'Orang Dalam' Terlibat dalam Pembobolan dan Pemalsuan Sertifikat Vaksin COVID-19 di PeduliLindungi
 
                Aplikasi Pedulilindungi untuk melacak kasus Covid-19. (Foto: Tangkapan layar aplikasi pedulilindungi)
Merahputih.com - Polda Metro Jaya mengungkap keterlibatan pegawai Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara, berinisial HH (30) dan rekannya, FH (23) untuk memalsukan sertifikat vaksinasi COVID-19.
Sertifikat yang dijual kepada masyarakat secara online tanpa mengikuti vaksinasi COVID-19 itu dapat tercatat dalam aplikasi PeduliLindungi.
"HH membuat sertifikat vaksin pada sistem yang terkoneksi pada aplikasi PeduliLindungi tanpa melalui prosedur yang ditentukan," ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dalam keterangannya, Jumat (3/9).
Baca Juga
HH bekerja sama dengan FH yang merupakan karyawan swasta lulusan SLTA. FH berperan memasarkan penjualan sertifikat palsu itu melalui media sosial. FH sebagai petugas marketing, menjual kepada masyarakat melalui akun Facebook dengan nama Tri Putra Heru.
"Setelah mendapatkan pesanan, HH pelaku berikutnya membuatkan," kata Fadil.
FH menawarkan sertifikat vaksinasi COVID-19 yang tercantum dalam aplikasi PeduliLindungi itu seharga Rp 370 ribu.
 
Dalam kasus ini, kedua tersangka memanfaatkan situasi di mana masyarakat ingin mendapatkan sertifikat vaksin. Sebab, saat ini sertifikat vaksin menjadi syarat untuk melakukan perjalanan hingga untuk melakukan kunjungan di mal dan lainnya.
Atas dasar ini, tersangka HH lantas melakukan akses data kependudukan atau NIK dan akses cara Pcare. HH dengan leluasa bisa melakukan akses itu karena bekerja sebagai staf di kelurahan.
Baca Juga
Dalam kasus ini, polisi turut menangkap dua orang pemesan sertifikat palsu. Yakni AN dan DI. Keduanya membeli sertifikat vaksin palsu itu seharga Rp350 ribu dan Rp500 ribu.
"Alasannya (membeli) dia ingin bebas untuk ke mana-mana," ucap Fadil.
Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan Pasal 30 dan atau Pasal 32 UU ITE dengan ancaman enam tahun penjara dan denda sebanyak Rp 600 juta. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Pramono Bakal Temui Menkes Budi Sadikin, Bahas Pembangunan RS Tipe A Sumber Waras
 
                      Wajib! Dapur MBG Harus Kantongi Tiga Sertifikat Keamanan Pangan, Mulai dari HACCP Hingga SLHS
 
                      Raker Menkes dengan Komisi IX DPR Setujui Pagu Anggaran Tahun 2026 Sebesar 114 Triliun
 
                      Gubernur Pramono Siapkan Parkir Sandar Gratis Rumah Sakit Apung di Pelabuhan Muara Angke
 
                      Menteri Kesehatan Budi Gunadi Merespons Isu Kena Reshuffle
 
                      Menkes Budi Gunadi Sadikin Peringatkan Krisis Tenaga Medis, Indonesia Harus Segera Tiru Swedia untuk Kesehatan Masa Depan!
 
                      Legislator Kecam Menkes Budi Gunadi, Pernyataan Gaji Rp 5 Juta Dinilai Mencederai Hati Rakyat
 
                      Pengamat Sebut Menkes Budi Beban, Prabowo Harus Segera Lakukan Pergantian
 
                      Kadinkes DKI Sebut 274 RW di Jakarta Berstatus Siaga TBC
 
                      Kemenkes Wajibkan Skrining Psikologis dan Transparansi Rekrutmen PPDS Demi Kualitas Dokter Spesialis
 
                      




