Ongen Sangaji Pimpin Tim Hak Angket APBD DKI

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Jumat, 27 Februari 2015
Ongen Sangaji Pimpin Tim Hak Angket APBD DKI

Anggota DPRD dari Fraksi Hanura Fahmi Zulfikar Hasibuan mengajukan usulan hak angket terhadap Guberner DKI Jakarta Basuki T Purnama pada rapat paripurna di Jakarta, Kamis (26/2). (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Politikus Partai Hanura Muhammad Ongen Sangaji ditunjuk sebagai Ketua Hak Angket DPRD DKI Jakarta terkait kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2015.

Sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta sepakat mengajukan usulan hak angket kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait dana siluman di APBD DKI tahun 2015.

"Seluruh anggota DPRD dari 9 fraksi sepakat mengusulkan hak angket," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi saat memimpin sidang paripurna usulan hak angket di gedung DPRD DKI Jakarta pada Kamis (26/2).

Menurut Prasetio maupun anggota dewan lainnya, selain dugaan Ahok yang diduga menabrak aturan soal penyampaian draf APBD ke DKI Jakarta, juga disebabkan sikap Ahok selama ini yang kerap berperilaku sombong dan arogan kepada DPRD maupun publik.

Sementara itu, Juru bicara Fraksi Demokrat-PAN, Acmad Nawawi juga berpendapat pentingnya menggunakan hak angket yang bisa menjurus pada pelengseran Ahok. Sebagai juru bicara ia menilai sikap dan perilaku Ahok kerap menyinggung dan melukai perasaan dewan.

"Selama menjadi pemimpin, Ahok sangat angkuh, sombong, dan tidak santun, dan sering melecehkan legislatif," kata juru bicara Fraksi PAN dan Demokrat Achmad Nawawi.

BACA JUGA: DPRD DKI Sudah Cukup Sabar Menghadapi Sikap Ahok

Adapun, pimpinan DPRD DKI Jakarta sepakat menunjuk Muhammad Ongen Sangaji, politikus Partai Hanura Muhammad Ongen Sangaji sebagai Ketua Panitia Angket. Ongen adalah tokoh masyarakat Maluku di Jakarta dan dikenal dekat dengan mantan Pangab/Menhankam Jenderal (purn) Wiranto. Wakil Ketua Panitia Hak Angket dijabat oleh Inggard Joshua dari Fraksi Partai NasDem.

Adapun Hak Angket adalah, sebuah hak dewan untuk melakukan penyelidikan yang memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dalam kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (bhd)

#APBD DKI #DPRD Jakarta #Hak Angket Untuk Ahok #Gubernur DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Simak Syarat dan Besar Santunan untuk Korban Tertimpa Pohon Tumbang di Jakarta
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan bahwa Pemerintah DKI bertanggung jawab atas korban yang tertimpa pohon tumbang ketika Jakarta diguyur hujan.
Frengky Aruan - Sabtu, 01 November 2025
Simak Syarat dan Besar Santunan untuk Korban Tertimpa Pohon Tumbang di Jakarta
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Bakar Semangat Atlet Muda, Gubernur Pramono: Jakarta Harus Juara di POPNAS dan PEPARPENAS 2025
Gubernur Jakarta melepas Kontingen DKI Jakarta yang akan berlaga pada POPNAS XVII dan PEPARPENAS XI Tahun 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 24 Oktober 2025
Bakar Semangat Atlet Muda, Gubernur Pramono: Jakarta Harus Juara di POPNAS dan PEPARPENAS 2025
Indonesia
Pemprov DKI Tiadakan Car Free Day Demi Sukseskan Jakarta Running Festival 2025
Jakarta Running Festival akan berlangsung pada pada 25 - 26 Oktober 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 Oktober 2025
Pemprov DKI Tiadakan Car Free Day Demi Sukseskan Jakarta Running Festival 2025
Indonesia
Pramono Anung Akui Jakarta Krisis Lahan Pemakaman, Minta TPU Baru Segera Dibuka
Pramono telah memerintahkan Distamhut DKI Jakarta untuk mencari lahan baru yang bisa dijadikan TPU.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 Oktober 2025
Pramono Anung Akui Jakarta Krisis Lahan Pemakaman, Minta TPU Baru Segera Dibuka
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Indonesia
Hari Santri 2025, Gubernur Pramono Anung: Santri Adalah Penjaga Moral dan Motor Peradaban Bangsa
Pramono juga mengapresiasi peran pesantren yang kini aktif menjadi subjek pembangunan ekonomi, bukan hanya penerima bantuan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri 2025, Gubernur Pramono Anung: Santri Adalah Penjaga Moral dan Motor Peradaban Bangsa
Indonesia
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Ketua DPRD DKI Jakarta pastikan pengurangan anggaran tidak akan mempengaruhi layanan publik yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Bagikan