Nusron Wahid Tegaskan Golkar Tidak Bergabung dengan Koalisi Gerindra-PKB

Mula AkmalMula Akmal - Sabtu, 06 Mei 2023
Nusron Wahid Tegaskan Golkar Tidak Bergabung dengan Koalisi Gerindra-PKB

Nusron Wahid saat ditemui di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (9/8). (Foto: MerahPutih/Muchammad Yani)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Golkar membantah telah sepakat bergabung ke dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang dibentuk Partai Gerinda-Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Presiden Partai Golkar Nusron Wahid menanggapi klaim politikus PKB Faisol Riza.

Baca Juga:

JK Ingatkan Airlangga Bentuk Koalisi Besar Tak Mudah

"Bukan begitu, bukan gabung KIR. Yang benar Golkar dan PKB sama-sama sepakat menjadi anchor atau jembatan terbentuknya integrasi, KIR dan KIB. Bukan kita yang gabung" kata Nusron kepada wartawan, Jumat (5/5).

Menurut Nusron, KIB yang beranggotakan Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sangat potensial bergabung dengan Gerindra-PKB menjadi sebuah koalisi besar.

Nusron menyebut merger atau integrasi KIB dan KIR ini dibangun dalam rangka menghindari polarisasi dan framing politik yang tidak sehat dan berdampak buruk terhadap kelangsungan demokrasi.

"Kita ingin menghindari adanya kutub perubahan dan status quo, kita punya pengalaman pada Pemilu 2014 dan 2019 ada cebong dan kampret, religius dan sekuler. Ini tidak baik dan tidak sehat. Harus dihindari," ujarnya.

Karena semangatnya adalah merger atau integrasi dua koalisi, menurut Nusron, wajar kalau nantinya calon Presiden dari KIR dan Wakil Presidennya dari KIB.

Baca Juga:

Sowan ke JK, Airlangga Update Progres Koalisi Golkar


"Cukup fair. Kan koalisi dua koalisi. KKIR dan KIB. Kalau Presidennya Prabowo dari KKIR dan Wakilnya Airlangga dari KIB dan kan wajar. Tapi sekali lagi soal capres dan cawapresnya kita serahkan sama ketum masing-masing partai," imbuhnya.

Yang terpenting, lanjut Nusron, dalam bangunan koalisi besar ini nanti mempunyai kesamaan niat untuk menang terlebih dahulu dalam Pilpres mendatang. Menurut dia, kalau niatnya sudah sama, masalah tokoh dan calonnya menjadi mudah ditentukan.

"Nawaitunya harus menang dulu. Kalau sudah sama. Pasti tokoh yang dicalonkan adalah tokoh yang diyakini membawa angin, aura dan kontribusi kemenangan. Saya yakin calon kami dari KIB akan punya kontribusi yang signifikan dalam kemenangan," kata Nusron.

Sebelumnya Ketua DPP PKB Faisol Riza menyebut Golkar sepakat bergabung KIR. Faisol mengatakan kesepakatan itu hasil pertemuan antara Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto di kawasan Senayan beberapa hari kemarin.

Faisol melanjutkan pasangan Capres dan Cawapres yang akan diusung tetap merujuk pada kesepakatan antara PKB dengan Gerindra. Pada pembahasan antara PKB dan Gerindra pasangan untuk Pilpres 2024 yakni Prabowo Subianto dan Cak Imin. (Pon)

Baca Juga:

Pengamat Sebut Demokrat Dilirik PKB-Golkar untuk Berkoalisi di Pemilu 2024

#Partai Golkar #Partai Gerindra #PKB #Koalisi Pilpres #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Jazilul PKB Sebut Penyelenggaraan Haji 2026 Relatif Lebih Baik dan Tertib dengan Catatan, Kementerian Terkait Jangan Berpuas Diri
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, memberikan apresiasi atas kinerja penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Jazilul PKB Sebut Penyelenggaraan Haji 2026 Relatif Lebih Baik dan Tertib dengan Catatan, Kementerian Terkait Jangan Berpuas Diri
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Partai Gerindra memberikan peringatan keras bahwa tidak ada ruang bagi pelanggaran serupa di masa depan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Indonesia
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Partai Gerindra akan menggelar sidang terhadap anggota DPRD Jember, Ahmad Syahri Assidqi. Ia ketahuan main game sambil merokok saat rapat.
Soffi Amira - Jumat, 15 Mei 2026
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Indonesia
Pengasuh Ponpes di Pati Ditangkap, DPR Minta Kasus Pemerkosaan Santriwati Diusut Tuntas
Pengasuh ponpes di Pati ditangkap. Anggota DPR RI dari fraksi PKB, Eva Monalisa, memberikan apresiasi atas langkah cepat kepolisian.
Soffi Amira - Jumat, 08 Mei 2026
Pengasuh Ponpes di Pati Ditangkap, DPR Minta Kasus Pemerkosaan Santriwati Diusut Tuntas
Indonesia
Survei NRI: Elektabilitas Gerindra Meroket 27,25 Persen, Dampak Kepuasan Publik pada Prabowo-Gibran
Survei yang berlangsung pada 13–22 April 2026 ini melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi melalui metode multi-stage random sampling
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Mei 2026
Survei NRI: Elektabilitas Gerindra Meroket 27,25 Persen, Dampak Kepuasan Publik pada Prabowo-Gibran
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Bagikan