Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI kecewa dengan pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi soal pembebasan terhadap taksi online dari pembatasan ganjil genap.
"Sebenarnya saya kecewa dengan sikap menhub yang tidak mendukung kebijakan Jakarta, karena Jakarta mempunyai problem tersendiri, itu maksud saya," ujar Ketua Organda DKI, Shafruhan saat dikonfirmasi, Rabu (21/8).
Baca Juga: Menhub Minta Ada Kelonggaran Perluasan Ganjil Genap untuk Taksi Online
Pembatasan ganjil genap diterapkan untuk memberikan implikasi di berbagai persoalan. Selain mengurangi polusi udara, ganjil genap juga bisa mengurai masalah kemacetan. Hal ini sudah terbukti pada penerapan ganjil genap saat Asian Games dan Asian Para Games 2018 lalu.
"Hasil Asian Games tahun lalu menunjukkan, ternyata pada saat dilakukan kebijakan tersebut polusi udara di jakarta turun sampai 20 persen lebih," tegas dia.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta taksi online bisa bebas melintas di ruas jalan yang diterapkan sistem ganjil genap. Budi menilai, taksi online harus diperlakukan sama dengan taksi konvensional yang bebas berlalulalang di jalanan ganjil genap. Budi mengusulkan agar taksi online diberi tanda berupa stiker.
Tapi, Shafruhan menegaskan tak setuju bila taksi online bebas mendapat pengecualian di daerah perluasan sistem ganjil genap. Pasalnya, angkutan daring berbasis aplikasi ini bukan masuk kategori angkutan umum massal berpelat kuning.
Baca Juga: Anies dan Kadishub DKI tak Kompak Terapkan Ganjil Genap Bagi Taksi Online
"(Taksi) daring itu bukan angkutan umum, sementara aturan daripada undang-undang yang disebutkan angkutan umum itu yang berplat kuning. Jangan dikecualikan, mereka harus kena kebijakan tersebut," tutup dia. (Asp)
