Headline

Ombusman: Banyak Layanan Publik 24 Jam yang Lalai dan Tidak Disiplin

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 21 Desember 2017
Ombusman: Banyak Layanan Publik 24 Jam yang Lalai dan Tidak Disiplin

Lembaga Aduan Masyarakat Ombusman (Foto: Twitter @OmbusmanRI137)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Sejumlah lembaga pemerintah dan institusi layanan publik 24 jam kerap lalai dan tidak disiplin. Berdasarkan temuan Ombusman, layanan publik 24 jam kinerjanya belum optimal.

Seperti halnya yang ditemukan Ombusman perwakilan Sumetera Barat saat menggelar inspeksi mendadak tengah malam ke lembaga-lembaga layanan publik yang beroperasi 24 jam.

"Dari sidak yang dilakukan pada dua rumah sakit dan kantor pemadam kebakaran dijumpai petugas yang tidur sehingga performa layanan jadi turun," kata Pelaksana tugas Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat Adel Wahidi di Padang, Kamis (21/12).

Menurut Adel Wahidi sebagaimana dilansir Antara saat dilakukan kunjungan dini hari ke RSUD Lubuk Sikaping, Unit Damkar Pasaman Barat dan RSUD Kabupaten Pasaman Barat ditemukan petugas tidur dan lalai serta peralatan apa adanya membuat pelayanan kepada masyarakat tidak optimal.

"Di RSUD Lubuk Sikaping malah ditemukan petugas IGD yang tidur, kondisi ini membuat mereka tidak siap melayani jika ada layanan darurat, katanya.

Adel juga menemukan keanehan karena petugas piket malam di rumah sakit tersebut ternyata kebanyakan tenaga sukarela, yang hanya menerima jasa medis saja, tanpa tunjangan ataupun gaji.

“Kami sedang pelajari, apakah ini modus menempatkan pegawai sukarela piket malam hari, yang tentu akan menurunkan kualitas layanan, kemana petugas PNS dan kontrak, ujarnya mempertanyakan, “ papar Adel.

Sementara itu, pada layanan pemadam kebakaran Pasaman Barat, pihaknya menemukan layanan telepon yang sudah mati dan rusak.

“Kami mencoba menelepon, untuk mengecek kecepatan petugas yang berjaga, tapi ternyata layanan panggilan rusak, “katanya.

Ia mengaku heran jika ada kebakaran masyarakat tak dapat menelepon ke Damkar, apalagi di setiap unit Damkar hanya ada satu unit mobil pemadam.

Adel mengatakan pihaknya telah menyampaikan langsung temuan tersebut saat pertemuan dengan Bupati Pasaman Yusuf Lubis, dan Sekda Pasaman Barat, Manus Handri.

"Kami berharap, pemerintah dapat memastikan kualitas layanan yang bersifat 27 jam dan tujuh hari tetap maksimal," pungkas Adel Wahidi.(*)

#Ombudsman #Pelayanan Publik #Layanan Kesehatan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
TNI AL Kerahkan KRI dr. Soeharso-990 ke NTT, Bawa Fasilitas Medis Lengkap
TNI AL mengerahkan KRI dr. Soeharso-990 ke NTT untuk mendukung layanan kesehatan pascagempa.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 23 Agustus 2026
TNI AL Kerahkan KRI dr. Soeharso-990 ke NTT, Bawa Fasilitas Medis Lengkap
Indonesia
Nuzran Joher Ditunjuk Jadi Ketua Ombudsman Gantikan Hery Susanto Yang Terjerat Kasus Korupsi
Bekas ketua Ombudsman Hery Susanto diberhentikan tidak dengan hormat oleh majelis etik pada 8 Juni 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 Agustus 2026
Nuzran Joher Ditunjuk Jadi Ketua Ombudsman Gantikan Hery Susanto Yang Terjerat Kasus Korupsi
Indonesia
Program CKG Sudah Jangkau 108 Juta Orang, Prabowo Ungkap Upaya Perkuat Layanan Kesehatan
Prabowo menyebut program Cek Kesehatan Gratis telah menjangkau 108 juta orang hingga Juni 2026. CKG kini tersedia di 10.255 Puskesmas di 38 provinsi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 Agustus 2026
Program CKG Sudah Jangkau 108 Juta Orang, Prabowo Ungkap Upaya Perkuat Layanan Kesehatan
Indonesia
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
ICW meminta DPR berpegang pada hasil seleksi yang telah dilakukan sebelumnya serta mengutamakan integritas calon.
Dwi Astarini - Sabtu, 25 Juli 2026
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
Indonesia
Warta Kota Awards 2026 Soroti Kepemimpinan Inovatif dan Tata Kelola Layanan Publik
Warta Kota Awards 2026 memberikan penghargaan kepada kepala daerah, instansi, dan BUMD atas kepemimpinan, inovasi, serta tata kelola layanan publik yang berdampak.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Warta Kota Awards 2026 Soroti Kepemimpinan Inovatif dan Tata Kelola Layanan Publik
Indonesia
John Lennon Nama Samaran Eks Ketua Ombudsman Saat Terima Suap Rp 4,8 M
Tak hanya “John Lennon”, terdakwa Hery juga menggunakan nama samaran lain seperti Hery HMI, Tolkeyem, Komandante, Edy Adhimas, Hery HMI Cirebon, Septian Hery HMI, Ponakan Supir 2021, serta Tolkeyem MM.
Wisnu Cipto - Kamis, 25 Juni 2026
John Lennon Nama Samaran Eks Ketua Ombudsman Saat Terima Suap Rp 4,8 M
Indonesia
Ketua Ombudsman Hery Susanto Didakwa Terima Suap Rp 4,8 M dan Hadiah Rumah, Ini Detailnya!
Ketua Ombudsman Republik Indonesia (RI) periode 2026, Hery Susanto, resmi didakwa menerima suap senilai Rp 4,85 miliar berupa uang tunai dan sebuah rumah mewah.
Wisnu Cipto - Kamis, 25 Juni 2026
Ketua Ombudsman Hery Susanto Didakwa Terima Suap Rp 4,8 M dan Hadiah Rumah, Ini Detailnya!
Indonesia
Mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto Hadapi Sidang Perdana Kasus Dugaan Suap
Hery melakukan dugaan tindak pidana ini saat sedang menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 Juni 2026
Mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto Hadapi Sidang Perdana Kasus Dugaan Suap
Indonesia
Cegah Maladministrasi Berulang, Ombudsman RI Desak Pembenahan BGN dan Kementerian Imipas
Ombudsman RI telah menyampaikan tindakan korektif dan saran perbaikan kepada dua lembaga tersebut dan terus memonitor tindak lanjut pelaksanaannya.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
Cegah Maladministrasi Berulang, Ombudsman RI Desak Pembenahan BGN dan Kementerian Imipas
Indonesia
DPR Soroti Temuan Banyak Ijazah Tertahan di SMA/SMK Negeri, Singgung Pelayanan Publik Daerah
Fenomena penahanan ijazah juga banyak terjadi di sekolah-sekolah swasta karena adanya tuntutan pelunasan tunggakan biaya.
Dwi Astarini - Jumat, 22 Mei 2026
DPR Soroti Temuan Banyak Ijazah Tertahan di SMA/SMK Negeri, Singgung Pelayanan Publik Daerah
Bagikan