Ombudsman: Gaji Guru Honorer Harus Setara UMP/UMK

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 31 Mei 2017
Ombudsman: Gaji Guru Honorer Harus Setara UMP/UMK

Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Ombudsman di Medan, Selasa (30/5). (MP/Amsal Chaniago)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Ombudsman perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan sembilan saran untuk memperjuangkan nasib guru honorer. Salah satunya meminta pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumut maupun pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk memberikan penghasilan guru honorer yang mengajar di sekolah negeri, dengan mengalokasikan anggaran baik yang bersumber dari APBN atau APBD setara dengan UMP/UMK.

Saran tersebut merupakan hasil Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Ombudsman di Medan, Selasa (30/5). FGD tersebut melibatkan sejumlah stakeholder pendidikan di Sumut, di antaranya dewan pendidikan, PGRI, dinas pendidikan, DPRD, dan guru honorer.

FGD dengan tema "Nasib Guru Honorer di Sekolah Negeri: Pengajar di Sekolah Negara yang Tidak Dibayar Layak" tersebut merupakan rangkaian dari program kajian cepat (rapid accesement) Ombudsman Sumut untuk mengkaji lebih dalam mengenai nasib guru honorer di sekolah negeri.

Dari penelitian yang dilakukan Ombudsman awal Mei 2017 ini, nasib guru honorer sangat memprihatinkan. Guru honor yang menjadi ujung tombak dalam proses belajar mengajar di sekolah negeri karena jumlahnya lebih banyak dari guru PNS, ternyata kurang diperhatikan.

Hal ini dibuktikan dengan gaji yang sangat kecil, sekitar Rp100 ribu-Rp300 ribu per bulan yang dibayarkan per tiga bulan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Padahal sudah ada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur upah layak bagi tenaga kerja.

Selain gaji yang tidak layak, para guru honor yang mengajar di sekolah negara juga risau karena ketidakpastian status. Misalnya SK pengangkatan mereka bukan dari kepala daerah tetapi hanya dari kepala sekolah. Sehingga berdampak terhadap hak-hak para guru honorer.

Oleh karena itu, salah satu poin dari sembilan saran yang diterbitkan Ombudsman perwakilan Sumut, meminta pemerintah mengakomidir gaji guru honorer yang mengajar di sekolah negeri dengan mengalokasikan anggaran baik bersumber dari APBN atau APBD mulai SD, SMP dan SMA/SMK setara dengan UMP dan UMK.

Saran lainnya adalah meminta kebutuhan guru honor di sekolah negeri disesuaikan dengan kebutuhan sekolah itu sendiri sesuai dengan jumlah jam mengajar yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebab faktanya, masih banyak sekolah negeri di Sumut yang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sangat tergantung kepada guru honor, akibat sedikitnya jumlah guru PNS. Saran ini merupakan masukan dari Ketua PGRI Sumut Abdul Rahman Siregar.

Selanjutnya, sesuai masukan anggota DPRD Sumut Ikrimah Hamidy, Ombudsman meminta pemerintah memberikan hak-hak lain dari guru honor, seperti jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sembilan saran tersebut nantinya akan diserahkan kepada kepala daerah, yakni gubernur, bupati, wali kota, dinas pendidikan, dan juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ia berharap saran tersebut dapat dilaksanakan untuk menyelamatkan masa depan guru honorer.

Berita ini merupakan laporan dari Amsal Chaniago, kontributor merahputih.com untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Baca juga berita lainnya: Media Arab Soroti Band Metal Berhijab Dari Garut

#Guru Honorer #Sumatera Utara
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
BMKG Keluarkan Peringatan Dini untuk Wilayah Sumatera Utara, Ada Potensi Bencana Hidrometeorologi
BMKG keluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Sumatera Utara (Sumut) dalam sepekan ke depan.
Frengky Aruan - Senin, 07 September 2026
BMKG Keluarkan Peringatan Dini untuk Wilayah Sumatera Utara, Ada Potensi Bencana Hidrometeorologi
Berita Foto
Pimpinan DPR Terima Audiensi Guru Honorer Sekolah Negeri
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati (ketiga kiri) dan Saan Mustopa memimpin audiensi dengan guru honorer di Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 26 Agustus 2026
Pimpinan DPR Terima Audiensi Guru Honorer Sekolah Negeri
Indonesia
Rekrut Tenaga Honorer, Pejabat Bakal Kena Sanksi Pidana
DPR dan pemerintah menyatakan tengah memfinalisasi status PPPK guru untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 19 Agustus 2026
Rekrut Tenaga Honorer, Pejabat Bakal Kena Sanksi Pidana
Indonesia
Pertamina Klaim Pasokan BBM ke SPBU di Sumut Berangsur Normal
Di samping upaya percepatan distribusi, Pertamina Patra Niaga juga memperketat pengawasan di seluruh rantai penyaluran BBM.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Juli 2026
Pertamina Klaim Pasokan BBM ke SPBU di Sumut Berangsur Normal
Indonesia
Bobby Nasution Ungkap Penyebab Kelangkaan BBM di Sumut, Gara-gara Mogok Massal?
Kelangkaan BBM di Sumut ternyata dipicu mogok massal sopir truk. TNI dan Polri pun siap pantau distribusi BBM ke SPBU.
Soffi Amira - Rabu, 15 Juli 2026
Bobby Nasution Ungkap Penyebab Kelangkaan BBM di Sumut, Gara-gara Mogok Massal?
Olahraga
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Wilayah Sumatera Utara Diguyur Hujan Ringan hingga Lebat Kamis, 11 Juni 2026
Hampir sebagian besar ilayah Sumatera Utara diguyur hujan sejak siang hingga sore.
Frengky Aruan - Rabu, 10 Juni 2026
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Wilayah Sumatera Utara Diguyur Hujan Ringan hingga Lebat Kamis, 11 Juni 2026
Berita
Pemadaman Bergilir Sumut Masih Berlangsung, PLN Sebut Listrik Bisa Padam 2 Kali Sehari
Pemadaman bergilir di Sumatera Utara masih berlangsung akibat 12 tower transmisi PLN roboh dan rusak diterjang cuaca ekstrem. Pelanggan berpotensi mengalami listrik padam hingga dua kali sehari selama proses pemulihan
ImanK - Sabtu, 06 Juni 2026
Pemadaman Bergilir Sumut Masih Berlangsung, PLN Sebut Listrik Bisa Padam 2 Kali Sehari
Indonesia
Bukan Lagi Wewenang Daerah, Pengangkatan dan Distribusi Guru Diusulkan Dilakukan Pemerintah Pusat
Selain itu, agar pengangkatan guru, pamong belajar, penilik, dan pengawas sekolah dilakukan pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Mei 2026
Bukan Lagi Wewenang Daerah, Pengangkatan dan Distribusi Guru Diusulkan Dilakukan Pemerintah Pusat
Berita Foto
Rapat Koordinasi Pimpinan DPR dengan Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana Sumatera
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Didik Setiawan - Senin, 25 Mei 2026
Rapat Koordinasi Pimpinan DPR dengan Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana Sumatera
Indonesia
Krisis 480 Ribu Guru Hantui Indonesia, Nasib Honorer Malah Digantung Regulasi
Sebagai langkah konkret, pemerintah harus memberikan rekognisi khusus bagi guru dengan masa pengabdian minimal lima hingga sepuluh tahun
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
Krisis 480 Ribu Guru Hantui Indonesia, Nasib Honorer Malah Digantung Regulasi
Bagikan