) bisa meningkat dan menopang ketahanan fiskal.

"Itu (Fitch Ratings) untuk mengingatkan Indonesia apa yang harus kita pelajari ke depan. Dan tentu beberapa hal yang kita lihat perlu kita perkuat adalah di segi penerimaan. Nah, pemerintah sudah paham itu dan oleh karena itu salah satunya adalah dengan Coretax yang kemarin sudah didorong di Kementerian Keuangan," katanya.

Kemudian terkait sorotan Fitch terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), Airlangga menyebut program prioritas tersebut merupakan investasi jangka panjang.

Pada sejumlah studi dari Bank Dunia maupun Rockefeller Foundation yang mengilustrasikan bahwa setiap satu dolar investasi dalam program tersebut berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi hingga tujuh dolar.

"Jadi itu adalah sebuah investasi dan banyak negara melakukan itu. Bahkan Amerika pun melakukan itu sehingga ini adalah tantangan long term dan medium term yang tidak bisa kita menghilangkan long term hanya untuk short term," tutur Menko.

Sementara, mengenai Danantara yang turut menjadi sorotan Fitch Ratings, Airlangga mengatakan Danantara sebagai sebuah lembaga masih tergolong baru sehingga memerlukan waktu untuk membangun rekam jejak.

"Danantara kan suatu organisasi yang sovereign wealth fund yang baru. Tentu belum semuanya kan kenal. Jadi, dan track record-nya diperlukan. Oleh karena itu, perhatian itu menjadi catatan," kata dia.

Fitch merevisi outlook peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Meski demikian, lembaga pemeringkat tersebut tetap mempertahankan peringkat utang Indonesia di level BBB atau layak investasi.

#Fitch Ratings #Airlangga Hartarto #Utang
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Pemerintah akan tetap berhati-hati dalam menerbitkan SBN dengan memperhatikan kondisi pasar obligasi serta dinamika perekonomian global.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Indonesia
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Kebijakan itu di antaranya pembukaan rekening untuk warga negara dengan usia 17 tahun ke atas, bantuan pangan, hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Indonesia
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Pemerintah berencana memperluas PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta. Kebijakan ditargetkan mencakup 7,5 juta pekerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Indonesia
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan melibatkan Komisi XI DPR RI, termasuk untuk mengamandemen undang-undang yang diperlukan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Indonesia
Antisipasi Risiko Inflasi, Pemerintah Mitigasi El Nino dan Cuaca Ekstrem
Mitigasi dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan air irigasi, percepatan dan pengaturan pola tanam, pemetaan wilayah rawan, penguatan early warning system, serta koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Antisipasi Risiko Inflasi, Pemerintah Mitigasi El Nino dan Cuaca Ekstrem
Indonesia
Hingga Akhir 2026, Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Bakal Naik
Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak naik hingga akhir 2026.
Yusuf Abdillah - Rabu, 23 September 2026
Hingga Akhir 2026, Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Bakal Naik
Indonesia
Menko Airlangga: Industri Tekstil Bukan Sunset Industry, Masih Terbuka Ruang Ekspansi
Airlangga Hartarto menyebut industri tekstil bukan sunset industry. Sektor TPT menyumbang 0,97% PDB, menyerap 4 juta tenaga kerja dan ekspor US$12 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
Menko Airlangga: Industri Tekstil Bukan Sunset Industry, Masih Terbuka Ruang Ekspansi
Indonesia
Utang BLBI Pemerintah ke BI Lunas, Obligor Masih Bakal Ditagih
DJKN memiliki Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang masih terutang kepada negara.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Utang BLBI Pemerintah ke BI Lunas, Obligor Masih Bakal Ditagih
Indonesia
ADB Kasih Pinjaman Rp 11,5 Triliun Buat Kuatkan Fiskal Pemerintah
Pinjaman itu, difokuskan untuk mendukung Indonesia memodernisasi pengelolaan fiskal daerah, memajukan tata kelola secara digital, dan meningkatkan penyampaian layanan publik.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
ADB Kasih Pinjaman Rp 11,5 Triliun Buat Kuatkan Fiskal Pemerintah
Indonesia
Utang Luar Negeri Kembali Naik, Per Juli 2026 Capai USD 454,8 Miliar
Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Utang Luar Negeri Kembali Naik, Per Juli 2026 Capai USD 454,8 Miliar
Bagikan