Omicron Transmisi Lokal Ditemukan, RS Harus Bersiap

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 Desember 2021
Omicron Transmisi Lokal Ditemukan, RS Harus Bersiap

Wisma Atlet. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah diminta segera pasang kuda-kuda menyikapi munculnya kasus transmisi lokal varian Omicron. Penggunaan alat tes PCR SGTF (S-Gene Target Failure), teknologi yang diyakini paling cepat mendeteksi Omicron, lebih diperluas lagi.

"Kasus Omicron transmisi lokal ini kan mengindikasikan varian ini sudah menyebar di berbagai tempat. Orang yang dinyatakan positif pun perlu ditindaklanjuti dengan tes PCR SGTF ini agar diketahui dengan pasti apakah yang bersangkutan terpapar omicron atau tidak," kata Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo di Jakarta, Rabu (29/12).

Baca Juga:

Transmisi Lokal Varian Omicron Terdeteksi, Pemerintah Diminta Percepat Durasi PCR

Rahmad mendorong pemerintah agar segera melakukan langkah-langkah antisipasi dengan cara memperkuat sekaligus memperketat aturan yang sudah ada, terutama disaat liburan tahun baru yang sudah di depan mata.

"Selain dari sisi aturan, kita juga mendorong pemerintah untuk memperkuat testing dan tracing. Masalahnya, dengan ditemukannya varian omikron yg melalui transmisi lokal ini kan mengindikasikan adanya potensi Omicron sudah menyebar di berbagai tempat. Nah, kemungkinan ini kan harus kita waspadai,” bebernya.

Politsi asal Boyolali, Jawa Tengah, ini mengingatkan kejadian di Amerika Serikat, di mana sebanyak 75 persen paparan COVID-19 di negeri Paman Sam tersebut didominasi varian Omicron. Ditambahkan, di Amerika juga rumah sakit sempat kewalahan karena membludaknya pasien.

"Kita harus bersikap waspada dan pasang kuda kuda. Agar jangan sampai kita kecolongan lebih dalam lagi, kita harus menggencarkan sisi testing dan tracing," bebernya.

Selain itu, kata Rahmad, dalam situasi seperti ini, ia meminta seluruh rumah sakit untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya karena berkaca dari kasus di Amerika, rumah sakit bisa kewalahan karena kebanjiran pasien.

Rahmad menambahkan, meski sudah ada kasus Omicron transmisi lokal, pintu-pintu masuk dari luar negeri, baik melalui darat, udara dan laut, harus tetap dijaga, dengan menggunakan protokol karantina.

"Tidak boleh ada toleransi,” tegas dia. (Pon)

Baca Juga:

Pasien Omicron Lolos Karantina Disebut Sempat Jalan-jalan, Begini Kata Satgas

#Omicron #DPR #PPKM
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Indonesia
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Indonesia
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Selain gelombang tinggi, bibit siklon tropis 93S juga berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Indonesia
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Jika usulan itu nanti diterapkan, posisi Kapolri akan setara dengan menteri karena tidak melalui proses penyaringan di legislatif.
Wisnu Cipto - Minggu, 14 Desember 2025
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Berita Foto
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
Ketua DPR Puan Maharani (kiri), berpidato pada "Refleksi Akhir Tahun", di Bandung, Jawa Barat, Jumat (4/12/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 05 Desember 2025
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Bagikan