Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Kelangkaan BBM jenis solar terjadi di wilayah Soloraya. Hal itu membuat Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Wonogiri mengeluh karena harus keluar banyak uang untuk membeli dexlite yang harganya lebih mahal.
Ketua Organda Wonogiri, Edy Purwanto mengatakan, kelangkaan solar di Wonogiri sudah terjadi hampir selama dua pekan. Alhasil terjadi penumpukan antrian panjang kendaraan di SPBU.
Baca Juga:
Tekan Kerugian Pertamina, Harga BBM Diusulkan Naik
"Kita kesulitan mencari BBM solar subsidi di SPBU. Kalau pun ada kuota solar dibatasi sehingga terjadi antrian panjang di SPBU," kata Edy, Minggu (24/10).
Ia menyebut, dampak kelangkaan solar itu sejumlah sopir beralih menggunakan dexlite. Padahal harga dexlite lebih mahal, sedangkan ongkos operasional selama perjalanan tidak naik.
"Terkadang kita harus tombok keluar uang pribadi karena harga dexlite lebih mahal. Jika tidak, kita bisa terlambat kirim barang ke Jakarta hanya gegara BBM Solar langka," kata dia.
Hal senada dirasakan pengelola armada bus AKAP dan AKDP. Ia menyebut gegara terjadi kelangkaan solar bus harus terlambat datang ke lokasi tujuan dan mendapatkan komplain penumpang.
"Sopir bus banyak terjebak antrian panjang di SPBU akibat kelangkaan solar. Lebih parahnya lagi, sudah antri lama di SPBU, ujung-ujungnya solar habis," keluhnya.
Ia berharap, kelangkaan solar ini bisa segera diatasi Pertamina karena dampaknya luar biasa. Terlebih, kondisi saat ini pemerintah melonggarkan aturan PPKM dan sedang mengenjot pemulihan ekonomi.
"Kebijakan pembagian solar kurang tepat. Kuota BBM bersubsidi ini diharapkan bisa normal kembali mengingat vitalnya bahan bakar tersebut bagi organda," katanya.
Sales Branch Manager Pertamina Rayon V Yogyakarta, Joko Priyambodo memastikan stok solar aman. terkait kelangkaan solar yang menyebabkan antrian panjang di sejumlah SPBU beberapa waktu terakhir berkaitan dengan pengendalian batas subsidi.
"Kami pastikan stok solar aman dan tidak ada pengurangan kuota sampai saat ini," ujar Joko.
Menurut Joko, solar merupakan bahan bakar minyak (BBM) yang masuk kategori subsidi dimana penyalurannya diatur dalam SK BPH Migas dengan kuota tertentu. Untuk kondisi sekarang, bukan kuota per kabupaten seperti sebelumnya, dimana Pertamina tinggal mengatur distribusi agar aman. Kalau saat ini terpaku pada kuota per lembaga penyalur.
"Karena itu barang subsidi (solar) terdapat batas subsidi yang harus disalurkan. Tahun 2021 ini, untuk pengaturan kuota subsidi diatur oleh regulasi berdasarkan kuota per lembaga penyalur," katanya.
Joko menambahkan, jika SPBU menjual solar melebihi batas kuota, maka mereka akan menerima tagihan dari BPH Migas yaitu selisih subsidi dikalikan dengan jumlah liter yang lebih dari kuota. Hal itulah yang dinilai secara bisnis akan merugikan SPBU. (Ismail/Jawa Tengah)
Baca Juga:
Pandemi Bikin Serapan BBM Bersubsidi Berkurang
