Nyatakan Siap Bertarung di 2024, Partai Non-parlemen Optimistis Duduk di Kursi DPR

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 01 Agustus 2022
Nyatakan Siap Bertarung di 2024, Partai Non-parlemen Optimistis Duduk di Kursi DPR

Ilustrasi - Suasana kedatangan sejumlah partai politik di hari pertama pendaftaran calon peserta Pemilu 2024 di Jakarta, Senin (1/8/2022). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah partai nonparlemen ikut mendaftar untuk bertarung di Pemilu 2024. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) misalnya, yang mendaftar langsung di hari pertama di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (1/8).

Ketum PKP Yussuf Solichien menargetkan mendapat kursi di parlemen Senayan atau DPR dalam Pemilu 2024.

“Target PKP era baru, energi baru, tekad dan semangat baru pada Pemilu 2024 adalah minimal 34 kursi di DPR,” kata Yussuf Solichien saat memberikan keterangan pers seusai pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2024 di KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/8).

Baca Juga:

PKS Janji Berkompetisi Sehat dan Fair Play di Pemilu 2024

Yussuf mengungkapkan, PKP ingin juga mendapat meraih lima hingga 10 kursi di tiap DPRD provinsi dan tiga hingga lima kursi atau satu fraksi di tiap DPRD tingkat kabupaten/kota.

Kesiapan untuk meraih target tersebut, ditunjukkan PKP dengan keinginan menjadi partai pertama yang mendaftar ke KPU.

"Pendaftaran PKP di hari pertama ini, menunjukkan bahwa PKP adalah salah satu parpol yang sudah siap untuk melaksanakan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual yang akan dilakukan oleh KPU," lanjut Yussuf Solichien yang juga purnawirawan jenderal ini.

Ia menegaskan, seluruh berkas yang dibutuhkan untuk pendaftaran sudah 100 persen lengkap dan sudah masuk ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU.

Kini, PKP hanya menunggu proses verifikasi oleh KPU.

Selanjutnya PKP siap untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dijadwalkan mulai bulan Agustus sampai dengan awal Desember 2022.

"Seluruh jajaran PKP, mulai DPN pusat, DPP provinsi, DPK kabupaten/kota dan DPC kecamatan telah siap untuk bekerja sama dengan KPU dan KPUD di daerah-daerah agar pelaksanaan verifikasi dapat berjalan aman, tertib dan lancar," terang Yussuf Solichien.

Baca Juga:

Hary Tanoe Bicara soal Target Perindo di Pemilu 2024

Sementara itu, Partai Reformasi menjadi parpol keempat yang mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilu 2024.

Ketua Umum Partai Reformasi Syamsahril Kamal meyakini partainya akan lolos dan menjadi parpol peserta Pemilu 2024.

“Insyaallah dengan data-data yang kami miliki, kami yakin bisa lolos ikut dalam Pemilu 2024,” kata Syamsahril Kamal di KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (1/8).

Partai Reformasi mendaftarkan diri pada hari pertama karena berkas dokumen yang menjadi persyaratan telah siap.

“Supaya nanti bila ada kekurangan-kekurangan kami bisa tahu dan penuhi semuanya,” terang Syamsahril.

Syamsahril menceritakan awalnya partai yang dipimpinnya bernama Partai KAMI. Pada Pemilu 1999, Partai KAMI lolos menjadi peserta pemilu dengan urut nomor lima.

Namun pada tahun 2000, Partai KAMI berubah nama menjadi Partai Reformasi.

Dengan sejarah tersebut, Syamsahril yakin betul akan mengulang keberhasilan lolos jadi peserta pemilu di tahun 2024 mendatang.

Keyakinan itu didasari karena Partai Reformasi memiliki jaringan yang cukup besar dan adanya dukungan rakyat yang tinggi karena menginginkan adanya perubahan.

“Jaringan kami ada beberapa jaringan yang cukup besar, cukup banyak,” ungkap Syamsahril Kamal.

Dengan berbekal keyakinan itu, Syamsahril meyakini Partai Reformasi akan mendapatkan suara cukup tinggi dalam Pemilu 2024.

Bahkan ia menargetkan dapat memperoleh suara sebanyak 4 persen atau sekitar 30-50 kursi di parlemen.

“Jadi situasi yang ada sekarang, mungkin partai-partai seperti Partai Reformasi sangat bagus. Mungkin akan mendapatkan suara yang cukup tinggi,” tutur Syamsahril Kamal. (Knu)

Baca Juga:

Partai NasDem Targetkan Masuk Dua Besar Pemilu 2024

#Partai Politik #Pemilu #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
peningkatan ambang batas juga dinilai bakal memberi tantangan berat bagi partai politik yang meraih suara di kisaran 1 - 3 perse
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Pengakuan itu harus menjadi motivasi bagi partai politik lainnya untuk melahirkan kader yang bisa bekerja untuk rakyatnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Bagikan