Operasi Simpatik Jaya hanya Tertibkan bukan Tilang

Aang SunadjiAang Sunadji - Rabu, 01 April 2015
Operasi Simpatik Jaya hanya Tertibkan bukan Tilang

Sejumlah anggota Polres Salatiga mengikuti Apel Operasi Simpatik Candi 2015 di Lapangan Polres Salatiga, Jawa Tengah, Rabu (1/4) (Foto Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan- Operasi Simpatik Jaya (OSJ) yang digelar hari ini hingga 21 April mendatang tidak akan dilakukan penilangan bagi yang melanggar tetapi hanyalah peringatan.

Hal inilah yang dijelaskan oleh Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Metro Jaya, Irjen Pol Unggung Cahyono. Ia menegaskan, petugas yang diterjunkan dilapangan tersebut tidak akan menilang pengendara motor yang melanggar keamanan Lalu Lintas.

"Setiap pelanggar Lalu Lintas tidak boleh melakukan penilangan oleh petugas Lalu Lintas, dan hanya melakukan peneguran itupun menggunakan pendekatan secara persuasi dan sopan," ungkap Irjen Pol Unggung Cahyono kepada awak media di Mapolda Jakarta Selatan, Rabu (1/4). (Baca: Operasi Cipta Kondisi Polres Metro Jakarta Timur Tangkap Ratusan Preman)

Sebelum menggelar OSJ ini pihak Polda sudah melakukan rapat bersama dan membahas mengenai operasi ini dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) beberapa waktu lalu. Alhasil, kesepakatan yang ditetapkan yaitu dalam menertibkan dan mengamankan jalannya lalu lintas yang ada di Ibu Kota Metropolitan ini tidak adanya tindak langsung. Beberapa anggota Polisi tersebut hanyalah menertibkan dan memberikan penyuluhan serta sosialisasi dengan pihak pengendara tersebut.

Setiap pasukan dalam operasi ini diletakan pada daerah-daerah rawan macet seperti yang telah dipantau oleh Kapolda beberapa waktu lalu sebelum operasi ini digelar. Mulai dari daerah Cawang, flyover Pancoran hingga sampai Semanggi, karena daerah tersebut sering mengalami kemacetan. (Baca: Polres Jakarta Utara Amankan 98 Orang Terduga Preman)

Selama dalam menggelar operasi ini pihak Polda juga mendirikan pos-pos pantau di daerah yang menjadi pusat kerawanan kemacetan. Setiap anggota yang ikuti OSJ diwajibkan untuk Apel sebelum melaksanakan tugas. (gms).

#Polri #Operasi Simpatik Jaya
Bagikan
Ditulis Oleh

Aang Sunadji

Coffee is a life

Berita Terkait

Indonesia
Sejumlah Warga Asrama Polisi di Mampang Terjebak Banjir Besar, Prioritas Evakuasi
Polri mengerahkan personel untuk memastikan warga yang terdampak banjir dapat dievakuasi dengan aman
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Sejumlah Warga Asrama Polisi di Mampang Terjebak Banjir Besar, Prioritas Evakuasi
Indonesia
Polri Pastikan Layanan Contact Center 110 Diakses Gratis, Masyarakat Bisa Lapor 24 Jam
Polri memastikan, bahwa layanan contact center 110 bisa diakses secara gratis. Masyarakat bisa menggunakan layanan tersebut selama 24 jam.
Soffi Amira - Senin, 12 Januari 2026
Polri Pastikan Layanan Contact Center 110 Diakses Gratis, Masyarakat Bisa Lapor 24 Jam
Indonesia
Polri Pastikan Layanan 110 Bisa Diakses Seluruh Warga Indonesia Tanpa Biaya
Polri berharap masyarakat bisa semakin merasakan kehadiran negara, khususnya dalam memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan secara cepat dan profesional.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Polri Pastikan Layanan 110 Bisa Diakses Seluruh Warga Indonesia Tanpa Biaya
Indonesia
DPR Jamin Polri tak ‘Turun Kasta’ Jadi Kementerian, Tetap Langsung di Bawah Presiden
Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri juga tetap dilakukan Presiden dengan persetujuan DPR RI.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
DPR Jamin Polri tak ‘Turun Kasta’ Jadi Kementerian, Tetap Langsung di Bawah Presiden
Indonesia
Kriminolog UI Usul Polri Dibagi Jadi 2 Wilayah Teritorial, Dipegang Wakapolri
Hal tersebut dinilai dapat memperpendek rentang kendali organisasi sekaligus memperkuat pengawasan internal di tubuh kepolisian. ?
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Kriminolog UI Usul Polri Dibagi Jadi 2 Wilayah Teritorial, Dipegang Wakapolri
Indonesia
Polri Sudah Paten Tapi Budaya Kerja Masih ‘Lelet’, DPR Minta Reformasi Mental
Rano juga melirik potensi reformasi di tubuh Mahkamah Konstitusi (MK)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 09 Januari 2026
Polri Sudah Paten Tapi Budaya Kerja Masih ‘Lelet’, DPR Minta Reformasi Mental
Indonesia
DPR Desak Reformasi Total Internal Polri, Jangan Lembek ke Anggota Nakal
Martin menyoroti peran Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) sebagai garda terdepan penjaga marwah kepolisian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 08 Januari 2026
DPR Desak Reformasi Total Internal Polri, Jangan Lembek ke Anggota Nakal
Berita Foto
Komisi III DPR Gelar RDPU Panja Reformasi Polri dengan Ahli Hukum Tata Negara dan Kriminolog UI
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Januari 2026
Komisi III DPR Gelar RDPU Panja Reformasi Polri dengan Ahli Hukum Tata Negara dan Kriminolog UI
Indonesia
Pakar Hukum Tegaskan Putusan MK 114/2025 tak Batasi Penugasan Polri Aktif
Perdebatan di ruang publik yang menyebut putusan MK tersebut melarang penugasan anggota Polri aktif tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Pakar Hukum Tegaskan Putusan MK 114/2025 tak Batasi Penugasan Polri Aktif
Indonesia
Komisi III DPR Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden dan Dorong Reformasi Kultural
Komisi III DPR RI menegaskan Polri tetap berada di bawah Presiden sesuai amanat reformasi. DPR juga mendorong penguatan reformasi kultural di tubuh Polri.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Januari 2026
Komisi III DPR Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden dan Dorong Reformasi Kultural
Bagikan