Outlook Utang Jadi Negatif, Airlangga Berkilah Karena Perang di Timur Tengah

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 05 Maret 2026
Outlook Utang Jadi Negatif, Airlangga Berkilah Karena Perang di Timur Tengah

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Sambangi KPK Bahas Tarif Resiprokal Amerika Serikat

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fitch Ratings dalam laporannya menyatakan revisi outlook utang Indonesia menjadi negatif mencerminkan meningkatnya kekhawatiran atas ketidakpastian kebijakan pemerintah.

Lembaga itu menilai sentralisasi pengambilan kebijakan yang semakin kuat berpotensi memengaruhi prospek fiskal jangka menengah, sentimen investor, serta ketahanan eksternal Indonesia.

Namun, penegasan peringkat di level BBB didukung oleh rekam jejak Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi, prospek pertumbuhan jangka menengah yang dinilai cukup baik, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) yang relatif moderat, serta cadangan devisa yang memadai.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai revisi outlook (prospek) peringkat utang Indonesia oleh Fitch Ratings tidak terlepas dari tekanan terhadap perekonomian global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

Baca juga:

Kenaikan 1 Dolar Harga Minyak Bikin Negara Defisit Rp 6,8 Triliun, dan Beban Utang Rp 1,9 Triliun

“Jadi memang (ekonomi) dunia ini outlook-nya lagi diperkirakan akan banyak perubahan dengan perkembangan di Timur Tengah. Tetapi yang penting kan Indonesia tetap investment grade. Nah ke depan tentu apa yang menjadi warning Fitch itu kita pelajari,” kata Airlangga dalam konferensi pers Pembekalan Nasional Talenta Semikonduktor 2026 di Jakarta, Kamis.

Airlangga memandang, laporan yang disampaikan Fitch menjadi pengingat bagi pemerintah untuk memperkuat sejumlah aspek fundamental ekonomi, terutama dari sisi penerimaan negara.

Guna meningkatkan dari segi penerimaan, Menko menyinggung Coretax sebagai salah satu strategi pemerintah.

Pihaknya bakal terus mengawal implementasi sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi tersebut agar rasio pajak (tax ratio) bisa meningkat dan menopang ketahanan fiskal.

"Itu (Fitch Ratings) untuk mengingatkan Indonesia apa yang harus kita pelajari ke depan. Dan tentu beberapa hal yang kita lihat perlu kita perkuat adalah di segi penerimaan. Nah, pemerintah sudah paham itu dan oleh karena itu salah satunya adalah dengan Coretax yang kemarin sudah didorong di Kementerian Keuangan," katanya.

Kemudian terkait sorotan Fitch terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), Airlangga menyebut program prioritas tersebut merupakan investasi jangka panjang.

Pada sejumlah studi dari Bank Dunia maupun Rockefeller Foundation yang mengilustrasikan bahwa setiap satu dolar investasi dalam program tersebut berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi hingga tujuh dolar.

"Jadi itu adalah sebuah investasi dan banyak negara melakukan itu. Bahkan Amerika pun melakukan itu sehingga ini adalah tantangan long term dan medium term yang tidak bisa kita menghilangkan long term hanya untuk short term," tutur Menko.

Sementara, mengenai Danantara yang turut menjadi sorotan Fitch Ratings, Airlangga mengatakan Danantara sebagai sebuah lembaga masih tergolong baru sehingga memerlukan waktu untuk membangun rekam jejak.

"Danantara kan suatu organisasi yang sovereign wealth fund yang baru. Tentu belum semuanya kan kenal. Jadi, dan track record-nya diperlukan. Oleh karena itu, perhatian itu menjadi catatan," kata dia.

Fitch merevisi outlook peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Meski demikian, lembaga pemeringkat tersebut tetap mempertahankan peringkat utang Indonesia di level BBB atau layak investasi.

#Fitch Ratings #Airlangga Hartarto #Utang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Tarik Utang Rp 386 Triliun Dalam 5 Bulan
Penerimaan pajak terserap senilai Rp 834,4 triliun atau tumbuh positif sebesar 22,1 persen (yoy)
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pemerintah Tarik Utang Rp 386 Triliun Dalam 5 Bulan
Indonesia
Pemerintah Bakal Mobilisasi Duit Rakyat Melalui Merah Putih Bond, Namun Tidak Wajib
Beredar kabar bahwa WNI yang memiliki Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan nilai aset di atas Rp 30 miliar diwajibkan membeli Merah Putih Bond,
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pemerintah Bakal Mobilisasi Duit Rakyat Melalui Merah Putih Bond, Namun Tidak Wajib
Indonesia
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Pemerintah memastikan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) satu pintu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Indonesia
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Indonesia
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Pemerintah resmi merevisi aturan DHE SDA mulai 1 Juni 2026. Eksportir wajib menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Indonesia
Tidak Krisis, Purbaya Batal Aktifkan Dana Stabilisasi Obligasi Jadi Pakai Kas Pemerintah
Menstabilkan harga obligasi, Purbaya bakal mengoptimalkan seluruh instrumen yang ada, termasuk manajemen kas serta SA
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Tidak Krisis, Purbaya Batal Aktifkan Dana Stabilisasi Obligasi Jadi Pakai Kas Pemerintah
Indonesia
Rupiah Melemah, Pemerintah Cari Utang ke China Dengan Keluarkan Panda Bond
Langkah diversifikasi ini bertujuan agar ketergantungan Indonesia terhadap dolar Amerika Serikat dapat dikurangi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 06 Mei 2026
Rupiah Melemah, Pemerintah Cari Utang ke China Dengan Keluarkan Panda Bond
Indonesia
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Mandat utama dari satgas itu mempercepat implementasi program prioritas pemerintah secara terintegrasi dan kolaboratif.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Indonesia
Danantara Pastikan Keterlibatan Pemerintah Restrukturisasi Utang Whoosh
Intervensi pemerintah dalam proyek ini merupakan bentuk keberpihakan terhadap penggunaan transportasi umum.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 April 2026
Danantara Pastikan Keterlibatan Pemerintah Restrukturisasi Utang Whoosh
Indonesia
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Pemerintah menurunkan bea masuk LPG dari 5% menjadi 0% untuk menjaga daya beli dan mendukung industri. Kebijakan berlaku selama 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Bagikan