Nusron Wahid Tegaskan Golkar Tidak Bergabung dengan Koalisi Gerindra-PKB

Mula AkmalMula Akmal - Sabtu, 06 Mei 2023
Nusron Wahid Tegaskan Golkar Tidak Bergabung dengan Koalisi Gerindra-PKB

Nusron Wahid saat ditemui di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (9/8). (Foto: MerahPutih/Muchammad Yani)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Golkar membantah telah sepakat bergabung ke dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang dibentuk Partai Gerinda-Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Presiden Partai Golkar Nusron Wahid menanggapi klaim politikus PKB Faisol Riza.

Baca Juga:

JK Ingatkan Airlangga Bentuk Koalisi Besar Tak Mudah

"Bukan begitu, bukan gabung KIR. Yang benar Golkar dan PKB sama-sama sepakat menjadi anchor atau jembatan terbentuknya integrasi, KIR dan KIB. Bukan kita yang gabung" kata Nusron kepada wartawan, Jumat (5/5).

Menurut Nusron, KIB yang beranggotakan Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sangat potensial bergabung dengan Gerindra-PKB menjadi sebuah koalisi besar.

Nusron menyebut merger atau integrasi KIB dan KIR ini dibangun dalam rangka menghindari polarisasi dan framing politik yang tidak sehat dan berdampak buruk terhadap kelangsungan demokrasi.

"Kita ingin menghindari adanya kutub perubahan dan status quo, kita punya pengalaman pada Pemilu 2014 dan 2019 ada cebong dan kampret, religius dan sekuler. Ini tidak baik dan tidak sehat. Harus dihindari," ujarnya.

Karena semangatnya adalah merger atau integrasi dua koalisi, menurut Nusron, wajar kalau nantinya calon Presiden dari KIR dan Wakil Presidennya dari KIB.

Baca Juga:

Sowan ke JK, Airlangga Update Progres Koalisi Golkar


"Cukup fair. Kan koalisi dua koalisi. KKIR dan KIB. Kalau Presidennya Prabowo dari KKIR dan Wakilnya Airlangga dari KIB dan kan wajar. Tapi sekali lagi soal capres dan cawapresnya kita serahkan sama ketum masing-masing partai," imbuhnya.

Yang terpenting, lanjut Nusron, dalam bangunan koalisi besar ini nanti mempunyai kesamaan niat untuk menang terlebih dahulu dalam Pilpres mendatang. Menurut dia, kalau niatnya sudah sama, masalah tokoh dan calonnya menjadi mudah ditentukan.

"Nawaitunya harus menang dulu. Kalau sudah sama. Pasti tokoh yang dicalonkan adalah tokoh yang diyakini membawa angin, aura dan kontribusi kemenangan. Saya yakin calon kami dari KIB akan punya kontribusi yang signifikan dalam kemenangan," kata Nusron.

Sebelumnya Ketua DPP PKB Faisol Riza menyebut Golkar sepakat bergabung KIR. Faisol mengatakan kesepakatan itu hasil pertemuan antara Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto di kawasan Senayan beberapa hari kemarin.

Faisol melanjutkan pasangan Capres dan Cawapres yang akan diusung tetap merujuk pada kesepakatan antara PKB dengan Gerindra. Pada pembahasan antara PKB dan Gerindra pasangan untuk Pilpres 2024 yakni Prabowo Subianto dan Cak Imin. (Pon)

Baca Juga:

Pengamat Sebut Demokrat Dilirik PKB-Golkar untuk Berkoalisi di Pemilu 2024

#Partai Golkar #Partai Gerindra #PKB #Koalisi Pilpres #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
PKB Tolak Reposisi Polri ke Kementerian: Ini Langkah Mundur Reformasi
PKB menegaskan Polri harus tetap berada di bawah Presiden dan menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Januari 2026
PKB Tolak Reposisi Polri ke Kementerian: Ini Langkah Mundur Reformasi
Indonesia
Legislator PKB: Gaji Guru Honorer Tak Manusiawi, Negara Lakukan Pelanggaran HAM
Anggota DPR PKB Mafirion menyoroti rendahnya gaji guru honorer yang dinilai tak manusiawi dan melanggar HAM.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Januari 2026
Legislator PKB: Gaji Guru Honorer Tak Manusiawi, Negara Lakukan Pelanggaran HAM
Indonesia
Gerindra Bantah Prabowo Usulkan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
Partai Gerindra membantah Presiden RI, Prabowo Subianto, mengusulkan Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur BI.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
Gerindra Bantah Prabowo Usulkan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
Indonesia
Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka KPK, Gerindra Proses Status Keanggotaan
Bupati Pati, Sudewo, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Gerindra pun menggelar sidang mahkamah kehormatan untuk memproses status keanggotaannya.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka KPK, Gerindra Proses Status Keanggotaan
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Tunjangan Hakim Naik Mulai 2026, PKB: Saatnya Bersihkan Mafia Peradilan
Fraksi PKB mengapresiasi kenaikan tunjangan hakim melalui PP Nomor 42 Tahun 2025. Hakim diminta meningkatkan integritas dan memberantas mafia peradilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Januari 2026
Tunjangan Hakim Naik Mulai 2026, PKB: Saatnya Bersihkan Mafia Peradilan
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Saat Retret Kabinet, Prabowo Berkelakar PKB dan Cak Imin Harus Diawasi
PKB sebelumnya sempat berkompetisi dengan Prabowo pada Pilpres 2024. Saat itu, pasangan Anies Baswedan–Cak Imin diusung PKB, PKS, dan NasDem.
Wisnu Cipto - Selasa, 06 Januari 2026
Saat Retret Kabinet, Prabowo Berkelakar PKB dan Cak Imin Harus Diawasi
Indonesia
Retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, PKB Harap Bisa Hasilkan Kebijakan yang Bikin Rakyat Sejahtera
PKB berharap retret kedua Kabinet Merah Putih bisa menghasilkan kebijakan yang menyejahterakan rakyat.
Soffi Amira - Selasa, 06 Januari 2026
Retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, PKB Harap Bisa Hasilkan Kebijakan yang Bikin Rakyat Sejahtera
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Bagikan